Minggu, 21 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 211

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2008

Ditetapkan tanggal 11 Desember 2008

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.04/2008
TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka mendukung Memorandum Kesepahaman antara Pemerintah
	Republik Indonesia dan Pemerintah Northern Territory Australia tentang Kerjasama
	Pengembangan Ekonomi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
	Republik Indonesia dan The Department of The Chief Minister of The Northern Territory
	of Australia, pada tanggal 15 Juli 2008 telah menandatangani Memorandum Kerjasama
	(Memorandum of Cooperation/MoC) tentang Fasilitas Pemeriksaan Pendahuluan
	Kepabeanan di Darwin Australia terhadap Barang Impor dari Northern Territory,
	Australia ke daerah pabean Indonesia selain Pulau Jawa dan Sumatera;

b.	bahwa maksud dan tujuan dari nota kesepahaman sebagaimana tersebut pada huruf
	a, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepabeanan guna
	mendukung kerjasama di bidang perdagangan yang saling menguntungkan antara
	Northern Territory, Australia dan Negara Republik Indonesia;

c.	bahwa berdasarkan ketentuan di bidang kepabeanan dalam rangka kelancaran arus
	barang dan/atau pengamanan penerimaan negara, pelaksanaan pemeriksaan pabean
	dapat dilakukan di luar daerah pabean oleh pejabat bea dan cukai atau pihak lain
	yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan
	huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Laksana
	Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke Daerah Pabean Indonesia Selain
	Pulau Jawa Dan Sumatera;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
	Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995
	Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah
	dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
	105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

			MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA LAKSANA IMPOR
			BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN
			INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.	Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
	Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
	2006.

2.	Pemeriksaan Pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat bea dan
	cukai di Darwin terhadap barang yang akan diimpor dari Northern Territory, Australia
	ke daerah pabean Indonesia selain Pulau jawa dan Sumatera.

3.	Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat,
	perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi
	Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.

4.	Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera adalah daerah pabean
	yang berada dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
	Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Kantor Wilayah Direktorat
	Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
	Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
	Cukai Sulawesi, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku, Papua
	dan Papua Barat.

5.	Darwin adalah ibukota Northern Territory, Australia.

6.	Importir adalah orang yang melakukan kegiatan impor di daerah pabean Indonesia
	selain Pulau Jawa dan Sumatera dari Northern Territory, Australia.

7.	Pejabat Bea Dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang
	ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
	Undang-Undang Kepabeanan.

8.	Customs Pre-Inspection Report adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat
	bea dan cukai di Darwin, yang menyatakan bahwa atas barang impor tersebut telah
	dilakukan pemeriksaan pendahuluan.

			Pasal 2

Terhadap barang impor dari Northern Territory, Australia yang akan dimasukkan ke Daerah
Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa dan Sumatera dapat dilakukan Pemeriksaan
Pendahuluan.

			Pasal 3

(1)	Untuk dapat dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	2, pemilik barang atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Pejabat Bea Dan
	Cukai di Darwin dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal
	pemuatan ke atas sarana pengangkut.

(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

	a.	uraian jenis barang;

	b.	jumlah barang; dan

	c.	lokasi tempat pemeriksaan.

(3)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri dengan:

	a.	copy invoice,

	b.	copy packing list, dan

	c.	dokumen pendukung lainnya.

			Pasal 4

(1)	Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh
	Pejabat Bea Dan Cukai di Darwin dengan melakukan penelitian terhadap pemenuhan
	ketentuan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2)	Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea Dan Cukai
	di Darwin dapat melakukan pemeriksaan fisik.

(3)	Pemeriksaan fisik dilakukan di lokasi tempat pemeriksaan yang tercantum dalam
	permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

			Pasal 5

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Bea Dan Cukai di Darwin menerbitkan
Customs Pre-Inspection Report.

			Pasal 6

(1)	Untuk pengeluaran barang impor yang berasal dari Northern Territory Australia di
	kawasan pabean selain Pulau Jawa dan Sumatera dengan tujuan diimpor untuk
	dipakai atau diimpor sementara, Importir atau kuasanya mengajukan pemberitahuan
	pabean impor dengan dilampiri Customs Pre-Inspection Report beserta dokumen
	pelengkap pabean dan dokumen lainnya yang diperlukan.

(2)	Atas pemberitahuan pabean impor yang diajukan oleh Importir atau kuasanya
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Bea Dan Cukai di tempat pemenuhan
	kewajiban pabean hanya melakukan penelitian dokumen.

(3)	Dalam hal terdapat petunjuk/indikasi yang kuat mengenai telah dan/atau akan terjadi
	pelanggaran ketentuan kepabeanan terhadap barang impor sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), diterbitkan Nota Hasil Intelijen (NHI) untuk kemudian dilakukan
	pemeriksaan fisik.

			Pasal 7

(1)	Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini hanya berlaku
	terhadap barang-barang yang dimuat di pelabuhan laut dan bandar udara di Darwin
	yang diangkut langsung dengan tujuan akhir ke Daerah Pabean Indonesia Selain
	Pulau Jawa dan Sumatera.

(2)	Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tidak berlaku
	terhadap barang-barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang
	dipindahkapalkan di luar daerah pabean Indonesia.

			Pasal 8

Pejabat Bea Dan Cukai di Darwin wajib, membuat laporan secara periodik mengenai kegiatan
pemeriksaan pendahuluan dan memberikan informasi tentang peraturan kepabeanan dan
cukai kepada pihak terkait.

			Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemeriksaan pendahuluan, tatacara pengajuan
permohonan, bentuk formulir isian dan dokumen laporan yang digunakan, diatur dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

			Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
24/PMK.01/2007 tentang Tata Laksana Impor Barang Dari Northern Territory Australia Ke
Daerah Pabean Indonesia Selain Pulau Jawa Dan Sumatera, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

			Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	11 Desember 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 599 kali - Dicetak 0 kali ›