Senin, 17 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ./1991

Ditetapkan tanggal 4 Januari 1991

PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PEMBEBANANNYA SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengkreditan Pajak Masukan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1991 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1991 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1991

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											      4 Januari 1991

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ./1991

						TENTANG

   PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PEMBEBANANNYA SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan masih adanya perbedaan penafsiran berkenaan dengan Pajak Masukan yang tidak dapat 
dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN 1984 serta pembebanannya sebagai biaya 
yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP No. 42 Tahun 1985 
tentang Pelaksanaan Pajak Penghasilan 1984, dengan ini disampaikan penjelasan dan penegasan sebagai 
berikut :

1.	Dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a, b dan c Undang-undang PPN 1984 telah ditetapkan bahwa Pajak 
	Masukan tidak dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran bagi pengeluaran untuk :
	a.	pembelian Barang atau Jasa sebelum Pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
	b.	pembelian Barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung 
		dengan proses menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
	c.	pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi.

2.	Pedoman lanjut mengenai pengertian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang PPN 1984 telah diberikan dalam Keputusan
	Menteri Keuangan dan Surat Edaran dari Direktur Jenderal Pajak yaitu:
	2.1.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1441b/KMK.04/1989 tanggal 29 Desember 1989. Dalam 
		Pasal 1 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah digariskan mengenai Pajak 
		Masukan yang tidak dapat dikreditkan yaitu untuk:
		a.	Pembelian BKP/JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana
			dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf a UU. PPN 1984.
		b.	Pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van 
			dan kombi sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf c Undang-undang PPN 1984 kecuali 
			untuk barang dagangan atau untuk digunakan secara langsung sesuai dengan bidang 
			usahanya.
		c.	Pembelian yang sifatnya untuk kepentingan pribadi Pemilik/Pemegang saham, 
			Direktur, Komisaris dan Karyawan.
		d.	Penyerahan yang Pajak Keluarannya ditanggung Pemerintah kecuali ditetapkan lain 
			oleh Menteri Keuangan.
		e.	Perolehan BKP/JKP yang Pajak Pertambahan Nilainya ditanggung Pemerintah.

	2.2.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.: SE-50/PJ.71/1989 tanggal 2 Desember 1989 
		dengan lampiran Buku Petunjuk Umum Pembukuan Untuk Perpajakan. Dalam butir 5.5. Buku 
		Petunjuk Umum Pembukuan Untuk Perpajakan telah diberikan Pedoman Pengkreditan Pajak 
		Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena tergolong tidak mempunyai hubungan langsung 
		dengan kegiatan usaha, antara lain Pajak Masukan untuk :
		-	perolehan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak untuk kepentingan Direktur, pengurus 
			perusahaan maupun karyawan.
		- 	pemberian natura kepada karyawan.
		-	hadiah/sumbangan sepanjang Barang Kena Pajak yang dihadiahkan/disumbangkan 
			adalah bukan hasil produksinya.
		-	penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang Pajak Keluarannya ditanggung 
			Pemerintah.

	2.3.	Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.: SE-65/PJ.3/1985 (Seri PPN-66). Dalam Surat 
		Edaran tersebut ditegaskan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan 
		ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984 adalah Pajak 
		Masukan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses pabrikasi dan distribusi 
		antara lain Pajak Masukan atas pembelian bahan bakar untuk kendaraan direksi dan 
		karyawan, Pajak Masukan atas pengeluaran biaya representasi, jamuan, pengeluaran lain 
		yang sifatnya konsumtif serta pengeluaran yang umumnya termasuk biaya overhead.

3.	Perlakuan Pajak Penghasilan.
	3.1.	Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan PPh 1984, 
		pada dasarnya PPN yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud 
		dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 1984 adalah sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan 
		berdasarkan UU No. 8 tahun 1983.

	3.2.	PPN Pajak Masukan dapat digolongkan sebagai berikut :
		a.	PPN Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, sehingga PPN 
			Pajak Masukan tersebut tidak merupakan beban biaya bagi perusahaan.
		b.	PPN Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dapat 
			digolongkan :
			b.1.	PPN Pajak Masukan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk 
				memperoleh Barang dan Jasa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 1984.
			b.2.	PPN Pajak Masukan yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran untuk 
				pembelian Barang dan Jasa yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan 
				bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU PPh 1984.

	3.3.	Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 1 PP No. 42 Tahun 1985 tersebut hendaknya tetap 
		dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 UU PPh 
		1984. Oleh karena itu perlu ditegaskan bahwa Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan 
		yang berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam Pasal 6 ayat (1) 
		huruf a UU PPh 1984, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung 
		Penghasilan Kena Pajak. Sebaliknya Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang 
		berkenaan dengan pengeluaran-pengeluaran yang termasuk dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh
		1984, tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

4.	Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih memberikan kepastian dan keseragaman pengertian tentang 
	Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan serta pembebanannya sebagai biaya yang boleh 
	dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan ini diberikan 
	petunjuk lebih lanjut tentang Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan pembebanannya 
	sebagai biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PP No. 42 1985 dihubungkan dengan sifat, tujuan 
	serta usul-usul BKP/JKP yang digunakan sebagai berikut :
	4.1.	BKP yang berasal dari produksi sendiri:
		4.1.1.	Pemakaian sendiri :
			Pemakaian sendiri hasil produksi sendiri dilihat dari tujuan pemakaiannya dibedakan 
			dalam :
			a.	Pemakaian sendiri untuk tujuan konsumtif.
				Atas pemakaian sendiri oleh PKP untuk tujuan konsumtif BKP yang berasal 
				dari produksinya sendiri terutang PPN. PPN tersebut merupakan Pajak 
				Keluaran dan juga merupakan Pajak Masukan bagi PKP yang bersangkutan. 
				Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP yang bersangkutan tidak dapat 
				dikreditkan.

				Contoh :
				Pabrikan minuman ringan menggunakan hasil produksinya untuk konsumsi 
				karyawan atau para tamu.
				Perlakuan PPN :
				PPN dan/atau PPn BM harus dibayar oleh pengusaha yang bersangkutan 
				sesuai dengan Pasal 1 huruf d angka 1 huruf e jo Pasal 4 ayat (1) huruf a 
				angka 1 UU PPN 1984. PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang 
				tidak dapat dikreditkan.

				Perlakuan PPh :
				Untuk pembebanan sebagai biaya perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
				Pasal 1 PP No. 42 tahun 1985, maka PPN yang tidak dapat dikreditkan dapat 
				dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang pengeluarannya termasuk 
				biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh 1984 
				yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. 
				Sebaliknya apabila PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut berasal dari 
				pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
				sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, f, h dan i UU PPh 
				1984, maka PPN yang dibayar tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Dengan 
				demikian, maka dalam hal minuman tersebut disuguhkan kepada para tamu 
				dalam kaitannya dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan 
				memelihara penghasilan, maka atas pengeluaran untuk minuman tersebut 
				dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 
				huruf a UU Pajak Penghasilan 1984. Apabila minuman tersebut diberikan 
				untuk konsumsi karyawan, maka atas pengeluaran untuk minuman tersebut 
				berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Pajak Penghasilan 1984 
				tidak dapat dikurangkan sebagai biaya perusahaan karena merupakan 
				kenikmatan (fringe benefit) dan bagi karyawan bukan merupakan 
				penghasilan.

			b.	Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif.
				Yang dimaksud pemakaian sendiri untuk tujuan produktif adalah pemakaian 
				hasil produksi sendiri untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan 
				kegiatan usahanya.

				Contoh :
				Pabrikan mobil/truck mempergunakan sendiri truck yang diproduksinya untuk 
				kegiatan usaha mengangkut bahan baku spare parts/barang dagangan dari 
				suatu tempat ke pabriknya atau ke tempat pembeli.

				Perlakuan PPN :
				Atas pemakaian sendiri ini terutang PPN. Pajak Keluaran harus dibayar 
				sendiri oleh pengusaha yang bersangkutan. PPN yang dibayar merupakan 
				Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

				Perlakuan PPh :
				Karena telah dikreditkan sebagai Pajak Masukan maka PPN tidak dapat 
				di bebankan sebagai biaya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak.

		4.1.2.	Pemberian cuma - cuma.
			Penyerahan hasil produksi sendiri untuk pemberian cuma-cuma kepada pihak lain
			terutang PPN. PPN tersebut merupakan Pajak Keluaran dan juga Pajak Masukan
			bagi PKP yang bersangkutan. PPN yang dibayar merupakan Pajak Masukan yang
			tidak dapat dikreditkan. 
			Untuk PPh, sepanjang pemberian cuma-cuma seperti ini termasuk dalam pengertian 
			pemberian natura kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam Buku Petunjuk 
			Umum Pembukuan Untuk Perpajakan dan termasuk dalam pengertian fringe benefit, 
			sumbangan, hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, f, h dan i 
			UU PPh 1984, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tidak dapat dibebankan 
			sebagai biaya.

	4.2.	BKP yang berasal bukan dari produksi sendiri :
		Untuk PPN, Pajak Masukan atas perolehan BKP yang berasal bukan dari produksinya sendiri 
		yang digunakan untuk pemakaian sendiri dengan tujuan konsumtif maupun pemberian cuma-
		cuma berupa hadiah/sumbangan tidak dapat dikreditkan sebagaimana ditegaskan dalam Buku 
		Petunjuk Umum Pembukuan Untuk Perpajakan. Untuk PPh, apabila pengeluaran tersebut 
		termasuk dalam pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat  (1) huruf d,f, h dan i UU PPh tahun 1984, maka 
		Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang berkenaan dengan pengeluaran tersebut 
		juga tidak dapat dibebankan sebagai biaya.
	
	Demikian untuk dimaklumi dan supaya penegasan ini disebar-luaskan kepada semua pihak di wilayah
kerja Saudara masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 741 kali - Dicetak 0 kali ›