Sabtu, 7 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 537

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 537/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 29 Desember 2000

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 25 » Keputusan Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPh » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 537/PJ./2000

					          TENTANG

  PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU 

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dipandang 
perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak 
Dalam Tahun Pajak Berjalan Dalam Hal-hal Tertentu;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM 
TAHUN PAJAK BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

a.	Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus 	dibayar 
	sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 
	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

b.	Hal-hal tertentu adalah :
	1)	Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
	2)	Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
	3)	Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan setelah 
		lewat batas waktu yang ditentukan;
	4)	Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
		Tahunan Pajak Penghasilan;
	5)	Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang 
		mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan;
	6)	Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

c.	Kompensasi kerugian adalah kompensasi kerugian fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan,
	Surat Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, sesuai dengan ketentuan 
	Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 31A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

d.	Penghasilan teratur adalah penghasilan yang lazimnya diterima atau diperoleh secara berkala 
	sekurang-kurangnya sekali dalam setiap tahun pajak, yang bersumber dari kegiatan usaha, 
	pekerjaan bebas, pekerjaan, harta dan atau modal, kecuali penghasilan yang telah dikenakan Pajak 
	Penghasilan yang bersifat final. Tidak termasuk dalam penghasilan teratur adalah keuntungan selisih 
	kurs dari utang/piutang dalam mata uang asing dan keuntungan dari pengalihan harta (capital gain) 
	sepanjang bukan merupakan penghasilan dari kegiatan usaha pokok, serta penghasilan lainnya yang 
	bersifat 	insidentil.


						Pasal 2

(1)	Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian adalah 
	sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud dalam 
	ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak Penghasilan
	yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 21, Pasal 22, 
	Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua belas) atau 
	banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2)	Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah 
	penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu 
	atau dasar penghitungan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Keputusan 
	Menteri Keuangan Nomor 522 tanggal 14 Desember 2000 setelah dikurangi dengan kompensasi 
	kerugian.

(3)	Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu atau dasar 
	penghitungan lainnya seperti tersebut dalam ayat (2) menyatakan rugi (lebih bayar atau nihil), 
	besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah nihil.


						Pasal 3

(1)	Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam hal Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur 
	adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung dengan dasar penghitungan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (2) dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut serta Pajak 
	Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 
	21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dibagi 12 (dua 
	belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

(2)	Dasar penghitungan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah 
	penghasilan neto menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu 
	setelah dikurangi dengan penghasilan tidak teratur yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan 
	Tahunan tersebut.


						Pasal 4

(1)	Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu disampaikan Wajib 
	Pajak setelah lewat batas waktu yang ditentukan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-
	bulan mulai batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum 
	disampaikannya Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara.

(2)	Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat 
	Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan 	ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku 
	surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

(3)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari 
	Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kekurangan setoran Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 
	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo 
	penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

(4)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari 
	Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan setoran Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut 
	setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.


						Pasal 5

(1)	Dalam hal Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
	Tahunan Pajak Penghasilan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan mulai batas 
	waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan bulan sebelum disampaikannya 
	Surat Pemberitahuan Tahunan tersebut adalah sama dengan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 
	yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan sementara yang disampaikan Wajib Pajak 
	pada saat mengajukan permohonan ijin perpanjangan.

(2)	Setelah Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1), besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung kembali berdasarkan Surat 
	Pemberitahuan Tahunan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 
	dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.

(3)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih besar dari 
	Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kekurangan setoran Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 
	Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo 
	penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

(4)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) lebih kecil dari 
	Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atas kelebihan 	setoran Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut 
	setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan.


						Pasal 6

(1)	Dalam hal Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan 
	Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung 
	kembali berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pembetulan tersebut dengan memperhatikan 
	ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian Surat 
	Pemberitahuan Tahunan.

(2)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih besar dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum 
	dilakukan pembetulan, atas kekurangan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 terutang bunga sesuai 
	ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata 
	Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, 
	untuk jangka waktu yang dihitung sejak jatuh tempo penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari 
	masing-masing bulan sampai dengan tanggal penyetoran.

(3)	Apabila besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 setelah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih kecil dari Pajak Penghasilan Pasal 25 sebelum dilakukan 
	pembetulan, atas kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dipindahbukukan ke Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 bulan-bulan berikut setelah penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 
	Pembetulan.


						Pasal 7

(1)	Apabila sesudah 3 (tiga) bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, Wajib Pajak dapat 
	menunjukkan bahwa Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 
	75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar 
	penghitungan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan 
	pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

(2)	Pengajuan permohonan pengurangan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1), harus disertai dengan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan yang akan terutang 
	berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima atau diperoleh dan besarnya Pajak 
	Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

(3)	Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan Wajib Pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak tidak 
	memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak tersebut dianggap diterima dan Wajib Pajak 
	dapat melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya untuk 
	bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

(4)	Apabila dalam tahun pajak berjalan Wajib Pajak mengalami peningkatan usaha dan diperkirakan 
	Pajak Penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut lebih dari 150% (seratus lima 
	puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya 
	Pajak Penghasilan Pasal 25, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari 
	tahun pajak yang bersangkutan harus dihitung kembali berdasarkan perkiraan kenaikan Pajak 
	Penghasilan yang terutang tersebut oleh Wajib Pajak sendiri atau Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
	tempat Wajib Pajak terdaftar.


						Pasal 8

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
KEP-03/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
Nomor : KEP-89/PJ./1999 tanggal 22 April 1999, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
SE-03/PJ.4/1995 tanggal 8 Februari 1995 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor : SE-17/PJ.41/1999 tanggal 22 April 1999, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
SE-24/PJ.42/1998 tanggal 8 Agustus 1998, dinyatakan tidak berlaku, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9.


						Pasal 9

Bagi Wajib Pajak yang tahun pajak/tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim, ketentuan lama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tetap berlaku untuk penghitungan besarnya angsuran Pajak 
Penghasilan Pasal 25 dari :
a.	bagian tahun pajak/tahun buku 2000 periode masa pajak setelah 1 Januari 2001;
b.	bagian tahun pajak/tahun buku 2001 periode masa pajak sebelum 1 Januari 2001.


						Pasal 10

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 19914 kali - Dicetak 0 kali ›