Sabtu, 23 Agustus 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 111

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010

Ditetapkan tanggal 14 Juni 2010

TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua PPh » Peraturan Menteri Keuangan » 2010 Topik: PPh Umum » Peraturan Menteri Keuangan » 2010 Topik: Objek Pajak Penghasilan » Peraturan Menteri Keuangan » 2010 Topik: Dividen » Peraturan Menteri Keuangan » 2010

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2010
TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
				  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
    
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang 
Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri;

Mengingat :

1. 	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
	2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4999);
2. 	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	4893);
3. 	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima 
	atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
	2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985);
4. 	Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

					       MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK 
PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM 
NEGERI.


						Pasal 1

(1) 	Atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 
	dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.
(2) 	Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
	termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha 
	koperasi.


						Pasal 2

(1) 	Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
	dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku 
	pembayar dividen.
(2) 	Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat dividen sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 1 ayat (1) disediakan untuk dibayarkan.
 

						Pasal 3

Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib memberikan tanda bukti 
pemotongan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang 
dipotong Pajak Penghasilan setiap melakukan pemotongan.
   

						Pasal 4

(1) 	Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyetor Pajak 
	Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau 
	bank yang ditunjuk Menteri Keuangan, dengan tanggal jatuh tempo penyetoran paling lama tanggal 
	10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
(2) 	Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan 
	hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja 
	berikutnya.
(3) 	Penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 
	Surat Setoran Pajak.


						Pasal 5

(1) 	Pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen wajib menyampaikan 
	laporan tentang pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
	dan Pasal 4 paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
(2) 	Dalam hal batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan 
	hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja 
	berikutnya.
(3) 	Penyampaian laporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
	menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2).


						Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    


						Ditetapkan di Jakarta
						pada tanggal 14 Juni 2010
						MENTERI KEUANGAN,

						ttd.

						AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR




			BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 278
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 997 kali - Dicetak 0 kali ›