MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

1.	bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan registrasi importir melalui
	media elektronik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai
	registrasi importir sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	124/PMk.04/2007 tentang Registrasi Importir.

2.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu
	menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 124/PMk.04/2007 tentang Registrasi Importir;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMk.04/2007 tentang Registrasi Importir;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS
			PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.04/2007 TENTANG
			REGISTRASI IMPORTIR.

			Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 tentang
Registrasi Importir diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 2

	(1)	Untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean, importir wajib
		melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

	(2)	Registrasi importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
		importir dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui
		media elektronik.

	(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengisi
		formulir isian sesuai dengan format sebagaimana diatur dengan Peraturan
		Direktur Jenderal.

2.	Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 5

	(1)	Direktur Jenderal dapat menerima atau menolak permohonan registrasi importir
		dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) secara lengkap dan benar.

	(2)	Dalam hal permohonan registrasi importir diterima, Direktur Jenderal
		memberikan NIK yang disampaikan dalam surat pemberitahuan registrasi
		sesuai dengan format sebagaimana diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

	(3)	Dalam hal permohonan registrasi importir ditolak, Direktur Jenderal
		memberitahukan penolakan permohonan registrasi importir dengan disertai
		alasan penolakan melalui media elektronik.

	(4)	NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh kantor pabean.

3.	Lampiran I dan Lampiran II dihapus.

			Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	16 Desember 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar

NamaEmailKomentarTulis Kode

Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda, kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut) Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan. Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.