Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 41

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-41/PJ./2008

Ditetapkan tanggal 6 Oktober 2008

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Peraturan Dirjen Pajak » 2008

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-41/PJ./2008
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
			DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

a.	bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi kedinasan dan kelancaran arus
	komunikasi serta informasi antar unit organisasi, maka Direktorat Jenderal Pajak perlu
	mempunyai pedoman tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal
	Pajak yang sesuai dengan ketentuan umum tata naskah dinas di lingkungan
	Departemen Keuangan;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Tata Naskah Dinas
	Direktorat Jenderal Pajak;

Mengingat:

1.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran
	Negara Nomor 2964);

2.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
	Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	1774), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
	1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 45, Tambahan
	Lembaran Negara Nomor 1877);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor
	3151);

5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia;

6.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
	dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;

7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah
	Dinas Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
	Keuangan Nomor 303/PM.1/2006;

8.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.01/2006 tentang Penomoran dan
	Pemberian Kode Surat di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
	13/KM.1/2007;

9.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 618/KMK.01/2006 tentang Cap Instansi dan Cap
	Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan Tingkat Pusat sebagaimana telah
	diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KM.1/2007;

10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata
	Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir
	dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.01/2007;

11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata
	Kerja Departemen Keuangan;

12.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan
	Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan
	Atas Nama Menandatangani Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah
	terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.01/2006;

13.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 283/KMK.01/2003 tentang Pedoman Penyusunan
	Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Keuangan;

14.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/72/M.PAN/7/2003
	tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEDOMAN TATA
			NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

			Pasal 1

(1)	Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak merupakan pelaksanaan lebih
	lanjut atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman
	Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 303/PM.1/2006.

(2)	Pedoman Tata Naskah Dinas Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana terlampir dalam
	Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini merupakan pedoman atau acuan bagi seluruh
	unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam penyelenggaraan
	administrasi kedinasan.

			Pasal 2

Setiap unit organisasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak agar melaksanakan Pedoman
Tata Naskah Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak
ini.

			Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor KEP-196/PJ./1999 tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 4

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	6 Oktober 2008

Direktur Jenderal Pajak,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 358 kali - Dicetak 0 kali ›