Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 34

Undang-Undang Nomor 34 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 20 Desember 2000

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Lainnya » Undang-Undang » 2000

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 34 TAHUN 2000

					           TENTANG

	       PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 
			      TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
	dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 
	Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan 
	kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;

b.	bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip 
	demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta 
	memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;

c.	bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang 
	penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk 
	memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;

d.	bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu 
	disesuaikan dengan perkembangan keadaan;

e.	bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, 
	maka perlu dilakukan perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
	dan Retribusi Daerah;

Mengingat	:

1.	Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 
	Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang 
	Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3.	Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4.	Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
	dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
	Negara Nomor 3848);

					    Dengan Persetujuan
			    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
						
					      MEMUTUSKAN :
Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK 
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685), diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, 
	angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20, angka 22, angka 24, 
	angka 25, angka 33, angka 34, angka 35, dan angka 37 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 
	berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

	1.	Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
		mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
		masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
		ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	2.	Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain 
		sebagai badan eksekutif Daerah.

	3.	Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten 
		atau Walikota bagi Daerah Kota.

	4.	Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau 
		Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	5.	Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan 
		persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

	6.	Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 
		orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang 
		dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
		digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan 
		Daerah.

	7.	Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang 
		melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
		perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
		nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
		perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang 
		sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

	8.	Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

	9.	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak 
		yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

	10.	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau 
		jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

	11.	Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib 
		Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

	12.	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, 
		dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan Daerah.

	13.	Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan 
		subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang 
		sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 
		serta pengawasan penyetorannya.

	14.	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh 
		Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek 
		Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

	15.	Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib 
		Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke 
		Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

	16.	Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak 
		yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

	17.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat 
		ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
		jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah 
		yang masih harus dibayar.

	18.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, 
		adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
		ditetapkan.

	19.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat 
		ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah 
		kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

	20.	Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan 
		pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak 
		atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

	21.	Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 
		tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

	22.	Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, 
		kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
		peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan 
		Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
		Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan 
		Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

	23.	Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat 
		Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
		Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
		Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
		ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

	24.	Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat 
		Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

	25.	Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk 
		mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 
		penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, 
		yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi 
		pada setiap Tahun Pajak berakhir.

	26.	Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai 
		pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
		diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

	27.	Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan 
		barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
		badan.

	28.	Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
		tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
		badan.

	29.	Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut 
		prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

	30.	Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian 
		izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 
		pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber 
		daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
		umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

	31.	Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
		perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, 
		termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

	32.	Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi 
		Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah 
		yang bersangkutan.

	33.	Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib 
		Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang 
		ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

	34.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan 
		Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

	35.	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat 
		ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena 
		jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya 
		terutang.

	36.	Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
		tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

	37.	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data 
		dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan 
		Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
		peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.

	38.	Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian 
		tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut 
		Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
		tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan 
		tersangkanya."


2.	Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) 
	dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 2

	(1)	Jenis pajak Propinsi terdiri dari:
		a.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
		b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
		c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
		d.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

	(2)	Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
		a.	Pajak Hotel;
		b.	Pajak Restoran;
		c.	Pajak Hiburan;
		d.	Pajak Reklame;
		e.	Pajak Penerangan Jalan;
		f.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
		g.	Pajak Parkir.

	(3)	Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	(4)	Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak Kabupaten/Kota selain yang 
		ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
		a.	bersifat pajak dan bukan Retribusi;
		b.	objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang 
			bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani 
			masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
		c.	objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
		d.	objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
		e.	potensinya memadai;
		f.	tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
		g.	memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
		h.	menjaga kelestarian lingkungan.

	(5)	dihapus.

	(6)	dihapus."


3.	Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi 
	sebagai berikut:

						"Pasal 2A

	(1)	Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian 
		diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan 
		ketentuan sebagai berikut:

		a.	Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea 
			Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada 
			Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

		b.	Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada 
			Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);

		c.	Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
			Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh 
			puluh persen).

	(2)	Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat 
		(4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah 
		Kabupaten yang bersangkutan.

	(3)	Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih 
		lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan 
		potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.

	(4)	Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
		Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

	(5)	Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
		ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota."


						"Pasal 2B

	(1)	Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi 
		pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil 
		penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam Propinsi yang 
		bersangkutan.

	(2)	Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah 
		Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak 
		tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

	(3)	Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur 
		atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan 
		persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan."


4.	Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 3

	(1)	Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
		paling tinggi sebesar:
		a.	Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
		b.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% 
			(sepuluh persen);
		c.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
		d.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% 
			(dua puluh persen);
		e.	Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
		f.	Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
		g.	Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
		h.	Pajak Reklame 25 % (dua puluh lima persen);
		i.	Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
		j.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
		k.	Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).

	(2)	Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d 
		ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

	(3)	Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, 
		huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

	(4)	Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."


5.	Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga 
	keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4

	(1)	Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

	(2)	Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.

	(3)	Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
		a.	nama, objek, dan subjek pajak;
		b.	dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
		c.	wilayah pemungutan;
		d.	masa pajak;
		e.	penetapan;
		f.	tata cara pembayaran dan penagihan;
		g.	kedaluwarsa;
		h.	sanksi administrasi; dan
		i.	tanggal mulai berlakunya.

	(4)	Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai:
		a.	pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 
			atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
		b.	tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
		c.	asas timbal balik.

	(5)	Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu 
		disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

	(6)	Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."


6.	Ketentuan Pasal 5 dihapus.


7.	Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 5A

	(1)	Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
		(4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari 
		setelah ditetapkan.

	(2)	Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan 
		kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, 
		Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

	(3)	Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan 
		sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

	(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
		peraturan perundang-undangan yang berlaku."


8.	Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), 
	sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 18

	(1)	Objek Retribusi terdiri dari:
		a.	Jasa Umum;
		b.	Jasa Usaha; 
		c.	Perizinan Tertentu.

	(2)	Retribusi dibagi atas tiga golongan :
		a.	Retribusi Jasa Umum;


		b.	Retribusi Jasa Usaha;
		c.	Retribusi Perizinan Tertentu.

	(3)	Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 
		berdasarkan kriteria sebagai berikut:

		a.	Retribusi Jasa Umum:
			1.	Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 
				Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
			2.	jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka 
				pelaksanaan desentralisasi;
			3.	jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan 
				yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani 
				kepentingan dan kemanfaatan umum;
			4.	jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
			5.	Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai 
				penyelenggaraannya;
			6.	Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah 
				satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
			7.	pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan 
				tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

		b.	Retribusi Jasa Usaha:
			1.	Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi 
				Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
			2.	jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 
				seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau 
				terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan 
				secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

		c.	Retribusi Perizinan Tertentu:
			1.	perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan 
				kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
			2.	perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan 
				umum; dan
			3.	biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut 
				dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin 
				tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.

	(4)	Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam 
		ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah 
		ditetapkan.

	(5)	Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan 
		kepada Desa.

	(6)	Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan 
		Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam 
		penyediaan layanan tersebut."


9.	Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 21

	Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:
	a.	untuk Retribusi Jasa Umum, berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan 
		biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan;
	b.	untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang 
		layak;
	c.	untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau 
		seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."


10.	Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga 
	keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 24

	(1)	Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

	(2)	Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

	(3)	Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
		a.	nama, objek, dan subjek Retribusi;
		b.	golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
		c.	cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
		d.	prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
		e.	struktur dan besarnya tarif Retribusi;
		f.	wilayah pemungutan;
		g.	tata cara pemungutan;
		h.	sanksi administrasi;
		i.	tata cara penagihan; dan
		j.	tanggal mulai berlakunya.

	(4)	Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:
		a.	masa Retribusi;
		b.	pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu 
			atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;
		c.	tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

	(5)	Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan 
		Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

	(6)	Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."


11.	Ketentuan Pasal 25 dihapus.


12.	Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai 
	berikut:

						"Pasal 25A

	(1)	Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 
		(4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari 
		setelah ditetapkan.

	(2)	Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan 
		kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, 
		Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.

	(3)	Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan 
		sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.

	(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai 
		peraturan perundang-undangan yang berlaku."


13.	Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 
	2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 36

	(1)	Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui 
		atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya 
		untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

	(2)	Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang 
		ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan 
		perundang-undangan perpajakan Daerah.

	(2a)	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:
		a.	Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang 
			pengadilan;
		b.	Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang 
			ditetapkan oleh Kepala Daerah.

	(3)	Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau 
		tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

	(4)	Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas 
		permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala 
		Daerah dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan 
		keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

	(5)	Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama 
		tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara 
		perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."


14.	Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 42

	(1)	Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
		khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
		Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana 
		yang berlaku.

	(2)	Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

		a.	menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
			berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi 
			agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

		b.	meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
			badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
			pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

		c.	meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 
			dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

		d.	memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan 
			dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

		e.	melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
			pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap 
			bahan bukti tersebut;

		f.	meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 
			pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;

		g.	menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
			tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
			orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

		h.	memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan 
			Retribusi;

		i.	memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka 
			atau saksi;

		j.	menghentikan penyidikan;

		k.	melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 
			bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

	(3)	Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan 
		dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat 
		Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
		Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."


						Pasal II

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah 
tentang Retribusi yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan 
berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, 
sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan 
pengesahan tersebut.


						Pasal III	

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Disahkan di Jakarta
								pada tanggal 20 Desember 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

									ttd

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

	ttd

DJOHAN EFFENDI



		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 246







					        PENJELASAN
						 ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 34 TAHUN 2000

						TENTANG

	       PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 
			      TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan 
kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, 
harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan 
penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk 
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu 
melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan undang-undang ini, maka undang-undang 
ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Daerah 
dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan Retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin 
penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya 
merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban 
yang adil. Sejalan dengan sistem perpajakan nasional, pembinaan Pajak Daerah dilakukan secara terpadu 
dengan pajak nasional. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dan tarif 
pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang ini, 
Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan 
menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah 
ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.


PASAL DEMI PASAL 

Pasal I

	Angka 1

		Pasal 1

			Cukup jelas

	Angka 2

		Pasal 2

			Ayat (1)

				Jenis-jenis pajak Propinsi ditetapkan sebanyak 4 (empat) jenis pajak. 
				Walaupun demikian, Daerah Propinsi dapat tidak memungut salah satu 
				atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila potensi pajak di 
				Daerah tersebut dipandang kurang memadai.

				Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Propinsi tetapi tidak 
				terbagi dalam Daerah Kabupaten/Kota, seperti Daerah Khusus Ibukota 
				Jakarta, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak 
				untuk Daerah Propinsi dan pajak untuk Daerah Kabupaten/Kota.

				Huruf a

					Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah 
					pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor 
					dan kendaraan di atas air.

					Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau 
					lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 
					darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau 
					peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
					daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
					yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar 
					yang bergerak.

					Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan 
					oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 
					berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu 
					menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan 
					yang digunakan di atas air.

				Huruf b

					Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
					adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan 
					kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 
					perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, 
					tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan 
					usaha.

				Huruf c

					Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan 
					bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 
					bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk 
					kendaraan di atas air.

				Huruf d

					Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 
					Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air 
					bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang 
					pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga 
					dan pertanian rakyat.

					Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk 
					mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.

					Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, 
					tidak termasuk air laut.

			Ayat (2)

				Jenis-jenis pajak Kabupaten/Kota ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) jenis 
				pajak. Walaupun demikian, Daerah Kabupaten/Kota dapat tidak memungut 
				salah satu atau beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan, apabila 
				potensi pajak di Daerah Kabupaten/Kota tersebut dipandang kurang 
				memadai.

				Huruf a

					Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel.

					Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk 
					dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau 
					fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan 
					lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, 
					kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

				Huruf b

					Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

					Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman 
					yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha 
					jasa boga atau catering.

				Huruf c

					Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

					Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan 
					ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk 
					apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 
					dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk 
					berolah raga.

				Huruf d

					Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

					Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 
					bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan 
					untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu 
					barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum 
					kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau 
					dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh 
					umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

				Huruf e

					Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
					listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut 
					tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh 
					Pemerintah Daerah.

				Huruf f

					Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas 
					kegiatan pengambilan bahan galian Golongan C sesuai dengan 
					peraturan perundang-undangan yang berlaku.

				Huruf g

					Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan 
					tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, 
					baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
					disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
					penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 
					yang memungut bayaran.

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (4)

				Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan 
				kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam mengantisipasi situasi dan kondisi 
				serta perkembangan perekonomian Daerah pada masa mendatang yang 
				mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan 
				kesederhanaan jenis pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi 
				kriteria yang telah ditetapkan.

				Huruf a

					Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan Retribusi 
					adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan 
					pengertian pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Yang dimaksud dengan kriteria objek dan dasar pengenaan pajak 
					tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti bahwa 
					pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang 
					lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan 
					memperhatikan aspek ketenteraman, dan kestabilan politik, 
					ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

				Huruf d

					Cukup jelas

				Huruf e

					Yang dimaksud dengan kriteria potensinya memadai berarti 
					bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber 
					pendapatan Daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan 
					sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi Daerah.

				Huruf f

					Yang dimaksud dengan kriteria tidak memberikan dampak 
					ekonomi yang negatif berarti bahwa pajak tidak mengganggu 
					alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak 
					merintangi arus sumber daya ekonomi antar Daerah maupun 
					kegiatan ekspor impor.

				Huruf g

					Yang dimaksud dengan kriteria aspek keadilan, antara lain adalah 
					objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi 
					pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan 
					oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan 
					dengan memperhatikan keadaan Wajib Pajak.

					Yang dimaksud dengan kriteria kemampuan masyarakat adalah 
					kemampuan subjek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.

				Huruf h

					Yang dimaksud dengan kriteria menjaga kelestarian lingkungan 
					adalah bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, 
					yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang 
					kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak 
					lingkungan yang akan menjadi beban bagi Pemerintah Daerah 
					dan masyarakat.

			Ayat (5)

				Cukup jelas

			Ayat (6)

				Cukup jelas

	Angka 3

		Pasal 2A

			Cukup jelas

		Pasal 2B

			Ayat (1)

				Yang dimaksud dengan terkonsentrasi pada suatu Daerah Kabupaten/Kota 
				adalah apabila hasil penerimaan pajak tertentu lebih besar daripada total 
				penerimaan pajak sejenis di seluruh Kabupaten/Kota lain dalam Propinsi 
				yang bersangkutan.

			Ayat (2)

				Yang dimaksud dengan objek pajak yang bersifat lintas Daerah 
				Kabupaten/Kota adalah objek pajak yang memberikan manfaat bagi 
				beberapa Daerah Kabupaten/Kota, tetapi objek pajak tersebut hanya 
				dipungut pada satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.

			Ayat (3)

				Yang dimaksud dengan kesepakatan yang dicapai adalah kesepakatan 
				antar Bupati/Walikota yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
				Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

	Angka 4

		Pasal 3

			Ayat (1)

				Pasal ini mengatur tentang tarif pajak yang paling tinggi yang dapat 
				dipungut oleh Daerah untuk setiap jenis. Penetapan tarif paling tinggi 
				tersebut bertujuan memberi perlindungan kepada masyarakat dari 
				penetapan tarif yang terlalu membebani, sedangkan tarif paling rendah 
				tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk 
				mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di 
				Daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak 
				mampu. Di samping itu, dalam penetapan tarif pajak juga dapat diadakan 
				klasifikasi/penggolongan tarif berdasarkan kemampuan Wajib Pajak atau 
				berdasarkan jenis objeknya.

				Huruf a

					Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual 
					kendaraan serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan 
					biaya ekonomis yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan 
					bermotor, misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Tarif Pajak 
					Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas 
					air.

				Huruf b

					Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai 
					jual kendaraan bermotor. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan di Atas 
					Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas air.

				Huruf c

					Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai 
					jual bahan bakar kendaraan bermotor.

				Huruf d

					Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
					Air Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil 
					dan dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas 
					air, dan lokasi sumber air.

				Huruf e

					Tarif Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang 
					dilakukan kepada Hotel.

				Huruf f

					Tarif Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang 
					dilakukan kepada Restoran.

				Huruf g

					Tarif Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang 
					seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan.

				Huruf h

					Tarif Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame, yang 
					didasarkan atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis 
					pemasangan reklame.

				Huruf i

					Tarif Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga 
					listrik yang terpakai.

				Huruf j

					Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dikenakan atas 
					nilai jual hasil pengambilan bahan galian Golongan C.

				Huruf k

					Tarif Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan 
					parkir yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya 
					dibayar untuk pemakaian tempat parkir kendaraan bermotor.

			Ayat (2)

				Penetapan tarif yang seragam untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur 
				dalam ayat ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya bersifat netral 
				terhadap Wajib Pajak, sehingga dapat dihindarkan praktek pemanfaatan 
				tarif pajak yang lebih rendah pada Daerah tertentu.

				Contoh:

				Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air di DKI Jakarta 
				sama dengan tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 
				di Jawa Barat dan seluruh Daerah lainnya. Dalam hal demikian Wajib 
				Pajak tidak mendapat keuntungan apakah akan mendaftarkan kendaraan 
				bermotor di DKI Jakarta, Jawa Barat atau Daerah lainnya.

			Ayat (3)

				Dengan memperhatikan kondisi masing-masing Daerah Kabupaten/Kota, 
				tarif untuk jenis-jenis pajak sebagaimana diatur dalam ayat ini dapat 
				ditetapkan tidak seragam. Hal ini, antara lain dengan mempertimbangkan 
				bahwa tarif yang berbeda untuk jenis-jenis pajak yang diatur dalam ayat 
				ini, tidak akan mempengaruhi pilihan lokasi Wajib Pajak untuk melakukan 
				kegiatan yang dikenakan pajak.

			Ayat (4)

				Cukup jelas

	Angka 5

		Pasal 4

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Cukup jelas

			Ayat (4)

				Huruf a

					Pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan 
					dengan mempertimbangkan, antara lain kemampuan membayar 
					Wajib Pajak.

				Huruf b

					Cukup jelas

				Huruf c

					Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, 
					keringanan, dan pembebasan pajak dapat diberikan kepada korps 
					diplomatik.

			Ayat (5)

				Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang 
				partisipatif, akuntabel, dan transparan.

				Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah 
				asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 
				Perguruan Tinggi.

			Ayat (6)

				Cukup jelas

	Angka 6

		Cukup jelas

	Angka 7

		Pasal 5A

			Ayat (1)

				Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah 
				mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari 
				Daerah yang tergolong jauh.

			Ayat (2)

				Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal 
				ini Wajib Pajak tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah 
				Daerah yang bersangkutan.

			Ayat (3)

				Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan 
				pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan 
				Peraturan Daerah tersebut.

			Ayat (4) 

				Cukup jelas

	Angka 8

		Pasal 18

			Ayat (1)

				Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh 
				Pemerintah Daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh Pemerintah 
				Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu 
				yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek 
				Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, 
				yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

				Huruf a

					Jasa Umum, antara lain adalah pelayanan kesehatan dan 
					pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk Jasa Umum 
					adalah jasa urusan umum pemerintahan.

				Huruf b

					Jasa Usaha, antara lain adalah penyewaan aset yang 
					dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat 
					penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, 
					dan penjualan bibit.

				Huruf c

					Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk 
					mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan 
					pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh 
					Pemerintah Daerah tidak harus dipungut Retribusi. Akan tetapi, 
					untuk melaksanakan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah mungkin 
					masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat 
					dicukupi dari sumber-sumber penerimaan Daerah, sehingga 
					terhadap perizinan tertentu masih dipungut Retribusi. Perizinan 
					tertentu yang dapat dipungut Retribusi, antara lain adalah Izin 
					Mendirikan Bangunan dan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

					Pengajuan izin tertentu oleh Badan Usaha Milik Negara atau 
					Badan Usaha Milik Daerah tetap dikenakan Retribusi karena 
					badan-badan tersebut merupakan kekayaan Negara atau 
					kekayaan Daerah yang telah dipisahkan. Pengajuan izin oleh 
					Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah 
					tidak dikenakan Retribusi Perizinan Tertentu.

			Ayat (2)

				Penggolongan jenis Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan 
				umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi yang 
				ditentukan dalam Pasal 21.

			Ayat (3)

				Penetapan jenis-jenis Retribusi Jasa Umum dan Jasa Usaha dengan 
				Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam 
				penerapannya, sehingga dapat memberikan kepastian bagi masyarakat 
				dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata Daerah yang bersangkutan. 
				Penetapan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu dengan Peraturan 
				Pemerintah dilakukan karena perizinan tersebut, walaupun merupakan 
				kewenangan Pemerintah Daerah, tetap memerlukan koordinasi dengan 
				instansi-instansi teknis terkait.

				Huruf a

					Cukup jelas

				Huruf b

					Angka 1

						Cukup jelas

					Angka 2

						Yang dimaksud dengan harta dalam angka 2 ini adalah 
						semua harta bergerak dan tidak bergerak, tidak termasuk 
						uang kas, surat-surat berharga, dan harta lainnya yang 
						bersifat lancar (current asset).
				Huruf c

					Cukup jelas

		Ayat (4)

			Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada 
			Daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan 
			perekonomian Daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan meningkatnya 
			kebutuhan masyarakat atas pelayanan Pemerintah Daerah, tetapi tetap 
			memperhatikan kesederhanaan jenis Retribusi dan aspirasi masyarakat serta 
			memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

		Ayat (5)

			Ketentuan ini mengatur bahwa hanya jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten 
			yang sebagian diperuntukkan kepada Desa yang terlibat langsung dalam 
			pemberian pelayanan, seperti Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda 
			Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

		Ayat (6)

			Cukup jelas

	Angka 9

		Pasal 21

			Huruf a

				Penetapan tarif Retribusi Jasa Umum pada dasarnya disesuaikan dengan 
				peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis 
				Retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional. Disamping itu 
				tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.

			Huruf b

				Tarif Retribusi Jasa Usaha ditetapkan oleh Daerah sehingga dapat tercapai 
				keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai 
				jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

			Huruf c

				Tarif Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan sedemikian rupa sehingga 
				hasil Retribusi dapat menutup sebagian atau seluruh perkiraan biaya yang 
				diperlukan untuk menyediakan jasa yang bersangkutan. Untuk pemberian 
				izin bangunan, misalnya dapat diperhitungkan biaya pengecekan dan 
				pengukuran lokasi, biaya pemetaan, dan biaya pengawasan.

	Angka 10

		Pasal 24

			Ayat (1)

				Cukup jelas

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Huruf a

					Cukup jelas

				Huruf b 

					Cukup jelas

				Huruf c 

					Cukup jelas

				Huruf d

					Ketentuan dalam huruf d ini dimaksudkan bahwa untuk jenis-jenis 
					Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha 
					dan Retribusi Perizinan Tertentu yang prinsip tarifnya telah 
					ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Peraturan 
					Daerah mencantumkan prinsip tersebut. Untuk jenis-jenis 
					Retribusi yang termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum, 
					Peraturan Daerah harus mencantumkan prinsip penetapan 
					struktur dan besarnya tarif Retribusi.

				Huruf e

					Cukup jelas

				Huruf f

					Cukup jelas

				Huruf g

					Ketentuan dalam huruf g ini termasuk mengatur penentuan 
					pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan 
					pembayaran.

				Huruf h 

					Cukup jelas 

				Huruf i

					Cukup jelas

				Huruf j 

					Cukup jelas

			Ayat (4)

				Huruf a

					Cukup jelas

				Huruf b

					Pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib 
					Retribusi, misalnya dalam Retribusi tempat rekreasi, pengurangan 
					dan keringanan diberikan untuk orang jompo, orang cacat, dan 
					anak sekolah. Pembebasan Retribusi dikaitkan dengan fungsi 
					objek Retribusi, misalnya pelayanan kesehatan bagi korban 
					bencana alam.

				Huruf c

					Cukup jelas

			Ayat (5)

				Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan pemerintahan yang 
				partisipatif, akuntabel, dan transparan.

				Yang dimaksud dengan masyarakat dalam ayat ini, antara lain adalah 
				asosiasi-asosiasi di Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan 
				Perguruan Tinggi.

			Ayat (6)

				Cukup jelas

	Angka 11

		Cukup jelas

	Angka 12

		Pasal 25A

			Ayat (1)

				Penetapan jangka waktu 15 (lima belas) hari dalam ayat ini telah 
				mempertimbangkan administrasi pengiriman Peraturan Daerah dari 
				Daerah yang tergolong jauh.

			Ayat (2)

				Pembatalan Peraturan Daerah berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dalam hal 
				ini Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan restitusi kepada Pemerintah 
				Daerah yang bersangkutan.

			Ayat (3)

				Penetapan jangka waktu 1 (satu) bulan dalam ayat ini dilakukan dengan 
				pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan 
				Peraturan Daerah tersebut.

			Ayat (4)

				Cukup jelas

	Angka 13

		Pasal 36

			Ayat (1)

				Setiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas 
				di bidang perpajakan Daerah, dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib 
				Pajak yang menyangkut masalah perpajakan Daerah, antara lain:
				a.	Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang 
					dilaporkan oleh Wajib Pajak;
				b.	data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan;
				c.	dokumen dan/atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang 
					bersifat rahasia;
				d.	dokumen dan/atau rahasia Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan 
					peraturan perundang-undangan yang berkenaan.

			Ayat (2)

				Para ahli, seperti ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang 
				ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan 
				undang-undang perpajakan Daerah, adalah sama dengan petugas pajak 
				yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak 
				sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

			Ayat (2a)

				Yang dimaksud dengan pihak lain, antara lain adalah lembaga negara 
				atau instansi pemerintah Daerah yang berwenang melakukan pemeriksaan 
				di bidang keuangan Daerah. Dalam pengertian keterangan yang dapat 
				diberitahukan, antara lain identitas Wajib Pajak dan informasi yang 
				bersifat umum tentang perpajakan Daerah.

			Ayat (3)

				Untuk kepentingan Daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan 
				atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan instansi lainnya, 
				keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak dapat 
				diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh 
				Kepala Daerah.

				Dalam surat izin yang diterbitkan Kepala Daerah harus dicantumkan nama 
				Wajib Pajak, nama pihak yang ditunjuk dan nama pejabat atau ahli atau 
				tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau 
				memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak. Pemberian 
				izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang 
				perlu oleh Kepala Daerah.

			Ayat (4)

				Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara 
				pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan 
				Daerah, demi kepentingan peradilan Kepala Daerah memberikan izin 
				pembebasan atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat pajak dan para 
				ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), atas permintaan 
				tertulis Hakim Ketua sidang.

			Ayat (5)

				Maksud dari ayat ini adalah pembatasan dan penegasan, bahwa 
				keterangan perpajakan Daerah yang diminta tersebut adalah hanya 
				mengenai perkara pidana atau perdata tentang perbuatan atau peristiwa 
				yang menyangkut bidang perpajakan Daerah dan hanya terbatas pada 
				tersangka yang bersangkutan.

	Angka 14

		Pasal 42

			Ayat (1)

				Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah pejabat 
				pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
				diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
				peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana 
				di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut 
				ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang 
				berlaku.

			Ayat (2)

				Cukup jelas

			Ayat (3)

				Cukup jelas

Pasal II

	Cukup jelas

Pasal III

	Cukup jelas



		       TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4048
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1601 kali - Dicetak 0 kali ›