Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 251

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 31 Mei 2002

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

Keputusan Menteri Keuangan No 251/KMK.03/2002 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 251/KMK.03/2002

						TENTANG

		 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 
			  TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat 
kepada Cabang dan sebaliknya, serta penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pedagang Perantara atau Juru 
Lelang, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan 
Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

2.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
	2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4199);

3.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan 
	Pajak;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain sebagai 
Dasar Pengenaan Pajak, diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 2 huruf e dan f diubah dan ditambah 2 (dua) huruf yaitu k dan I, sehingga 
	keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 2

	Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:
	a.	untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau 
		Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
	b.	untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual 
		atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
	c.	untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan Harga Jual rata-rata;
	d.	untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
	e.	untuk persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan 
		adalah harga pasar wajar;
	f.	untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak 
		Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, 
		adalah harga pasar wajar;
	g.	untuk kendaraan bermotor bekas adalah 10% (sepuluh persen) dari Harga Jual;
	h.	untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% (sepuluh persen) 
		dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih;
	i.	untuk jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah 
		yang seharusnya ditagih;
	j.	untuk jasa anjak piutang adalah 5% (lima persen) dari jumlah seluruh imbalan yang diterima 
		berupa service charge, provisi, dan diskon;
	k.	untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau 
		sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak antar cabang 
		adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor;
	l.	untuk penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang 
		adalah harga lelang.

2.	Ketentuan Pasal 4 dihapus.


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8323 kali - Dicetak 0 kali ›