Rabu, 11 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 43

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 43/PJ.43/1998

Ditetapkan tanggal 28 Desember 1998

BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Objek Pajak Penghasilan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											28 Desember 1998    

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 43/PJ.43/1998

						TENTANG

	BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan berlakunya Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 522/KMK.04/1998 tanggal 18 Desember 1998, 
tentang batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan, yang merupakan 
petunjuk pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (4) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dengan ini disampaikan penegasan 
sebagai berikut :

1.	Batas bunga simpanan anggota koperasi yang tidak dipotong PPh Pasal 23 sebesar jumlah yang tidak 
	melebihi Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Atas bunga simpanan 
	yang jumlahnya diatas Rp 240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dari seluruh bunga yang 
	diterima dan bersifat final.

	Contoh	:
	a.	Tuan A menerima bunga simpanan Koperasi ABC untuk 1 bulan (Januari 1999) sebesar 
		Rp 230.000,00. Atas bunga sebesar Rp 230.000,00 tersebut tidak dipotong Pajak Penghasilan 
		Pasal 23.

	b.	Koperasi XYZ menerima bunga simpanan dari koperasi ABC untuk 1 bulan (Januari 1999) 
		sebesar Rp 1.000.000,00. Pemotongan PPh Pasal 23 atas bunga tersebut oleh Koperasi ABC 
		adalah 15% x Rp 1.000.000,00 = Rp 150.000,00.

		Pemotongan sebesar Rp 150.000,00 tersebut bersifat final.

2.	Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

3.	Sebagai pemotong pajak adalah koperasi (tanpa penunjukan khusus).

4.	Koperasi berkewajiban :

	a.	Memotong PPh Pasal 23 sebesar 15% dan membuat Bukti Pemotongan Pajak (3 lembar) dan 
		memberikan satu lembar Bukti Pemotongan Pajak (tidak dapat digunakan sebagai kredit 
		pajak) kepada anggota pada saat terutang atau dibayarkan bunga tersebut.

	b.	Menyetorkan secara kolektif uang pemotongan pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan 
		Giro, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (Bentuk KP.PDIP. 5.1-98) dimana 
		kolom nama dan NPWP diisi dengan nama dan NPWP Koperasi, selambat-lambatnya tanggal 
		10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya PPh Pasal 23.

	c.	melaporkan hasil pemotongan PPh Pasal 23 dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa 
		PPh Pasal 23/Pasal 26 selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak PPh Pasal 23.

5.	Dengan berlakunya ketentuan ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
	SE-06/PJ.43/1995 tanggal 9 Februari 1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.

6.	Ketentuan-ketentuan tersebut diatas berlaku untuk bunga simpanan anggota koperasi yang terutang 
	atau dibayarkan sejak bulan Januari 1999.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1204 kali - Dicetak 0 kali ›