Minggu, 8 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 140

Peraturan Pemerintah Nomor 140 TAHUN 2000

Ditetapkan tanggal 21 Desember 2000

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Final » Peraturan Pemerintah » 2000 Topik: Semua PPh » Peraturan Pemerintah » 2000

Peraturan Pemerintah No 140 TAHUN 2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 140 TAHUN 2000

						TENTANG

		PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa 
konstruksi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi;

Mengingat :

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua 
	Undang-Undang Dasar 1945;
2.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
4.	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3955);

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI.


						Pasal 1

(1)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari 
	usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-
	undang Pajak Penghasilan.
(2)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang 
	memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga yang 
	berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar 
	rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.


						Pasal 2

(1)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat 
	(1) :
	a.	dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh 
		pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam 
		negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk 
		oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat 
		pembayaran uang muka dan termijn;
	b.	dikenakan pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal 
		pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf a.
(2)	Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 
	(2) :
	a.	dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa,
		dalam hal pengguna jasa adalah badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk  
		usaha  tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur 
		Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang 
		muka dan termijn;
	b.	dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri 
		Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, 
		dalam  hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam 
		huruf a.


						Pasal 3

Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri 
oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan 
sebagai berikut :
a.	4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi;
b.	2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi;
c.	4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi.


						Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Keputusan 
Menteri Keuangan.


						Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pajak 
Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3664), dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




								Ditetapkan di Jakarta
								pada tanggal 21 Desember 2000
								PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

								ttd.

								ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DJOHAN EFFENDI



		      LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 255







					        PENJELASAN
						  ATAS

			        PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
					 NOMOR 140 TAHUN 2000

						TENTANG

		PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI


UMUM

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, atas penghasilan dari usaha jasa 
konstruksi pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa 
konstruksi sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Undang-undang Pajak Penghasilan, dipandang perlu 
untuk mengatur kembali pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dengan 
Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1996.


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan 
	konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan 
	konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 
	perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, 
	mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan 
	suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

	Ayat (1)

		Atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang diterima atau 
		diperoleh dari usaha di bidang jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan 
		ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan, kecuali Wajib Pajak dengan kualifikasi 
		usaha kecil termasuk orang perseorangan.

	Ayat (2)

		Atas penghasilan Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan kualifikasi usaha 
		kecil termasuk orang perseorangan yang diterima atau diperoleh dari usaha di bidang jasa 
		konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

		Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat 
		yang dikeluarkan oleh Lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari 
		Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
		dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pasal 2

	Cukup jelas


Pasal 3

	Berdasarkan Undang-undang tentang Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan :
	1.	Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik 
		pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
	2.	Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan  usahanya  menyediakan 
		layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, 
		dan pengawas konstruksi.

Pasal 4

	Cukup jelas

Pasal 5

	Cukup jelas

Pasal 6

	Cukup jelas



		         TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4057
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2278 kali - Dicetak 0 kali ›