Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 406

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 406/PJ./2001

Ditetapkan tanggal 19 Juni 2001

TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Restitusi Pajak » Keputusan Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua KUP » Keputusan Dirjen Pajak » 2001

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 406/PJ./2001 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 406/PJ./2001

					          TENTANG

           TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
Pembayaran Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ./2000 tentang Tata Cara 
Penetapan Wajib Pajak Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian 
Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pembayaran Pajak, perlu 
menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian 
Pendahuluan Kelebihan Pajak;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
4.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 538/KMK.04/2000 tentang Tata Cara 
	Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib 
	Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
6.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-11/PJ./1994 tentang Pedoman Induk Tata Usaha 
	Penerimaan dan Restitusi Pajak;
7.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-18/PJ.24/1995 tentang Perubahan Atas Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-05/PJ.24/1995 tanggal 3 Pebruari 1995 tentang Bentuk Surat 
	Tagihan Pajak dan surat Ketetapan Pajak Atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Barang 
	dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;
8.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-15/PJ./1996 tentang Tata Cara Penerimaan, Penelitian 
	dan Pengolahan surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;
9.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/PJ./2000 tentang Tata Cara Penerimaan dan 
	Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir 
	Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-455/PJ./2000;
10.	Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ./2000 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak 
	Yang Memenuhi Kriteria Tertentu Dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran 
	Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN 
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK.


					          Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan :

1.	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah surat keputusan yang 
	menyatakan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak untuk Wajib Pajak 
	Patuh yang melaporkan jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau telah dilakukan 
	pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 
	Penghasilan atau Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari Pajak Keluaran dalam Surat 
	Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

2.	Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat 
	Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh, termasuk penilaian 
	tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

3.	Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, 
	denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan
	ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4.	Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam 
	Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
	perpajakan.


					        Pasal 2

(1)	Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 
	Pajak Penghasilan Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai Lebih 
	Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh, menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian 
	Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak ini.

(2)	Penghitungan besarnya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dituangkan dalam 
	Nota Penghitungan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III atau Lampiran IV Keputusan Direktur 
	Jenderal Pajak ini sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan 
	Pajak.

(3)	Tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(4)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak hanya dapat diterbitkan apabila Surat 
	Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar atau Surat Pemberitahuan (SPT) Masa 
	Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Patuh telah direkam ke dalam 
	Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.


					       Pasal 3

(1)	Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diterbitkan sebagai dasar 
	pembuatan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) setelah 
	diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.

(2)	Tata cara penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) 
	berdasarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) diatur dalam 
	Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.


					      Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2001
DIREKTUR JENDERAL,

ttd,

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1259 kali - Dicetak 0 kali ›