Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.7/2003

Ditetapkan tanggal 1 April 2003

KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pemeriksaan dan Penyidikan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003 Topik: Semua KUP » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 01/PJ.7/2003 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          1 April 2003

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ.7/2003

						TENTANG

		        KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03)

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemeriksaan pajak, maka dipandang perlu untuk 
mengatur kebijakan pemeriksaan pajak, sebagai berikut :

I.	Umum
	A.	Jenis Pemeriksaan
		Jenis pemeriksaan terdiri dari:
		1.	Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib 
			Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.
		2.	Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib 
			Pajak yang terpilih berdasarkan skor resiko kepatuhan secara komputerisasi.
		3.	Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak 
			sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan 
			dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
		4.	Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan atas cabang, 
			perwakilan, pabrik dan atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili.
		5.	Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang 
			dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu atau seluruh jenis 
			pajak dan atau untuk mengumpulkan data dan atau keterangan untuk tujuan tertentu.
		6.	Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan 
			bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang 
			perpajakan.
		7.	Pemeriksaan Terintegrasi, yaitu pemeriksaan terkoordinasi dari dua atau lebih unit 
			pemeriksaan terhadap beberapa Wajib Pajak yang memiliki hubungan kepemilikan, 
			penguasaan, pengelolaan, usaha dan atau finansial.
		8.	Pemeriksaan untuk Tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit), yaitu pemeriksaan 
			yang dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai harta Wajib Pajak/Penanggung 
			Pajak yang merupakan objek sita sehubungan dengan adanya tunggakan pajak 
			sesuai dengan Undang-undang Penagihan dengan Surat Paksa.

	B.	Ruang Lingkup Pemeriksaan
		Ruang Lingkup Pemeriksaan terdiri dari:
		1.	Pemeriksaan Lapangan dilakukan di tempat Wajib Pajak atas satu, beberapa atau 
			seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya. 
			Pemeriksaan Lapangan dapat dibedakan menjadi:
			a.	Pemeriksaan Lengkap (PL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan 
				terhadap Wajib Pajak, termasuk kerjasama operasi dan konsorsium, atas 
				seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, 
				yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang 
				lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan;

			b.	Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) adalah Pemeriksaan Lapangan yang 
				dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis 
				pajak secara terkoordinasi antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun 
				berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, yang dilaksanakan dengan 
				menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu menurut 
				keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.

		2.	Pemeriksaan Kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di KPP atau KP4 (tertentu) 
			Direktorat Jenderal Pajak atas satu atau beberapa jenis pajak secara terkoordinasi 
			antar Seksi oleh Kepala Kantor, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun 
			sebelumnya. Pemeriksaan Kantor hanya dapat dilaksanakan dengan Pemeriksaan 
			Sederhana Kantor (PSK).

	C.	Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan

		1.	Untuk meningkatkan produktivitas, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan 
			ditetapkan sebagai berikut:
			a.	Pemeriksaan Lengkap (PL)
				1)	PL harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, terhitung 
					sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh 
					Wajib Pajak;
				2)	PL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur 
					Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak (Direktur P4) harus 
					diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana 
					tersebut dalam instruksi dimaksud;

			b.	Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)
				1)	PSL harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung 
					sejak saat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak diterima oleh 
					Wajib Pajak;
				2)	PSL yang dilaksanakan berdasarkan instruksi dari Direktur P4 harus 
					diselesaikan dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana 
					tersebut dalam instruksi dimaksud;

			c.	Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)
				PSK harus diselesaikan dalam jangka waktu 4 (empat) minggu, terhitung 
				sejak saat Surat Panggilan Pemeriksaan dikirimkan kepada Wajib Pajak.

		2.	Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan seperti tersebut di atas tidak dapat diubah 
			meskipun terjadi pergantian Pemeriksa Pajak.

		3.	Dalam rangka pelaksanaan pengawasan atas waktu penyelesaian pemeriksaan, 
			Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (Ka. UP3) harus melaporkan Surat 
			Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak yang telah diterima oleh Wajib Pajak dan Surat 
			Panggilan yang telah dikirim ke Wajib Pajak kepada Ka Kanwil DJP atasannya. 
			Daftar dibuat setiap bulan dan dikirimkan kepada Ka Kanwil DJP atasannya paling 
			lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan menggunakan formulir seperti 
			pada Lampiran 1.

		4.	Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan
			a.	Berdasarkan permintaan, Kepala Kanwil DJP atau Direktur P4 dapat 
				memperpanjang jangka waktu penyelesaian PL, PSL dan PSK dengan 
				ketentuan sebagai berikut:
				1)	Permintaan perpanjangan harus diajukan sebelum jangka waktu 
					penyelesaian PL, PSL atau PSK berakhir dengan mempergunakan 
					Formulir Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu 
					Penyelesaian Pemeriksaan seperti pada lampiran 2 dan disertai 
					Laporan Kemajuan Pemeriksaan (audit progress report).

				2)	Perpanjangan dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan untuk PL 
					atau 1 (satu) bulan untuk PSL atau 2 (dua) minggu untuk PSK, 
					kecuali terdapat indikasi transfer pricing, dengan mempergunakan 
					Formulir Surat Persetujuan atau Penolakan Perpanjangan Jangka 
					Waktu Penyelesaian Pemeriksaan seperti pada Lampiran 3.

			b.	Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian Pemeriksaan 
				dibuat oleh:
				1)	Kepala KPP atau Karikpa atau Supervisor pada Kelompok Fungsional 
					Kanwil DJP dan dikirimkan kepada Kepala Kanwil DJP;
				2)	Supervisor pada Kelompok Fungsional KP DJP dan dikirimkan kepada 
					Direktur P4.

			c.	Untuk Pemeriksaan Khusus yang dilakukan berdasar Instruksi Direktur P4 
				maka Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Penyelesaian 
				Pemeriksaan dibuat oleh Kepala UP3 dan dikirimkan kepada Direktur P4.

			d.	Apabila terdapat transaksi transfer pricing, jangka waktu pemeriksaan 
				dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) tahun.

		5.	Apabila perpanjangan tidak disetujui, Direktur P4 atau Kepala Kanwil menentukan 
			tindak lanjut pemeriksaan.

		6.	Apabila jangka waktu maksimal terlampaui, Kepala UP3 harus menentukan tindak 
			lanjut pemeriksaan (sumier, pembahasan akhir sesuai data, bukti permulaan) dan 
			terhadap pemeriksa diberikan tegoran.

		7.	Kepala Kantor Wilayah DJP setiap triwulan harus melaporkan pemeriksaan yang tidak 
			dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan ke Kantor Pusat  
			DJP c.q. Direktur P4 untuk dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan Surat 
			Pengantar dan formulir sebagaimana pada Lampiran 4.

	D.	Perluasan Pemeriksaan

		1.	Kriteria Perluasan Pemeriksaan:
			Perluasan pemeriksaan dilaksanakan dalam hal:
			a.	SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyatakan adanya 
				kompensasi kerugian dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dilakukan 
				pemeriksaan;
			b.	sebab-sebab lain berdasarkan instruksi Direktur P4.

		2.	Perluasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf D butir 1.a dilaksanakan 
			setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan pemberitahuan tentang adanya 
			SPT PPh dengan kompensasi kerugian dan belum pernah diperiksa.

		3.	Khusus untuk Pemeriksaan yang SPT Tahunan PPh-nya menunjukkan Lebih Bayar, 
			perluasan pemeriksaan sebagaimana huruf D butir 1.a dapat dilakukan sambil 
			menunggu penerbitan LP2.

		4.	Pemberitahuan perluasan sebagaimana huruf D butir 1.a dilakukan oleh Kepala UP3 
			yang melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak lainnya dengan menggunakan 
			formulir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi seperti pada 
			Lampiran 5.

		5.	Perluasan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam huruf D butir 1.b langsung 
			diberikan kepada UP3 yang ditunjuk dengan dilampiri LP2 untuk tahun pajak yang 
			diinstruksikan.

	E.	Pemeriksaan Ulang

		1.	Pemeriksaan Ulang dapat dilaksanakan dalam hal:
			a.	terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak dapat diduga melakukan tindak pidana
				di bidang perpajakan;
			b.	terdapat data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang dapat 
				mengakibatkan penambahan pajak terutang atau mengurangi kerugian yang 
				dapat dikompensasi.

		2.	Sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
			tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
			terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, yang dimaksud dengan 
			data baru adalah data atau keterangan mengenai segala sesuatu yang diperlukan 
			untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang oleh Wajib Pajak belum 
			diberitahukan pada waktu penetapan semula, baik dalam Surat Pemberitahuan 
			dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang 
			diserahkan pada waktu pemeriksaan. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang 
			semula belum terungkap adalah data atau keterangan lain mengenai segala 
			sesuatu yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang, yang:
			a.	Tidak diungkapkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan beserta 
				lampirannya (termasuk laporan keuangan); dan atau

			b.	Pada waktu pemeriksaan untuk penetapan semula Wajib Pajak tidak 
				mengungkapkan data dan atau memberikan keterangan lain secara benar,
				lengkap dan terinci sehingga tidak memungkinkan fiskus dapat menerapkan 
				ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam 
				menghitung jumlah pajak yang terutang.

		3.	Direktur Jenderal Pajak dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan Instruksi 
			Pemeriksaan Ulang kepada UP3 yang ditunjuk.

		4.	Prosedur usulan Pemeriksaan Ulang
			a.	Kepala KPP atau Karikpa mengajukan usul untuk melakukan Pemeriksaan 
				Ulang terhadap Wajib Pajak yang memenuhi kriteria kepada Kepala Kanwil 
				DJP atasannya;

			b.	Berdasarkan usul KPP atau Karikpa atau usul dari Kanwil DJP sendiri, Kepala 
				Kanwil DJP dapat mengajukan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang 
				kepada Direktur P4;

			c.	Setiap pengajuan usul untuk melakukan Pemeriksaan Ulang harus disertai 
				dengan alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukung serta 
				ringkasan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan untuk tahun pajak yang 
				sama dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 6;

			d.	Berdasarkan pertimbangan Direktur P4, usul Pemeriksaan Ulang yang 
				diajukan oleh Kepala Kanwil DJP akan diteruskan kepada Direktur Jenderal 
				Pajak untuk mendapat persetujuan;

			e.	Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Ulang diberikan oleh Direktur 
				Jenderal Pajak dengan mempertimbangkan alasan penyebab diajukannya 
				usul pemeriksaan dengan menggunakan formulir pada lampiran 7.

		5.	Pelaksanaan Pemeriksaan Ulang
			a.	Pemeriksaan Ulang dapat meliputi seluruh jenis pajak (all taxes), beberapa 
				jenis pajak atau satu jenis pajak (single tax) walaupun data baru atau data 
				yang belum terungkap atau data lain hanya mencakup jenis-jenis pajak 
				tertentu saja.
			b.	Pemeriksaan Ulang harus dilaksanakan melalui Pemeriksaan Lapangan.
			c.	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan pembahasan 
				akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah hasil pemeriksaan 
				tersebut dibahas (di review) dan disetujui oleh Direktur P4.

	F.	Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2)

		1.	Penerbitan LP2 dilakukan melalui program Aplikasi Penerbitan LP2 yang ditentukan 
			oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

		2.	Karena Kantor Wilayah DJP belum seluruhnya dapat terhubung (on line) dengan 
			Kantor Pusat DJP, untuk sementara waktu seluruh LP2 diterbitkan oleh 
			Direktorat P4.

		3.	Direktorat P4 segera menerbitkan LP2 berdasarkan:
			a.	Alokasi Daftar Nominatif Wajib Pajak Rutin;
			b.	Alokasi Daftar Nominatif Wajib Pajak Kriteria Seleksi;
			c.	Instruksi/persetujuan Pemeriksaan Khusus atau Pemeriksaan Ulang;
			d.	Pemberitahuan Perluasan Pemeriksaan;
			e.	Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan.

		4.	LP2 diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan seluruhnya dikirimkan kepada UP3 yang 
			akan melaksanakan pemeriksaan dengan menggunakan Surat Pengantar Pengiriman 
			LP2.

		5.	Surat Pengantar Pengiriman LP2 dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan dikirimkan 
			kepada:
			a.	Kepala UP3 dalam 2 (dua) rangkap, dan 1 (satu) rangkap berfungsi sebagai 
				tanda terima yang dikembalikan ke Direktorat P4;
			b.	Kepala KPP dan atau Karikpa terkait;
			c.	Kepala Kantor Wilayah DJP, dalam hal UP3 bukan Kantor Wilayah DJP yang 
				bersangkutan;
			d.	Arsip Direktorat P4.
		
		6.	Setiap pemeriksaan yang mencakup SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau 
			Badan, baik Pemeriksaan Lapangan (PL/PSL) maupun Pemeriksaan Kantor (PSK), 
			harus dilaksanakan berdasarkan LP2.

		7.	Pemeriksaan yang dapat dilaksanakan tanpa LP2, antara lain pemeriksaan terhadap:
			a.	Bentuk Kerjasama Operasi (KSO) dan sejenisnya;
			b.	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang 
				menyatakan lebih bayar;
			c.	Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT PPh Pasal 21 selama 2 (dua) 
				tahun berturut-turut;
			d.	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN masa pajak terakhir dari 
				suatu tahun pajak yang menyatakan lebih bayar (baik meminta restitusi 
				maupun kompensasi);
			e.	Wajib Pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri dengan 
				pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak 
				dilaksanakan sebagaimana mestinya;
			f.	Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN dalam tahun berjalan 
				selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dari suatu tahun pajak;
			g.	Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang 
				menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) 
				sehubungan dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan 
				pemungut PPN;
			h.	Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, termasuk data PBB dan atau 
				BPHTB, yang dapat dimanfaatkan untuk ekstensifikasi Wajib Pajak dan atau 
				Pengusaha Kena Pajak (PKP);
			i.	Wajib Pajak yang mengajukan suatu permohonan sehubungan dengan 
				pelaksanaan kewajiban perpajakannya, antara lain permohonan pemberian 
				NPWP, Pengusaha Kena Pajak (PKP), keberatan atau banding, penentuan 
				Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil, dan pemusatan 	tempat terutang 
				PPN, serta untuk tujuan lain seperti : penentuan jumlah angsuran pajak 
				dalam suatu masa pajak bagi Wajib Pajak baru, pengumpulan bahan guna 
				penyusunan Norma Penghitungan, pencocokan data dan atau alat 
				keterangan;
			j.	Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
			k.	Wajib Pajak sehubungan dengan Pemeriksaan Lokasi dan atau Tahun 
				Berjalan.

		8.	Dalam hal terjadi pengalihan atau pembatalan pemeriksaan, LP2 yang telah diterima 
			untuk pemeriksaan dimaksud harus dikembalikan ke Unit yang menerbitkan.

	G.	Standar Prestasi

		1.	Standar prestasi setiap pemeriksa per tahun ditetapkan sebagai berikut:
			a.	Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak di Lingkungan Kanwil XIX DJP WP 
				Besar sejumlah 4 (empat) LPP;
			b.	Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan 
				Lengkap di lingkungan Kanwil VII Jakarta Raya Khusus DJP dan Kantor Pusat 
				DJP sejumlah 6 (enam) LPP;
			c.	Untuk Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak pada Unit Pelaksana Pemeriksaan 
				Lengkap di lingkungan Kanwil DJP lainnya sejumlah 8 (delapan) LPP;
			d.	Untuk Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil 
				VII Jakarta Raya Khusus DJP sejumlah 15 (lima belas) LPP;
			e.	Untuk Pemeriksa Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kanwil 
				DJP lainnya sejumlah 20 (dua puluh) LPP.

		2.	Standar prestasi tersebut di atas akan dievaluasi untuk penyesuaian setiap tahun 
			sesuai dengan kebutuhan.

II.	Pemeriksaan Rutin

	A.	Kriteria Pemeriksaan Rutin
	
		1.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan menyampaikan:
			a.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan Lebih Bayar;
			b.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar;
			c.	SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan 
				tahun buku atau metode pembukuan yang telah disetujui oleh Direktur 
				Jenderal Pajak;
			d.	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan penilaian 
				kembali aktiva tetap yang telah disetujui oleh Direktur Jenderal Pajak;
			e.	SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak saat Wajib Pajak melakukan 
				penggabungan, pemekaran, pengambilalihan usaha, atau likuidasi. 
				Pemeriksaan dalam rangka likuidasi dilakukan terhadap Wajib Pajak yang 
				mengajukan permohonan pembubaran dengan melampirkan Laporan 
				Keuangan Likuidasi atau diketahui dari media massa bahwa Wajib Pajak akan 
				melakukan likuidasi;
			f.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya 
				dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya;
			g.	SPT Tahunan PPh yang termasuk dalam kelompok NE selama 2 tahun 
				berturut-turut;
			h.	SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan Lebih Bayar;
			i.	SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak yang 
				menyatakan Lebih Bayar baik restitusi maupun kompensasi;
			j.	SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) yang menyatakan meminta 
				pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terutama sehubungan 
				dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut 
				PPN.

		2.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan:
			a.	SPT Tahunan PPh walaupun telah dikirimkan Surat Teguran dan tidak 
				mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT, termasuk SPT 
				kembali pos (kempos);
			b.	SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
			c.	SPT Masa PPN dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut 
				dari suatu tahun pajak.

		3.	Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan melakukan kegiatan membangun sendiri yang 
			pemenuhan kewajiban PPN atas kegiatan tersebut patut diduga tidak dilaksanakan 
			sebagaimana mestinya.

		4.	Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau Wajib 
			Pajak Badan yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP; atau perubahan 
			tempat terdaftarnya Wajib Pajak dari suatu KPP ke lain KPP.

		5.	Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyalahi 
			ketentuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

		6.	Data Prioritas dan atau Alat Keterangan.

		7.	Terdapat Kerjasama Operasi (KSO) atau Konsorsium.

		8.	Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.

		9.	Pemusatan tempat terutang PPN.

		10.	Pemeriksaan dalam rangka ekstensifikasi.

	B.	Daftar Nominatif Wajib Pajak

		1.	Setiap bulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) membuat Daftar Nominatif Wajib 
			Pajak yang akan diperiksa melalui Pemeriksaan Rutin paling lambat tanggal 15 bulan 
			berikutnya dan mengirimkannya kepada Kepala Kanwil DJP atasannya tanpa 
			tembusan ke Direktorat P4 dengan menggunakan formulir Daftar Nominatif Wajib 
			Pajak seperti pada Lampiran 8.

		2.	Berdasarkan Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan diperiksa, Kepala Kanwil DJP 
			membuat alokasi UP3 dan mengirimkan daftar alokasi tersebut kepada UP3 yang 
			bersangkutan dengan tembusan Direktur P4 untuk diterbitkan LP2.

		3.	Pemeriksaan atas SPT Lebih Bayar, SPT Rugi Tidak Lebih Bayar, WP pindah/
			pencabutan NPWP dan penggabungan/pemekaran/pengambilalihan usaha/likuidasi 
			sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.a, 1.b, 1.e dan huruf A butir 4 dapat 
			dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu diterbitkannya LP2. LP2 akan langsung 
			dikirim ke UP3 yang telah ditentukan.

	C.	Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak

		1.	Pemeriksaan Rutin dilaksanakan melalui PL, PSL atau PSK dalam hal:
			a.	SPT Tahunan PPh menyatakan Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam 
				huruf A butir 1.a;
			b.	Terdapat data prioritas dan atau alat keterangan sebagaimana dimaksud 
				dalam huruf A butir 6;
			c.	Kerjasama Operasi (KSO) atau konsorsium sebagaimana dimaksud dalam 
				huruf A butir 7;
			d.	SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang pelaksanaan pemeriksaannya 
				dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak lainnya 
				sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.f.

		2.	UP3 sebagaimana dimaksud dalam butir 1 ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP 
			terkait dengan memperhatikan volume pekerjaan pada masing-masing UP3.

		3.	Pemeriksaan Rutin dilaksanakan melalui PSL meliputi satu tahun pajak atau seluruh 
			masa pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan dalam hal:
			a.	SPT Tahunan PPh menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar sebagaimana 
				dimaksud dalam huruf A butir 1.b;
			b.	SPT Tahunan PPh kelompok Non Efektif (NE) selama 2 (dua) tahun berturut-
				turut sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.g;
			c.	SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana 
				tercantum dalam Surat Teguran, termasuk SPT kembali pos sebagaimana 
				dimaksud dalam huruf A butir 2.a;
			d.	SPT Tahunan PPh Pasal 21 tidak disampaikan selama 2 (dua) tahun 
				berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 2.b;
			e.	SPT Masa PPN tidak disampaikan dalam tahun berjalan selama 3 (tiga) bulan 
				berturut-turut dari suatu tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf A 
				butir 2.c;
			f.	Wajib Pajak melakukan kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud 
				dalam huruf A butir 3;
			g.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pencabutan NPWP atau perubahan 
				tempat terdaftar dari satu KPP ke KPP lainnya sebagaimana dimaksud dalam 
				huruf A butir 4;
			h.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menyalahi ketentuan 
				penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud 
				dalam huruf A butir 5;
			i.	Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil sebagaimana 	dimaksud 
				dalam huruf A butir 8;
			j.	Pemusatan tempat terutang PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 
				9;
			k.	Dalam rangka ekstensifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 10.

		4.	Pemeriksaan Rutin dapat dilaksanakan dengan PSL atau PSK dalam hal:
			a.	SPT Tahunan PPh Pasal 21 menyatakan lebih bayar sebagaimana dimaksud 
				dalam huruf A butir 1.h;
			b.	SPT Masa PPN yang masa pajak terakhir dari suatu tahun pajak menyatakan 
				lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.i;
			c.	SPT Masa PPN (dalam tahun berjalan) menyatakan restitusi sehubungan 
				dengan penyerahan ekspor dan atau penyerahan kepada badan pemungut 
				PPN sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.j.

		5.	Pemeriksaan Rutin dilaksanakan dengan PL dalam hal:
			a.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku 
				sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1.c;
			b.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan revaluasi sebagaimana 
				dimaksud dalam huruf A butir 1.d;
			c.	SPT Tahunan PPh Wajib Pajak yang melakukan penggabungan, pemekaran 
				atau pengambilalihan usaha atau likuidasi sebagaimana dimaksud pada huruf 
				A butir 1.e, kecuali likuidasi perusahaan yang tidak berbentuk perseroan 
				yang dapat dilaksanakan melalui PSL.

	D.	Koordinasi Pelaksanaan Pemeriksaan

		1.	Dalam hal Wajib Pajak selain memenuhi kriteria pemeriksaan rutin sebagaimana 
			dimaksud dalam angka II huruf A butir 1.a, 1.f, 6 dan 7 juga memenuhi kriteria 
			Pemeriksaan Rutin yang dilaksanakan oleh UP3 lengkap sebagaimana diatur dalam 
			huruf A butir 1.c, 1.d dan 1.e, maka pemeriksaan untuk tahun yang bersangkutan 
			dilakukan melalui pemeriksaan lengkap, kecuali untuk pemeriksaan yang berkenaan 
			dengan likuidasi perusahaan yang berbentuk bukan perseroan terbatas dengan unit 
			pelaksana ditentukan oleh Kepala Kanwil DJP atasannya.

		2.	Apabila terjadi benturan pemeriksaan selain yang diatur dalam butir 1 di atas maka 
			pemeriksaan dilakukan oleh UP3 yang telah lebih dulu menyampaikan Surat 
			Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP, kecuali ditentukan lain oleh Direktur 
			P4.

		3.	Pemeriksaan Rutin atas SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi yang 
			pemeriksaannya dikaitkan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Rutin untuk tahun pajak 
			lainnya (angka II huruf A butir 1.f) dilaksanakan oleh UP3 yang melakukan 
			pemeriksaan tahun pajak lainnya tersebut.

		4.	Dalam hal atas SPT PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih 
			Bayar dilakukan Pemeriksaan Rutin oleh UP3 Lokasi dan pada saat bersamaan 
			diperiksa juga oleh UP3 Domisili maka pemeriksaan oleh UP3 Lokasi diteruskan 
			sepanjang UP3 Domisili tidak meminta kepada UP3 Lokasi untuk menghentikan 
			pemeriksaan tersebut.

	E.	Pemeriksaan Sederhana Lapangan atas Penghapusan atau Pencabutan NPWP/NPPKP

		1.	PSL atas penghapusan atau pencabutan NPWP/NPPKP dapat dilakukan terhadap:
			a.	Wajib Pajak yang berpindah tempat terdaftarnya dari KPP ke KPP lainnya 
				sebagai akibat berubahnya status Wajib Pajak (misalnya Wajib Pajak PMA 
				menjadi WP Masuk Bursa);
			b.	Wajib Pajak yang berpindah alamat dari wilayah satu KPP ke KPP lainnya;
			c.	Wajib Pajak BUT atau Wajib Pajak Luar Negeri yang sudah bubar atau 
				terdapat tanda-tanda akan bubar atau meninggalkan Indonesia untuk 
				seterusnya.

		2.	Terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan 1.b dilakukan PSL 
			oleh KPP Lama dengan ketentuan bahwa Wajib Pajak Badan atau Orang Pribadi yang 
			menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas, terbatas untuk tahun atau 
			tahun-tahun pajak yang belum diperiksa. Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang 
			tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tidak dilakukan pemeriksaan.

		3.	PSL sebagaimana dimaksud dalam butir 1.b dilakukan berdasarkan:
			a.	Surat Pemberitahuan Pindah yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang 
				bersangkutan ke KPP lama; atau
			b.	Tembusan Surat Pemberitahuan Pindah dalam hal Surat Pemberitahuan 
				Pindah tersebut disampaikan langsung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan 
				ke KPP baru.

		4.	Hasil PSL oleh KPP lama ditindaklanjuti dengan:
			a.	Dalam hal Surat Pemberitahuan telah terdaftar di KPP baru telah diterima 
				dari KPP baru sebelum LPP dan NPP selesai dibuat, mengirimkan LPP dan 
				Nota Penghitungan Pajak (NPP) ke KPP baru untuk diterbitkan surat 
				ketetapan pajak, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal 
				pembahasan akhir,.
			b.	Dalam hal Surat Pemberitahuan telah terdaftar di KPP Baru belum diterima 
				oleh KPP Lama atau UP3, menerbitkan surat ketetapan pajak segera setelah 
				LPP dan NPP selesai dibuat.

	F.	Ketentuan Lain-lain

		1.	Dalam hal pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP OP/Badan yang menyatakan lebih 
			bayar ditemukan adanya indikasi transfer pricing yang belum dapat diungkap dalam 
			jangka waktu penyelesaian SPT LB (12 bulan) maka surat ketetapan pajak harus 
			diterbitkan dan pemeriksaan terhadap Wajib pajak dimaksud dapat dilanjutkan 
			dengan pemeriksaan ulang berdasarkan instruksi Direktur Jenderal Pajak.

		2.	LPP dari Pemeriksaan Rutin atas kerjasama operasi dan konsorsium agar 
			disampaikan juga kepada semua Kepala KPP tempat para anggota kerjasama operasi 
			terdaftar sebagai WP (KPP Domisili) untuk ditindaklanjuti.

		3.	Dalam hal hasil pemeriksaan UP3 lengkap terhadap Wajib Pajak sebagaimana 
			dimaksud dalam angka II huruf A butir 1.e mengusulkan untuk dilakukan pencabutan 
			NPWP dan atau NPPKP maka KPP terkait, setelah Wajib Pajak melunasi tunggakan 
			pajaknya, harus segera menindaklanjuti dengan pencabutan NPWP dan atau NPPKP 
			tanpa melakukan pemeriksaan.

		4.	Dalam hal Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti sebagai penerbit 
			faktur pajak fiktif agar segera dilakukan pencabutan NPPKP.

		5.	Untuk tujuan penerbitan LP2, Pemeriksaan Rutin diberi kode dengan nomor 
			sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.

III	Pemeriksaan Kriteria Seleksi

	A.	Umum

		1.	Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila SPT Tahunan PPh Wajib Pajak 
			Orang Pribadi atau Badan terpilih untuk diperiksa berdasarkan sistem kriteria seleksi.

		2.	Pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan 
			sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah baik skala nasional, regional maupun 
			lokal.

		3.	Penetapan Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat DJP 
			berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta 
			elemen-elemen pertimbangan lainnya.

		4.	Data yang dipergunakan sebagai dasar penetapan adalah data yang terdapat dalam 
			Sistem Informasi Perpajakan. Untuk menjamin validitas data tersebut para Kepala 
			Kantor Wilayah DJP bertanggung jawab untuk mengawasi proses input data SPT yang 
			dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang ada di wilayahnya.

		5.	Pemeriksaan kriteria seleksi harus dilakukan melalui PL atau PSL.

	B.	Alokasi

		1.	Terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah 
			proses seleksi dilakukan oleh Tim Alokasi Pemeriksaan Kantor Pusat DJP dengan 
			menggunakan Sistem Kriteria Seleksi.

		2.	Pengiriman Daftar Wajib Pajak untuk diperiksa dilakukan secara bertahap setiap tiga 
			bulan oleh Direktur P4 kepada masing-masing Kepala Kantor Wilayah DJP paling 
			lambat setiap akhir triwulan tahun berjalan (April, Juli, Oktober dan Januari).

		3.	Kepala Kantor Wilayah DJP harus menyusun Tim Alokasi Pemeriksaan pada Tingkat 
			Kantor Wilayah (Tim Alokasi Kanwil). Tim Alokasi Kanwil diketuai oleh Kepala Bidang 
			Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak dan beranggotakan Pejabat dan Staf 
			pada Bidang tersebut. Pedoman pelaksanaan tugas Tim Alokasi Kanwil adalah 
			sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10.

		4.	Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar harus dilakukan oleh UP3 Lengkap kecuali 
			atas SPT Tahunan LB yang sedang diperiksa oleh KPP, sedangkan terhadap Wajib 
			Pajak Menengah dapat dilakukan oleh semua UP3.

		5.	Daftar Alokasi pemeriksaan Wajib Pajak Besar dan Menengah dikirimkan oleh Kepala 
			Kantor Wilayah DJP kepada masing-masing UP3 yang ditunjuk dengan tembusan 
			kepada Direktur P4 untuk diterbitkan LP2-nya dengan menggunakan formulir 	
			sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.

		6.	Alokasi UP3 harus dikirimkan ke Direktorat P4 paling lambat 2 (dua) bulan sejak 
			tanggal surat daftar persediaan dikirimkan. Apabila dalam batas waktu tersebut 
			Kanwil belum melakukan alokasi maka KPDJP akan menentukan UP3 sendiri. LP2 
			akan langsung dikirimkan kepada UP3 yang ditunjuk.

	C.	Pelaksanaan

		1.	Pemeriksaan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sambil menunggu diterbitkannya 
			LP2 oleh Direktorat P4. LP2 langsung dikirimkan ke UP3 yang ditunjuk.

		2.	Pembatalan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Besar dan Menengah yang telah 
			terpilih untuk diperiksa hanya dapat dilakukan oleh Direktur P4.

		3.	Dengan memperhatikan rencana pemeriksaan nasional dan saldo tunggakan 
			pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat mengajukan permintaan tambahan 
			Wajib Pajak Besar dan Menengah yang akan diperiksa kepada Direktur P4.

IV.	Pemeriksaan Khusus

	A.	Kriteria Pemeriksaan Khusus

		Pemeriksaan Khusus harus dilakukan melalui PL atau PSL untuk satu, beberapa atau seluruh 
		jenis pajak kewajiban Wajib Pajak termasuk Wajib Pajak yang diberikan fasilitas 
		pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, berdasarkan:
		1.	adanya dugaan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
		2.	pengaduan masyarakat, termasuk melalui Kotak Pos 5000;
		3.	data baru atau data yang semula belum terungkap;
		4.	permintaan Wajib Pajak;
		5.	SPT Lebih Bayar hasil edit;
		6.	pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

		Khusus untuk kriteria pemeriksaan pada butir 3 hanya diberlakukan terhadap Wajib Pajak 
		yang telah diberikan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

	B.	Tata Cara Pemeriksaan Khusus

		1.	Usul Permintaan Pemeriksaan Khusus

			a.	Kepala KPP atau Karikpa dapat mengajukan usul melakukan Pemeriksaan 
				Khusus yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV 
				huruf A butir 1 sampai dengan 5 kepada Kepala Kanwil DJP atasannya.

			b.	Berdasarkan usul Kepala KPP atau Karikpa, atau inisiatif Kepala Kanwil, 
				Kepala Kanwil DJP yang bersangkutan mengajukan usul melakukan 
				Pemeriksaan Khusus kepada Direktur P4.

			c.	Setiap pengajuan usul melakukan Pemeriksaan Khusus harus disertai dengan 
				alasan yang jelas dan dilengkapi dengan bukti pendukungnya (seperti surat 
				pengaduan masyarakat) dengan menggunakan formulir sebagaimana 
				tercantum dalam Lampiran 12.

			d.	Kepala Kanwil DJP dapat pula mengajukan usul kepada Direktur P4 agar 
				terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangannya 
				dilakukan Pemeriksaan Khusus dengan menggunakan formulir sebagaimana 
				tercantum dalam Lampiran 13.

		2.	Persetujuan dan Instruksi Pemeriksaan Khusus

			a.	Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus diberikan oleh Direktur 
				P4 kepada unit pengusul atau UP3 lain dengan mempertimbangkan alasan 
				diajukannya usul Pemeriksaan tersebut dengan menggunakan formulir 
				sebagaimana tercantum dalam Lampiran 14.

			b.	Direktur P4 dapat memberikan instruksi Pemeriksaan Khusus kepada Kepala 
				UP3 apabila:
				1.	terdapat kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A.
				2.	terdapat usulan Pemeriksaan Khusus dari Kepala Kanwil DJP terhadap 
					Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangannya.
				dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15.

			c.	Instruksi dan persetujuan Pemeriksaan Khusus harus memuat tahun pajak 
				yang akan diperiksa, saat pemeriksaan harus diselesaikan, dan perlu 
				tidaknya hasil pemeriksaan dibahas (review) terlebih dahulu.

	C.	Ketentuan Pemeriksaan Khusus Lainnya

		1.	Apabila dalam instruksi/persetujuan pemeriksaan dinyatakan perlunya dilakukan 
			penelaahan (review), pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak dan 
			pembahasan akhir (closing conference) baru dapat dilakukan setelah hasil 
			pemeriksaan tersebut disetujui.

		2.	Untuk tujuan pembahasan, konsep LPP, termasuk konsep LPP sumir, tidak perlu 
			diberi nomor dan tanggal laporan. Namun dalam Surat Pengantar harus menunjuk 
			Surat Persetujuan/Instruksi Pemeriksaan Khusus dan dinyatakan secara jelas bahwa 
			LPP dikirim untuk ditelaah (review).

		3.	Konsep LPP sebagaimana pada angka IV huruf C angka 1 harus dilengkapi dengan 
			copy SPT Tahunan dan Laporan Keuangan atau Laporan Audit.

		4.	Dalam hal tindak lanjut Pemeriksaan Khusus adalah berupa tindakan penyidikan, 
			maka UP3 Wajib Pajak Lokasi menyelesaikan LPP berupa laporan sumier, dan 
			kemudian mengirimkannya ke UP3 Wajib Pajak Domisili disertai dengan kertas 
			kerja pemeriksaan (KKP).

		5.	LPP harus memuat penjelasan mengenai terbukti atau tidaknya alasan yang menjadi 
			dasar diterbitkannya persetujuan atau instruksi Pemeriksaan Khusus.

		6.	Pemeriksaan Khusus sehubungan dengan adanya perluasan tahun pajak yang 
			diperiksa, baru dapat dilaksanakan setelah Direktur P4 menerbitkan LP2 berdasarkan 
			persetujuan, instruksi atau pemberitahuan tentang adanya perluasan Pemeriksaan 
			Khusus.

		7.	Apabila terjadi benturan pemeriksaan maka pemeriksaan dilakukan oleh UP3 yang 
			telah lebih dulu menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak kepada WP, 
			kecuali ditentukan lain oleh Direktur P4.

V.	Pemeriksaan Tahun Berjalan

	A.	Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan
		Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat dilakukan tanpa perlu dikaitkan dengan pemeriksaan tahun 
		sebelumnya, yaitu terhadap:

		1.	Wajib Pajak yang dalam tahun berjalan melakukan merger, likuidasi, pemekaran, 
			pengambilalihan usaha atau penilaian kembali aktiva.

		2.	Pemotong atau pemungut pajak yang menunjukkan:
			a.	adanya pembayaran PPh Pasal 21 yang berfluktuasi tinggi selama 6 bulan 
				berturut-turut atau;
			b.	adanya perbedaan yang signifikan antara pembayaran PPh Pasal 26 terutama 
				atas royalti dengan objek PPN Jasa Luar Negeri.

		3.	Pengusaha Kena Pajak berdasarkan:
			a.	program PK-PM teridentifikasi bahwa nilai PM yang diklarifikasikan tidak sama 
				dengan nilai PK yang dilaporkan oleh PKP lawan transaksinya;
			b.	program PK-PM tiga jenjang ke belakang belum ditemukan adanya PKP 
				Pabrikan atau Importir, dengan prioritas PKP yang minimal 10% dari PM 
				berasal dari PKP yang bersangkutan;
			c.	program PK-PM termasuk dalam kriteria PM tidak sama dengan PK dan PK 
				sama dengan nol, dengan prioritas PKP yang setelah diminta penjelasan tidak 
				merespon atau tidak menjawab permintaan penjelasan dari KPP sampai 
				dengan batas waktu yang telah ditentukan;
			d.	penelitian informasi data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN 
				dan PPnBM PKP Orang Pribadi Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari 
				Rp 600 juta;
			e.	penelitian informasi dan data diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa 
				PPN dan PPnBM PKP Badan Baru dalam setiap masa berjumlah lebih dari 
				Rp 5 milyar;
			f.	penelitian diketahui peredaran usaha PKP baru untuk pertama kali 
				menunjukkan jumlah yang relatif tinggi;
			g.	pengamatan diketahui tidak mempunyai tempat usaha, alamat maupun 
				gudang yang bersifat permanen, khususnya untuk PKP perdagangan, importir 
				dan perindustrian;
			h.	hasil pemeriksaan PPN dan PPnBM masa atau masa-masa sebelumnya yang 
				PM atau PK dikoreksi secara signifikan;
			i.	penelitian diketahui peredaran usaha dalam SPT Masa PPN dan PPnBM dan 
				kaitan SPT Masa PPh Pasal 21 menunjukkan perbandingan yang tidak 
				proporsional;
			j.	penelitian diketahui menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM tetapi tidak 
				menyampaikan SPT PPh Pasal 21 dan tidak menyetor angsuran PPh 
				Pasal 25;
			k.	penelitian menunjukkan peningkatan peredaran usaha yang relatif tinggi;
			l.	penelitian semula termasuk kategori NE tiba-tiba menjadi aktif dengan 
				nilai peredaran usaha yang tinggi;
			m.	pengamatan diketahui alamat usahanya berada di daerah pemukiman 
				penduduk tetapi memiliki peredaran usaha yang relatif tinggi.

		4.	Wajib Pajak untuk tujuan Penagihan Pajak (Delinquency Audit).

		5.	Wajib Pajak lainnya berdasarkan instruksi Direktur P4.

	B.	Tata Cara Pemeriksaan Tahun Berjalan

		1.	Usul Permintaan Pemeriksaan Tahun Berjalan
			a.	Kepala KPP atau Karikpa dapat mengajukan usul untuk melakukan 
				Pemeriksaan Tahun Berjalan yang memenuhi kriteria sebagaimana 
				dimaksud dalam angka V huruf A angka 1, 2 dan 3 kepada Kepala 
				Kanwil DJP atasannya dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi 
				dengan bukti pendukung.

			b.	Kepala Kanwil DJP dapat pula mengajukan usul kepada Direktur P4 agar 
				terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangan Kepala 
				Kanwil DJP yang bersangkutan untuk dilakukan Pemeriksaan Tahun 
				Berjalan.

			c.	Usul untuk melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan dengan menggunakan 
				formulir seperti pada Lampiran 16.

		2.	Persetujuan dan Instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan
			a.	Persetujuan untuk melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan diberikan oleh 
				Kepala Kanwil DJP kepada unit pengusul atau UP3 lain dengan 
				mempertimbangkan alasan diajukannya usul Pemeriksaan Tahun Berjalan 
				tersebut dengan menggunakan formulir seperti pada Lampiran 17.

			b.	Pemeriksaan Tahun Berjalan dapat juga dilakukan berdasarkan instruksi 
				dari Direktur P4 apabila:
				1)	Wajib Pajak diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
				2)	Terdapat pengaduan masyarakat ke Direktorat Jenderal Pajak;
				3)	Berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.

			c.	Direktur P4 dapat pula memberikan instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan 
				kepada Kepala KPP, Karikpa atau Kanwil DJP terkait sehubungan dengan 
				usul Kepala Kanwil DJP lain agar melakukan Pemeriksaan Tahun Berjalan 
				terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di luar wilayah kewenangan Kanwil 
				DJP yang bersangkutan.
	
			d.	Instruksi Pemeriksaan Tahun Berjalan harus memuat antara lain masa pajak 
				yang diperiksa dan saat pemeriksaan harus diselesaikan, dengan 
				menggunakan formulir seperti pada Lampiran 18.

		3.	Ketentuan Pemeriksaan Lainnya
			a.	Pelaksanaan Pemeriksaan tahun Berjalan hanya dapat dilakukan atas masa 
				pajak sampai dengan bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
			b.	Kegiatan Pemeriksaan Tahun Berjalan dilaporkan setiap Triwulan ke Kanwil 
				DJP untuk dibuat Laporan Rekapitulasi Bulanan sebagai bahan evaluasi, 
				sesuai formulir pada Lampiran 19.

VI.	Pemeriksaan WP Lokasi
	A.	Kriteria Pemeriksaan WP Lokasi
		1.	Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN 
			menyatakan Lebih Bayar.
		2.	Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 selama dua tahun 
			berturut-turut dan atau SPT Masa PPN selama tiga bulan berturut-turut dalam suatu 
			tahun pajak.
		3.	Wajib Pajak mengajukan permohonan pemusatan tempat terutang PPN.
		4.	Permintaan dari UP3 domisili.
		5.	Wajib Pajak bergerak dalam bidang usaha tertentu yang ditentukan oleh Kepala 
			Kanwil DJP khususnya atas PPh Pasal 23, Pasal 26, PPN dan PPnBM.

	B.	Tata Cara Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
		1.	Kepala UP3 Domisili harus meminta UP3 Lokasi untuk melakukan pemeriksaan Wajib 
			Pajak Lokasi. Khusus untuk Wajib Pajak Bank, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi 
			serta WP yang telah memperoleh izin pemusatan tempat terutang PPN, pemeriksaan 
			Wajib Pajak Lokasi dilakukan oleh UP3 Domisili.

		2.	Kantor Pusat DJP dan Kepala UP3 Domisili di lingkungan Kanwil VII DJP Jaya Khusus 
			dan Kanwil XIX DJP Wajib Pajak Besar dapat meminta UP3 Wajib Pajak Lokasi 
			melakukan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi.

		3.	Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN WP Lokasi menyatakan 
			lebih bayar sebagaimana dimaksud dalam angka VI huruf A butir 1 disampaikan oleh 
			Wajib Pajak Bank, Lembaga Pembiayaan dan Asuransi, UP3 Wajib Pajak Lokasi harus 
			melakukan pemeriksaan sepanjang UP3 Wajib Pajak Domisili belum melakukan 
			pemeriksaan.

		4.	UP3 Wajib Pajak Lokasi harus melaporkan hasil pemeriksaannya ke UP3 Wajib Pajak 
			Domisili dalam hal pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan berdasarkan 
			permintaan UP3 Wajib Pajak Domisili.

		5.	Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan paling lambat 5 (lima) 
			hari setelah Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib 
			Pajak Domisili dengan menggunakan surat permintaan pemeriksaan Wajib Pajak 
			Lokasi sesuai formulir pada Lampiran 20.

		6.	Dalam hal surat permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi diterbitkan melebihi 
			jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 5 di atas, UP3 Domisili harus 
			menjelaskan secara tertulis alasan keterlambatan tersebut kepada UP3 Lokasi dengan 
			tembusan kepada Kepala Kanwil DJP terkait.

		7.	Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan oleh UP3 Domisili.
			a.	Permintaan pemeriksaan oleh KPP diatur sebagai berikut:
				1)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang sama, 
					permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung 
					ditujukan kepada KPP terkait dengan tembusan Kepala Kanwil DJP 
					atasannya;

				2)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang 
					berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung 
					ditujukan kepada KPP Lokasi dengan tembusan kepada Kepala 
					Kanwil DJP atasannya dan Kanwil DJP lainnya yang terkait.

					Permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi oleh KPP Domisili 
					kepada KPP Lokasi hanya dapat dilakukan apabila pemeriksaan 
					Wajib Pajak Domisili dilakukan melalui PSL.

			b.	Permintaan pemeriksaan oleh Karikpa diatur sebagai berikut:

				1)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang sama, 
					permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung 
					ditujukan kepada Karikpa atau KPP terkait dengan tembusan kepada 
					Kepala Kanwil DJP atasannya;

				2)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang 
					berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat langsung 
					ditujukan kepada Karikpa atau KPP Lokasi dengan tembusan kepada 
					Kanwil DJP atasannya dan Kepala Kanwil DJP lainnya yang terkait.

			c.	Permintaan pemeriksaan oleh Kanwil diatur sebagai berikut:

				1)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada dalam wilayah Kanwil DJP yang 
					sama, pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus dilakukan oleh tim 
					pemeriksaan Kanwil DJP yang bersangkutan kecuali berdasarkan 
					pertimbangan efisiensi harus dilakukan permintaan pemeriksaan 
					Wajib Pajak Lokasi kepada Karikpa atau KPP terkait;

				2)	Apabila Wajib Pajak Lokasi berada di wilayah Kanwil DJP yang 
					berbeda, permintaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dapat 
					langsung ditujukan kepada Kanwil DJP terkait dengan tembusan 
					Direktur P4, atau kepada Karikpa/KPP Lokasi dengan tembusan 
					kepada Kepala Kanwil DJP atasannya.

			d.	Permintaan pemeriksaan oleh Kantor Pusat DJP dapat langsung ditujukan 
				kepada Kanwil DJP atau Karikpa atau KPP terkait dengan tembusan kepada 
				Kepala Kanwil DJP atasannya.

			e.	Surat Perintah Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi harus diterbitkan selambat-
				lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal diterimanya permintaan pemeriksaan 
				Wajib Pajak Lokasi dan pemeriksaannya harus dilaksanakan selambat-
				lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 
				Wajib Pajak Lokasi.
			f.	LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi. Dalam hal 
				LPP Wajib Pajak Lokasi belum dapat diselesaikan maka pemeriksaan Wajib 
				Pajak Domisili dapat diselesaikan tanpa menunggu LPP Wajib Pajak Lokasi 
				apabila:
				1.	SPT Tahunan Wajib Pajak Domisili menunjukkan Lebih Bayar dan 
					akan segera jatuh tempo;
				2.	Wajib Pajak Lokasi dalam kondisi force majeur, misalnya kebakaran 
					atau kebanjiran.

			g.	Apabila dikemudian hari UP3 Domisili menerima LPP Wajib Pajak Lokasi yang 
				datanya belum terungkap dalam LPP Wajib Pajak Domisili maka data baru/
				data belum terungkap tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan 
				yang berlaku.

			h.	Dalam hal dokumen yang diperlukan oleh UP3 Lokasi telah dipinjamkan/
				diserahkan kepada UP3 Domisili maka UP3 Lokasi melakukan peminjaman 
				dokumen yang diperlukan secara langsung kepada UP3 Domisili.

			i.	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Bank, Lembaga 
				Pembiayaan dan Asuransi diatur sebagai berikut:
				1.	LPP harus mencakup hasil pemeriksaan seluruh cabang;
				2.	LPP atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi yang seluruhnya dilakukan 
					oleh UP3 Domisili dikirim kepada masing-masing KPP Lokasi yang 
					terkait dengan surat pengantar.

			j.	Pengawasan atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan oleh Kepala 
				Kanwil DJP dan dituangkan dalam lembar pengawasan pemeriksaan Wajib 
				Pajak Lokasi dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada 
				Lampiran 21.

			k.	Apabila berdasarkan hasil pengawasan diketahui terdapat UP3 Lokasi yang 
				belum menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sesuai 
				dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Kepala Kanwil DJP harus 
				memberikan peringatan dan pembinaan kepada UP3 Lokasi.

VII.	Pemeriksaan Terintegrasi
	A.	Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi
		1.	Wajib Pajak yang berada dalam satu grup atau memiliki hubungan istimewa 
			sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh.
		2.	Wajib Pajak memiliki hubungan kegiatan usaha dan atau finansial dengan Wajib 
			Pajak lain yang diperiksa.

	B.	Tata Cara Pemeriksaan Terintegrasi
		1.	Instruksi pemeriksaan terintegrasi dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak terintegrasi 
			diterbitkan oleh Direktur P4 berdasarkan usul UP3 atau atas pertimbangan Dirjen.
		2.	Tim pemeriksa pajak terintegrasi merupakan gabungan dari berbagai UP3 di 
			lingkungan DJP yang dibentuk sesuai dengan lokasi dan kompleksitas jaringan 
			transaksi para Wajib Pajak terperiksa.
		3.	Pelaksanaan pemeriksaan harus dilakukan dan diselesaikan secara bersamaan oleh 
			semua tim pemeriksa kecuali terhadap SPT Wajib Pajak yang menyatakan lebih 
			bayar.
		4.	Setiap supervisor yang tergabung dalam pemeriksaan terintegrasi secara 
			berkesinambungan harus melaksanakan rekonsiliasi, ekualisasi, koordinasi dan 
			melaporkannya ke Direktur P4.
		5.	Data yang diperoleh suatu Tim pemeriksa terintegrasi harus disampaikan kepada 
			tim pemeriksa lainnya dan dirumuskan dalam KKP dengan tembusan kepada Direktur 
			P4.
		6.	Konsep LPP terintegrasi ditelaah dan dikoordinir oleh Direktur P4.
		7.	Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Wajib Pajak setelah 
			berkonsultasi dengan Direktur P4 dan tanggapan Wajib Pajak atas pemberitahuan 
			tersebut dibahas bersama dibawah koordinasi Direktur P4.
		8.	Apabila dalam waktu bersamaan Wajib Pajak yang diperiksa secara terintegrasi 
			sedang dilakukan pemeriksaan oleh UP3 lain maka jenis pemeriksaan tersebut diubah 
			menjadi pemeriksaan terintegrasi.

VIII.	Pemeriksaan Bukti Permulaan
	1.	Laporan Pengamatan dan atau LPP yang mengindikasikan bahwa Wajib Pajak melakukan 
		tindak pidana di bidang perpajakan harus ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti 
		Permulaan.
	2.	Apabila pemeriksaan akan ditingkatkan menjadi pemeriksaan Bukti Permulaan maka 
		pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier. LP2 yang sudah diterbitkan 
		agar dikembalikan ke Kantor Pusat DJP.
	3.	Instruksi untuk melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan diberikan oleh Direktur P4 atau 
		Kepala Kanwil DJP dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran 22.
	4.	Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa yang berasal dari Direktorat 
		P4 atau Kanwil DJP atau Karikpa terkait, dan sekurang-kurangnya satu orang anggota Tim 
		Pemeriksa adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
	5.	Apabila pemeriksaan Bukti Permulaan ditingkatkan dengan tindakan Penyidikan maka 
		pemeriksaan harus dihentikan dengan menerbitkan LPP sumier.
	6.	Dalam hal pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan 
		lebih Bayar terdapat indikasi tindak pidana dibidang perpajakan sehingga pemeriksaan 
		ditingkatkan dengan tindakan penyidikan, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat 
		Keputusan Akan Dilakukan Tindakan Penyidikan sebelum berakhirnya jangka waktu 
		pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

IX.	Lain-lain

	1.	Mengingat volume pekerjaan pada masing-masing UP3, Kepala Kantor Wilayah DJP dapat 
		mengalihkan pemeriksaan pajak dari UP3 Sederhana Lapangan ke UP3 Lengkap atau 
		sebaliknya, dan dari Karikpa ke Kantor Wilayah DJP atasannya atau sebaliknya, sepanjang 
		belum diterbitkan SP3. Dalam hal terdapat pengalihan pemeriksaan pajak, Kepala Kantor 
		Wilayah DJP yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Direktur P4 berikut 
		alasannya dengan menggunakan formulir sesuai contoh pada Lampiran 23.

	2.	Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh KP4 sebagaimana diatur dalam SE-06/PJ.7/2002 
		tanggal 15 Juli 2002 maka penerbitan SP3, administrasi dan pengawasan pemeriksaan harus 
		dilakukan oleh Kepala KPP atasannya.

	3.	Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sedapat mungkin pelaksanaan 
		pemeriksaan sederhana oleh KPP dilakukan Secara terkoordinasi antar seksi untuk semua 
		jenis pajak.

	4.	Persetujuan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap pemeriksaan khusus PPN/PPn 
		BM dan PPh Pot/Put sepenuhnya diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Kepala 
		Kantor Wilayah mengirimkan Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus PPN/PPn BM dan PPh 
		Pot/put setiap semester ke Direktur P4 dengan menggunakan Surat Pengantar dan formulir 
		sesuai contoh pada Lampiran 24. Laporan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan 
		setelah periode satu semester.

	5.	Berkas/Data Wajib Pajak yang dipinjam dari KPP oleh UP3 dapat meliputi masa 3 (tiga) tahun 
		terakhir (termasuk tahun pajak yang diperiksa) dan jangka waktu pengiriman berkas paling 
		lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Pinjaman Berkas/Data Wajib Pajak.

	6.	Pemeriksa Pajak harus melakukan penelitian atas kebenaran pemberian KLU yang tercantum 
		pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak, dan hasil penelitian terhadap kebenaran KLU tersebut 
		merupakan bagian dan LPP. Apabila ditemukan ketidaksesuaian KLU maka Pemeriksa Pajak 
		harus mengirimkan hasil penelitian KLU kepada Kepala KPP yang bersangkutan c.q. Kepala 
		Seksi TUP dengan menggunakan formulir Laporan Penelitian KLU sesuai dengan contoh pada 
		Lampiran 25.

	7.	Dalam rangka membantu pencairan tunggakan PBB, maka Pemeriksa Pajak harus melakukan 
		penelitian atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB untuk 3 (tiga) tahun terakhir.

	8.	Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembuatan dan pengiriman LPP dan Nota 
		Penghitungan Pajak (NPP), diatur sebagai berikut:
		a.	Dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui PL, Pemeriksa harus membuat LPP NPP dan 
			menyampaikannya bersama-sama dengan berkas/data Wajib Pajak yang 
			bersangkutan kepada KPP terkait dalam batas waktu paling lambat 3 (tiga) hari 
			setelah Pembahasan Akhir;
		b.	Dalam hal pemeriksaan dilakukan melalui PSL dan PSK, pemeriksa harus membuat 
			LPP dan NPP dan menyampaikannya kepada Seksi TUP dalam batas waktu paling 
			lambat 3 (tiga) hari setelah Pembahasan Akhir.

	9.	Untuk membantu pelaksanaan penagihan aktif, setiap pembuatan LPP harus melampirkan 
		Daftar Harta Kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana telah ditegaskan dalam 
		Surat Edaran Nomor : SE-02/PJ.75/2000 tanggal 14 Maret 2000.

	10.	Kepala UP3 turut bertanggung jawab dalam upaya pembayaran atas ketetapan pajak yang 
		merupakan hasil pemeriksaannya sebagaimana telah ditegaskan dalam butir 5.12 Surat 
		Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.75/2002 tanggal 22 April 2002.

	11.	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding atas surat ketetapan pajak yang 
		timbul akibat pemeriksaan, KPP terkait harus mengirimkan tindasan uraian keputusan 
		keberatan/putusan banding kepada UP3 sebagai bahan analisis dan evaluasi hasil pemeriksaan 
		yang telah dilakukan serta peningkatan kualitas pemeriksaan yang akan dilaksanakan. 
		Analisis dan evaluasi tersebut harus dilaporkan secara triwulanan ke Kanwil DJP atasannya 
		sebagai bahan pembinaan.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-04/PJ.7/2000 dan Surat Edaran 
Nomor : SE-03/PJ.7/2001 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3192 kali - Dicetak 0 kali ›