PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Peraturan Perpajakan

PPh Pasal 26 - Surat Dirjen Pajak


No Nomor Tanggal Perihal
Peraturan Perpajakan - PajakOnline.com
1 S - 1220/PJ.341/2006
21 Des 2006 PENJELASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - JEPANG
2 S - 1205/PJ.341/2006
18 Des 2006 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS GUARANTEE FEE
3 S - 1221/PJ.342/2006
12 Des 2006 PERMINTAAN PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PERALATAN TELEKOMUNIKASI YANG DIJUAL LANGSUNG OLEH SIEMENS AG GERMANY (KANTOR PUSAT)
4 S - 1082/PJ.341/2006
20 Nop 2006 PENJELASAN PENGENAAN PPh PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-SINGAPURA
5 S - 1026/PJ.342/2006
18 Okt 2006 PERMOHONAN KERINGANAN TERHADAP SKD ATAS PENERAPAN PPh PS 26
6 S - 981/PJ.341/2006
10 Okt 2006 PERLAKUAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA - ARAB SAUDI
7 S - 56/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN KLARIFIKASI DAN PENEGASAN PPh PASAL 23 ATAS TRANSAKSI SOFTWARE MICROSOFT OFFICE BERLISENSI
8 S - 61/PJ.43/2006
29 Mar 2006 PERMOHONAN PENEGASAN PEMBAYARAN PPN DI KAWASAN PARIWISATA PULAU BINTAN
9 S - 14/PJ.343/2006
6 Jan 2006 TARIF PPh PASAL 26 ATAS PENYERAHAN JASA OLEH WP DARI NEGARA CHINA DAN STATUS TREATY PARTNER NEGARA HONGKONG
10 S - 1018/PJ.312/2005
24 Nop 2005 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN BENTUK USAHA TETAP
11 S - 993/PJ.342/2004
27 Okt 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS IMBALAN JASA KEPADA XYZ
12 S - 891/PJ.341/2004
1 Sep 2004 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN GUARANTEE FEE KE KOREA SELATAN
13 S - 877/PJ.343/2004
25 Ags 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS XYZ
14 S - 661/PJ.341/2004
26 Jul 2004 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS TRANSAKSI LUAR NEGERI
15 S - 299/PJ.313/2004
7 Apr 2004 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN JASA TEKNIK
16 S - 216/PJ.342/2004
19 Feb 2004 TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PPh PASAL 26
17 S - 837/PJ.31/2003
5 Des 2003 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN BUNGA KE LUAR NEGERI 2003
18 S - 762/PJ.341/2003
31 Okt 2003 PENEGASAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN COLLATERAL MANAGEMENT FEE KE SINGAPURA
19 S - 751/PJ.313/2003
30 Okt 2003 PERLAKUAN PPh PASAL 26 ATAS FORMULA
20 S - 711/PJ.342/2003
17 Okt 2003 PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK
21 S - 489/PJ.341/2003
24 Jul 2003 PENEGASAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM
22 S - 484/PJ.343/2003
24 Jul 2003 KONFIRMASI PPh PASAL 26 DAN PPN ATAS PENGGANTIAN BIAYA REIMBURSEMENT
23 S - 478/PJ.31/2003
18 Jul 2003 PENEGASAN MENGENAI PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) ATAS LABA YANG TELAH DIKENAKAN PPh 2% FINAL
24 S - 456/PJ.342/2003
10 Jul 2003 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBERIAN JASA MANAJEMEN DAN JASA TEKNIK OLEH PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE
25 S - 454/PJ.341/2003
7 Jul 2003 SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM RANGKA TAX TREATY
26 S - 415/PJ.332/2003
19 Jun 2003 IMBALAN BUNGA ATAS KELEBIHAN BAYAR PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN HASIL BANDING
27 S - 319/PJ.42/2003
17 Jun 2003 PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM OLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI
28 S - 961/PJ.342/2002
23 Des 2002 PERLAKUAN PERPAJAKAN PPh PASAL 26
29 S - 850/PJ.343/2002
4 Nop 2002 PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK LUAR NEGERI ATAS KEUNTUNGAN PENJUALAN SAHAM
30 S - 824/PJ.342/2002
24 Okt 2002 TRANSAKSI SEWA PERALATAN BERDASARKAN P3B INDONESIA - PRANCIS
31 S - 752/PJ.312/2002
23 Sep 2002 TAX TREATMENT ATAS L/C UNDER GSM 202 PROGRAM
32 S - 569/PJ.342/2002
1 Ags 2002 PENYELESAIAN ATAS PERMINTAAN KELEBIHAN PAJAK DIVIDEN PERANTARA GmbH
33 S - 544/PJ.341/2001
9 Okt 2001 PPH Ps. 26 ATAS PEMBAYARAN LEGAL FEE KE LUAR NEGERI
34 S - 585/PJ.311/2000
13 Des 2000 WITHHOLDING TAX
35 S - 23/PJ.332/2000
18 Jan 2000 PERMOHONAN KONFIRMASI SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 26 TERUTANG ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN
36 S - 005/PJ.313/2000
5 Jan 2000 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PPH PASAL 26
37 S - 107/PJ.313/1999
19 Apr 1999 PENGENAAN PPh ATAS PEMBAYARAN KOMISI EKSPOR KE LUAR NEGERI
38 S - 91/PJ.313/1999
12 Apr 1999 PERHITUNGAN FISKAL ATAS JASA NEGOSIASI HARGA PEMBELIAN BARANG
39 S - 87/PJ.311/1999
6 Apr 1999 PPh PASAL 26 ATAS DIVIDEN
40 S - 290/PJ.313/1998
27 Nop 1998 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 ATAS ROYALTI DAN PPN JASA LUAR NEGERI
41 S - 150/PJ.333/1998
10 Jul 1998 PENJELASAN TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 26
42 S - 226/PJ.311/1997
12 Nop 1997 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN, PPn BM DAN PPh
43 S - 56/PJ.312/1997
7 Mei 1997 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 634/KMK.04/1994
44 S - 195/PJ.312/1996
11 Okt 1996 PENERAPAN PP 27/1996 ATAS KERJASAMA PENGEMBANGAN PROPERTI
45 S - 170/PJ.312/1996
10 Sep 1996 PPh PASAL 23, 26 & PPN ATAS PEMBAYARAN KOMISI PENJUALAN KEPADA WP DALAM NEGERI & KOMISI PENJUALAN KEPADA WP LUAR NEGERI
46 S - 16/PJ.312/1996
22 Jan 1996 BESARNYA PPh ATAS BONUS YANG DIBAYARKAN KEPADA KOMISARIS YANG BERTEMPAT TINGGAL DI LUAR NEGERI
47 S - 12/PJ.33/1996
18 Jan 1996 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
48 S - 428/PJ.432/1995
5 Des 1995 TINDAK LANJUT PERTEMUAN TANGGAL 11 JULI 1995
49 S - 109/PJ.31/1995
31 Jul 1995 GROSS-UP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS CHARTER KAPAL SEBELUM TAHUN 1995
50 S - 91/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
51 S - 92/PJ.31/1995
17 Jul 1995 PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS SEWA KAPAL BURMAH GAS TRANSPORT
52 S - 86/PJ.313/1995
10 Jul 1995 PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 26
53 S - 42/PJ.313/1995
9 Mei 1995 PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995
54 S - 62/PJ.1011/1995
4 Apr 1995 PUNGUTAN PPh PASAL 26 ATAS DRAWING FEE
55 S - 13/PJ.311/1995
28 Feb 1995 SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1994
56 S - 83/PJ.313/1994
23 Sep 1994 PPh PASAL 26 ATAS BIAYA PINJAMAN BANK
57 S - 93/PJ.43/1992
20 Mar 1992 PEMANTAUAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI
58 S - 325/PJ.311/1991
19 Nop 1991 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
59 S - 1878/PJ.22/1985
22 Okt 1985 PENYELESAIAN KELEBIHAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26 (SERI PPh PASAL 26-05)
60 S - 1866/PJ.22/1985
19 Okt 1985 PERBEDAAN PPh PASAL 23 DAN PPh PASAL 26, SERTA HUBUNGANNYA DENGAN SELF ASSESSMENT (SERI PPh PASAL 23-14)
61 S - 113/PJ.64/1985
28 Mei 1985 TARIF PEMOTONGAN PPh PS. 26 MENURUT PERJANJIAN PERPAJAKAN ANTARA INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA
62 S - 111/PJ.64/1985
27 Mei 1985 SURAT KETERANGAN DOMISILI DALAM RANGKA PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (TAX TREATY)
63 S - 51/PJ.64/1985
26 Mar 1985 NEGARA-NEGARA YANG MEMPUNYAI PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN INDONESIA DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 26
64 S - 1201/PJ.22/1984
15 Nop 1984 PERBEDAAN PPh ATAS SEWA DAN CHARTER OLEH PERUSAHAAN LUAR NEGERI YANG PUNYA DAN TIDAK PUNYA BUT (SEHUBUNGAN DENGAN SE-34/PJ.22/1984) (SERI PPh PASAL 26 - 03)
65 S - 795/PJ.232/1984
18 Sep 1984 PPd 17a ATAS KARYAWAN ASING YANG BEKERJA PADA KONTRAKTOR ASING
66 S - 124/PJ.64/1984
8 Ags 1984 PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI