Minggu, 19 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 2

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2009

Ditetapkan tanggal 19 Januari 2009

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Perdagangan » 2009

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 02/M-DAG/PER/1/2009
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 10/M-DAG/PER/3/2009 TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka upaya menjaga stabilitas pengadaan dan harga minyak goreng
	di dalam negeri, perlu memberikan Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
	Pemerintah atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan sederhana;

b. 	bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan
	Nomor 231/PMK.011/2008 tentang Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
	Atas Penyerahan Minyak Goreng Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009,
	serta untuk mendukung ketersediaan minyak goreng dalam negeri, perlu mengatur
	lebih lanjut mengenai minyak goreng sawit kemasan sederhana.

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu
	menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 4920);

3.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.011/2008 tentang
	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan/atau Penyerahan
	Barang Kena Pajak Tertentu pada Sektor-Sektor Tertentu Dalam Rangka
	Penanggulangan Dampak Perlambatan Ekonomi Global dan Pemulihan Sektor Riil Untuk
	Tahun Anggaran 2009;

4.	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 231/PMK.011/2008 tentang
	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Penyerahan Minyak Goreng
	Sawit Di Dalam Negeri Untuk Tahun Anggaran 2009;

5.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
	tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana terakhir
	telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	34/M-DAG/PER/8/2007;

Memperhatikan:

Hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri mengenai Kebijakan Pangan Strategis berupa Beras,
Gula, Minyak Goreng, dan Jagung tanggal 9 Desember 2008 pada Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG MINYAK GORENG SAWIT
			KEMASAN SEDERHANA.

			Pasal 1

(1)	Minyak goreng sawit kemasan sderhana adalah minyak goreng sawit curah yang
	dikemas dengan merek MINYAKITA yang diproduksi oleh produsen sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	231/PMK.011/2008.

(2)	Merek MINYAKITA adalah merek untuk minyak sawit kemasan sederhana yang dimiliki
	oleh Departemen Perdagangan cq Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
	yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen
	Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(3)	Desain dan psesifikasi kemasan minyak goreng sawit sederhana dengan
	menggunakan merek MINYAKITA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
	Menteri ini.

(4)	Setiap Produsen minyak goreng sawit yang akan menggunakan merek MINYAKITA
	sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendaftarkan kepada Departemen
	Perdagangan.

			Pasal 2

(1)	Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (4) dapat menyalurkan minyak goreng
	sawit kemasan sederhana dengan merek MINYAKITA kepada masyarakat secara
	langsung atau melalui Distributor dan/atau Pengecer.

(2)	Sebelum menyalurkan minyak goreng sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
	Produsen wajib mendapatkan ijin edar berupa nomor MD dari Badan Pengawasan
	Obat dan Makanan.

			Pasal 3

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan minyak goreng sawit kemasan
sederhana oleh Produsen sebagai Pengusaha Kena Pajak Ditanggung Pemerintah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

			Pasal 4

(1)	Produsen yang tidak mendaftarkan untuk program minyak goreng kemasan sederhana
	di Departemen Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dilarang
	menggunakan dan mengedarkan merek MINYAKITA.

(2)	Produsen yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
	ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

			Pasal 5

Ketentuan pelaksanaan atau hal-hal teknis dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan.

			Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	19 Januari 2009

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 794 kali - Dicetak 0 kali ›