Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 18

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-IND/PER/2/2009

Ditetapkan tanggal 16 Februari 2009

KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Semua Bea dan Cukai » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009 Topik: Pabean » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009 Topik: Peraturan Pajak Atas Ekspor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009 Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18/M-IND/PER/2/2009
KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka pemberian Rekomendasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
	(4) huruf g Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008, perlu
	mengatur ketentuan dan tata cara penerbitan Rekomendasi dalam rangka impor
	barang modal bukan baru;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
	dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaga Negara
	Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3274);

2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan
	Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 3596);

3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
	Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
	terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
	Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
	beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
	17 Tahun 2007;

6.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
	Tata Kerja Departemen Perindustrian;

7.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 tentang Ketentuan
	Impor Barang Modal Bukan Baru;

8.	Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN
			TATACARA PENERBITAN REKOMENDASI ATAS IMPOR BARANG MODAL
			BUKAN BARU.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.	Perusahaan rekondisi atau remanufakturing adalah perusahaan yang telah memiliki
	izin usaha industri untuk memproses barang modal bukan baru menjadi produk akhir
	untuk tujuan ekspor atau memenuhi pesanan pemakai dalam negeri.

2.	Izin Usaha Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan
	kegiatan usaha industri di bidang usaha pemulihan dan perbaikan barang modal
	bukan baru yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan
	peraturan perundang-undangan.

3.	Barang modal bukan baru adalah barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran
	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008.

4.	Rekomendasi adalah surat keterangan yang menjelaskan bahwa perusahaan
	rekondisi atau remanufakturing mampu dan layak untuk melakukan pemulihan dan
	perbaikan barang modal bukan baru.

5.	Kemampuan rekondisi atau remanufakturing adalah kemampuan perusahaan rekondisi
	atau remanufakturing untuk melakukan pemulihan dan perbaikan barang modal bukan
	baru untuk difungsikan kembali.

6.	Kemampuan Pelayanan Purna Jual adalah kemampuan perusahaan rekondisi atau
	remanufakturing untuk memberikan:

a.	Pelayanan Purna Jual Masa Garansi berupa jaminan pemeriksaan, perbaikan dan/atau
	penggantian bila barang hasil rekondisi/remanufakturing tidak berfungsi; dan

b.	Pelayanan Purna Jual Pasca garansi berupa jaminan perawatan berkala, perbaikan,
	penggantian dan ketersediaan komponen dari barang hasil rekondisi/remanufakturing.

7.	Survey Kemampuan Perusahaan Rekondisi atau Remanufakturing adalah kegiatan
	penilaian terhadap kemampuan Perusahaan Rekondisi atau Remanufakturing serta
	kemampuan pelayanan purna jual.

8.	Direktur Jenderal Pembina Industri adalah Direktur Jenderal Industri Logam Mesin
	Tekstil dan Aneka, serta Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika,
	sesuai dengan pembinaan jenis industrinya.

9.	Direktur Pembina Industri adalah Direktur Pembina Industri di lingkungan Direktorat
	Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka atau Direktorat Jenderal Industri
	Alat Transportasi dan Telematika, sesuai dengan pembinaan jenis industrinya.

			Pasal 2

(1)	Setiap perusahaan rekondisi atau remanufakturing yang akan melakukan impor
	barang modal bukan baru wajib memiliki Rekomendasi dari Departemen Perindustrian.

(2)	Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Pembina
	Industri yang bersangkutan sesuai dengan pembinaan jenis industrinya.

			Pasal 3

(1)	Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan
	kepada Direktur Pembina Industri yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen
	sebagai berikut:

	a.	Copy Izin Usaha Industri yang kegiatan usahanya melakukan rekondisi atau
		remanufakturing;

	b.	Rencana impor barang modal bukan baru yang meliputi jumlah, jenis,
		spesifikasi teknis dan nomor pos tarif/HS sepuluh digit;

	c.	Hasil Survey kemampuan perusahaan rekondisi atau remanufakturing;

	d.	Bukti Surat pemesanan dari pemakai dalam negeri atau luar negeri;dan

	e.	Bukti pernyataan kemampuan pelayanan purna jual.

(2)	Pelaksanaan survey kemampuan dan pernyataan kemampuan pelayanan purna jual
	perusahaan rekondisi atau remanufakturing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	huruf c, d dan e dilakukan oleh Surveyor Independen yang menjadi anggota IFIA
	(International Federation of Inspection Agency).

			Pasal 4

Direktur Pembina Industri yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterima
permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara lengkap dan benar, menerbitkan:

a.	Rekomendasi; atau

b.	Menolak untuk menerbitkan Rekomendasi.

			Pasal 5

Biaya pelaksanaan survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibebankan kepada
Perusahaan rekondisi atau remanufakturing yang bersangkutan dengan besaran nilai yang
ditentukan berdasarkan asas manfaat.

			Pasal 6

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis yang
ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan.

			Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31
Desember 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	16 Februari 2009

Menteri Perindustrian Ri ttd,

Fahmi Idris

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	16 Februari 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
ttd,

Andi Mattalatta



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 19

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 633 kali - Dicetak 0 kali ›