Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 9

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 09/PJ.42/1999

Ditetapkan tanggal 25 Februari 1999

PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: Objek Pajak Penghasilan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											 25 Februari 1999

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 09/PJ.42/1999

						TENTANG

    PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/1999 TANGGAL 16 FEBRUARI 1999

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 68/KMK.04/1999 tanggal 
16 Februari 1999 tentang Perubahan keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 80/KMK.04/1995 tentang 
Besarnya Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 235/KMK.01/1998, dengan ini diberikan penegasan sebagai 
berikut :

1.	Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 68/KMK.04/1999 dinyatakan bahwa besarnya 
	dana cadangan piutang tak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk jenis 
	usaha bank, yaitu sebagai berikut :
	a.	untuk kredit yang digolongkan lancar, dalam perhatian khusus dan kurang lancar ditentukan 
		perhitungannya secara bertahap sesuai dengan tabel terlampir;
	b.	untuk kredit yang digolongkan diragukan adalah 50% (lima puluh per seratus) setelah 
		dikurangi nilai agunan;
	c.	untuk kredit yang digolongkan macet adalah 100% (seratus per seratus) setelah dikurangi 
		nilai agunan.

2.	Yang dimaksud dengan pengertian kredit yang digolongkan "Lancar", "Perhatian Khusus", "Kurang 
	Lancar", "Diragukan", dan "Macet" disesuaikan dengan pengertian yang telah ditetapkan oleh Bank 
	Indonesia.

3.	Jumlah kredit yang digunakan sebagai dasar untuk membentuk dana cadangan sebagaimana 
	dimaksud pada butir 1 adalah pokok pinjaman yang diberikan oleh bank.

4.	Dalam laporan keuangan komersial bank yang diaudit oleh Akuntan Publik harus mencantumkan 
	penjelasan bahwa pembentukan dan penghitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana 
	dimaksud pada butir 1 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah 
	diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial.

5.	Bagi bank yang laporan keuangan komersial-nya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, pembentukan 
	dan penghitungan dana cadangan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada butir 1, baru 
	dapat dibebankan sebagai biaya apabila telah dilakukan audit khusus (special audit) oleh Akuntan 
	Publik atas pos tersebut dan diberi pernyataan bahwa pembentukan dan penghitungan dana 
	cadangan piutang tak tertagih tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah 
	diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba komersial.

6.	Kerugian yang berasal dari piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan pada perkiraan 
	cadangan piutang tak tertagih.

7.	Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian 
	sebagaimana dimaksud pada butir 6, maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan 
	sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi maka 
	kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

8.	SBPU yang tidak diendors oleh bank lain tidak termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan 
	sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya 
	pembentukan cadangan penghapusan piutang tak tertagih.

9.	Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :
	a.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.42/1990 tanggal 31 Juli 1990 tentang
		Pembentukan Dana Cadangan Penghapusan Piutang Ragu-ragu atas Surat Berharga Pasar 
		Uang (SBPU);
	b.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang 
		Besarnya Cadangan yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya, khususnya yang mengatur 
		mengenai jenis usaha bank;
	c.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.42/1998 tanggal 20 April 1998 
		tentang Besarnya Cadangan yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya Bagi Jenis Usaha Bank,

	dinyatakan tidak berlaku.

10.	Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 1998.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1663 kali - Dicetak 0 kali ›