Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 159

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 159/PJ./2006

Ditetapkan tanggal 31 Oktober 2006

SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Faktur Pajak » Peraturan Dirjen Pajak » 2006 Topik: Semua PPN » Peraturan Dirjen Pajak » 2006 Topik: Semua PPN » Peraturan Dirjen Pajak » 2006

			            PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR PER - 159/PJ./2006

					          TENTANG

	         SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN,
			 DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983
	tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
b.	bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kepastian hukum kepada Pengusaha Kena Pajak
	dalam membuat Faktur Pajak;
c.	bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegunaan sistem Faktur Pajak yang dianut dalam Undang-
	Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
	atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
	18 Tahun 2000, dengan dukungan teknologi informasi;
d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c
	perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran,
	Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262)
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002  (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA 
CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR.


						Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan :
1.	Pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
	Mewah.
2.	Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan
	Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
3.	Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang :
	a.	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa
		Kena Pajak;
	b.	Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa
		Kena Pajak;
	c.	Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
	d.	Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
	e.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
	f.	Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
	g.	Nama, Jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
4.	Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar untuk semua penyerahan Barang Kena Pajak 
	dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama 1 (satu) bulan takwim kepada pembeli 
	Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.


						Pasal 2

(1)	Faktur Pajak Standar harus dibuat paling lambat :	
	a.	pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
		Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan
		penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;
	b.	pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan
		berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena
		Pajak;
	c.	pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
		penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
	d.	pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
		atau
	e.	pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan
		Pemerintah sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.
(2)	Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat :
	a.	pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
		Pajak, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya
		bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak; atau
	b.	pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dalam hal
		pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan Penyerahan
		Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.


						Pasal 3

(1)	Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kepentingan Pengusaha Kena
	Pajak dan dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
	dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000.
(2)	Bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat
	sebagaimana contoh pada Lampiran 1A dan Lampiran 1B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 4

(1)	Pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
(2)	Faktur Pajak Standar paling sedikit dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang peruntukannya masing-masing
	sebagai berikut :
	a.	Lembar ke-1, disampaikan kepada Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
	b.	Lembar ke-2, untuk arsip Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar.
(3)	Dalam hal Faktur Pajak Standar dibuat lebih dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(2), maka harus dinyatakan secara jelas peruntukannya dalam lembar Faktur Pajak Standar yang
	bersangkutan.


						Pasal 5

(1)	Keterangan dalam Faktur Pajak Standar harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk oleh
	Pengusaha Kena Pajak untuk menandatanganinya.
(2)	Faktur Pajak Standar yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak Cacat yaitu Faktur Pajak yang tidak
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-undang Nomor 8 Tahun
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
(3)	Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak.
(4)	Tata cara pengisian keterangan pada Faktur Pajak Standar sebagaimana diatur dalam Lampiran II
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 6

(1)	Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan menggunakan Kode dan
	Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak
	ini.
(2)	Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
	a.	2 (dua) digit Kode Transaksi;
	b.	1 (satu) digit Kode Status; dan
	c.	3 (tiga) digit Kode Cabang.
(3)	Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
	a.	2 (dua) digit Tahun Penerbitan; dan
	b.	8 (delapan) digit Nomor Urut.


						Pasal 7

(1)	Penggunaan Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
	ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :
	a.	bagi Pengusaha Kena Pajak yang dipusatkan secara jabatan pada Kantor Pelayanan Pajak
		yang menerapkan Sistem Administrasi Modern (SAM), namun :
		a.1.	sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan
			Kantor-kantor Cabang-nya; dan/atau
		a.2.	Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai
			Penyelenggara Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan
			Berikat dan/atau berada di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan
			Impor Tujuan Ekspor;
		Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar ditentukan sendiri secara berurutan, yaitu
		diisi dengan kode '000' untuk Kantor Pusat dan dimulai dari kode '001' untuk Kantor Cabang;
		atau
	b.	bagi Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
		(1) huruf a, Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar diisi dengan kode '000'.
(2)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan 
	pemberitahuan secara tertulis atas Kode Cabang yang digunakan beserta keterangan dari Kode Cabang
	tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dilakukan paling 
	lambat sebelum Faktur Pajak Standar diterbitkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana 
	ditetapkan dalam Lampiran IVA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melakukan penambahan
	dan/atau pengurangan terhadap Kantor-kantor Cabang-nya.
(4)	Atas penambahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengusaha Kena Pajak
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melakukan penambahan Kode Cabang pada Kode
	Faktur Pajak Standar.
(5)	Atas pengurangan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Kena Pajak
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menghentikan penggunaan Kode Cabang Faktur
	Pajak Standar atas Kantor Cabang tersebut.
(6)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan mengubah
	peruntukan Kode Cabang yang telah digunakan atau menggunakan Kode Cabang yang sudah
	dihentikan penggunaannya.
(7)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyampaikan 
	pemberitahuan secara tertulis atas penambahan dan/atau penghentian penggunaan Kode Cabang pada
	Kode Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) kepada Kepala Kantor
	Pelayanan Pajak tempat pemusatan pajak terutang dilakukan paling lambat sebelum Faktur Pajak
	Standar diterbitkan dan/atau 1 (satu) bulan sesudah pengurangan Kantor Cabang, dengan 
	menggunakan Formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IVB Peraturan Direktur Jenderal Pajak
	ini.
(8)	Dalam hal :
	a.	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak atau terlambat
		menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat
		(2) dan/atau ayat (7), maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya
		pemberitahuan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
		(2).
	b.	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menerbitkan Faktur
		Pajak Standar dengan menggunakan Kode Cabang selain dari Kode Cabang yang telah 
		ditetapkan, maka Faktur Pajak Standar tersebut merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).


						Pasal 8

(1)	Nomor Urut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) 
	huruf b dan tanggal Faktur Pajak Standar harus dibuat secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara 
	Kode Transaksi, Kode Status Faktur Pajak Standar dan mata uang yang digunakan.
(2)	Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim mulai
	bulan Januari, kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu) dimulai
	sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.
(3)	Dalam hal Faktur Pajak Standar diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
	Pasal 7 ayat (1) huruf a, maka Nomor Urut 1 (satu) dimulai pada setiap awal tahun takwim bulan
	Januari pada masing-masing Kantor Pusat dan Kantor-kantor Cabangnya kecuali bagi Kantor Cabang
	yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak 
	tersebut dikukuhkan.
(4)	Dalam hal sebelum bulan Januari awal tahun takwim berikutnya, Nomor Urut pada Faktur Pajak
	Standar yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan
	puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
	sembilan), maka Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak Standar yang Nomor Urut-nya
	dimulai lagi dari Nomor Urut 1 (satu).
(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku pula bagi Pengusaha Kena Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang Nomor Urut pada Faktur Pajak Standar-nya
	di Kantor Pusat atau di Kantor-Kantor Cabangnya telah mencapai Nomor Urut 99999999 (sembilan
	puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh
	sembilan).
(6)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) wajib menyampaikan 
	pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak
	dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak terutang dilakukan, paling lambat pada saat Faktur Pajak
	Standar dengan Nomor urut 1 (satu) tersebut diterbitkan, dengan menggunakan formulir sebagaimana
	ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(7)	Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menerbitkan Faktur
	Pajak Standar dengan Nomor Urut dimulai dari Nomor Urut 1 (satu) pada awal tahun takwim 
	berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
(8)	Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulan Januari atau bagi Pengusaha Kena
	Pajak yang baru dikukuhkan pada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulai dari Nomor Urut
	1 (satu), maka Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud 
	dalam Pasal 5 ayat (2).
(9)	Ketentuan pada ayat (8) berlaku pula bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
	(3).
(10)	Dalam hal sebelum Masa Pajak Januari tahun berikutnya Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur
	Pajak Standar mulai dari Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5),
	namun Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala
	Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak
	terutang dilakukan, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan Masa Pajak Desember
	atau sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).


						Pasal 9

(1)	Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak
	menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor
	Pelayanan Pajak paling lambat pada saat pejabat yang berhak menandatangani mulai menandatangani
	Faktur Pajak Standar dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Pengusaha Kena Pajak dapat menunjuk lebih dari 1 (satu) orang Pejabat untuk menandatangani Faktur
	Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi, memberikan
	kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, maka Pengusaha Kena Pajak
	tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama kuasa yang berhak menandatangani
	Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
	paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak Standar, dengan
	menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIA Peraturan Direktur Jenderal Pajak
	ini, dan menyertakan Surat Kuasa Khusus dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan
	dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)	Dalam hal terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), maka Pengusaha Kena Pajak wajib menyampaikan
	pemberitahuan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling
	lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dengan
	menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIB Peraturan Direktur Jenderal Pajak
	ini.
(5)	Dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan pemusatan tempat pajak terutang, maka pejabat
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula pejabat di tempat-tempat kegiatan usaha yang
	dipusatkan, yang ditunjuk oleh Kantor Pusat untuk menandatangani Faktur Pajak Standar yang
	diterbitkan oleh tempat pemusatan pajak terutang yang dicetak di tempat-tempat kegiatan usaha
	masing-masing.
(6)	Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala
	Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau tempat pemusatan pajak
	terutang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), maka Faktur Pajak
	Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak Cacat
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).


						Pasal 10

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak Standar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, dan pengisiannya sesuai dengan tata cara pengisian keterangan pada Faktur
Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), dipersamakan dengan Faktur Pajak Standar.


						Pasal 11

(1)	Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan,
	sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang
	menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang
	tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak
	yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar
	yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(3)	Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa
	Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang 
	menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata
	caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 12

(1)	Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau 
	pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), hanya dapat
	dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan
	tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana
	Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan 
	dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum 
	dibebankan sebagai biaya.
(2)	Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti dan/atau 
	pembatalan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan Masa
	Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan
	tersebut dilaporkan.
(3)	Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang telah melakukan pengkreditan
	Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai pada Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan
	oleh Pengusaha Kena Pajak Penjual, harus melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
	Pertambahan Nilai pada Masa Pajak dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut
	dilaporkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur
	Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan.


						Pasal 13

(1)	Faktur Pajak Standar yang diterbitkan setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur
	Pajak Standar seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah bukan merupakan
	Faktur Pajak Standar.
(2)	Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak Standar.


						Pasal 14

(1)	Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6
	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
	diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dalam hal :
	a.	menerbitkkan Faktur Pajak Standar yang tidak memuat keterangan dan/atau tidak mengisi
		secara lengkap, jelas, benar, dan/atau tidak ditandatangani oleh Pejabat atau Kuasa yang
		ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani Faktur Pajak Standar sebagaimana
		dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
	b.	Menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
(2)	Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
	ayat (1) tidak dapat mengkreditkan Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum di dalamnya.


						Pasal 15

(1)	Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan sebelum berlakunya
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, namun Faktur Pajak Standar-nya belum diterbitkan, maka
	Faktur Pajak Standar harus diterbitkan dengan menggunakan Kode dan Nomor Seri sebagaimana
	ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(2)	Atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya diterbitkan
	sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang masih menggunakan Kode dan Nomor
	Seri Faktur Pajak yang lama, namun Faktur Pajak Standar-nya diterima dan/atau dilaporkan oleh
	Pengusaha Kena Pajak Pembeli setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka
	Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum pada Faktur Pajak Standar tetap dapat dikreditkan dengan
	Pajak Keluaran sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)	Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti atas Faktur Pajak Standar yang telah diterbitkan sebelum
	Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku, menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
	Standar yang ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4)	Bagi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b yang melakukan
	pemusatan tempat pajak terutang yang keputusan pemusatannya diberikan sebelum Peraturan 
	Direktur Jenderal ini berlaku, namun :
	a.	sistem penerbitan Faktur Pajak Standar-nya belum online antara Kantor Pusat dan Kantor-
		kantor Cabang-nya; dan/atau
	b.	Kantor Pusat dan/atau Kantor-kantor Cabang-nya ada yang ditetapkan sebagai Penyelenggara
		Kawasan Berikat dan/atau ditetapkan sebagai Pengusaha Di Kawasan Berikat dan/atau berada
		di Pulau Batam dan/atau mendapat fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor;
	maka pengisian Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar dilakukan sama dengan pengisian Kode 
	Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sampai dengan berakhirnya masa berlaku pemusatan 
	sepanjang sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemusatan tempat pajak terutang.
(5)	Untuk pertama kali sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Pengusaha Kena Pajak
	wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis Kode Cabang pada Kode Faktur Pajak Standar
	yang akan digunakan dan nama pejabat atau kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur
	Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), paling lambat pada tanggal 20 Januari
	2007.
(6)	Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pengusaha
	Kena Pajak tidak atau terlambat menyampaikan pemberitahuan penggunaan Kode Cabang dan/atau
	pejabat atau kuasa yang ditunjuk menandatangani Faktur Pajak Standar kepada Kepala Kantor
	Pelayanan Pajak, maka Faktur Pajak Standar yang diterbitkan sampai dengan diterimanya 
	pemberitahuan, merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).


						Pasal 16

(1)	Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku :
	a.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan, Bentuk,
		Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar
		sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak
		Nomor PER-59/PJ./2005; dan
	b.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-424/PJ./2002 tentang Penerbitan dan 
		Pengkreditan Faktur Pajak yang Dibuat Tidak Tepat Waktu;
	dinyatakan tidak berlaku.
(2)	Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang Faktur Pajak Standar sepanjang tidak bertentangan
	dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dinyatakan tetap berlaku.


						Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk penerbitan Faktur Pajak mulai Masa Pajak Januari
2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2006
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 35331 kali - Dicetak 0 kali ›