Senin, 22 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 50

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-50/PB/2008

Ditetapkan tanggal 12 November 2008

PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47/PB/2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Keuangan Negara » Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan » 2008 Topik: Lain-lain » Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan » 2008

SURAT EDARAN DIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR SE-50/PB/2008
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-47/PB/2008 TENTANG LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN
Yth:	1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
	2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
	di seluruh Indonesia

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2008 tentang
Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran, dengan ini disampaikan petunjuk
lebih lanjut terhadap perhitungan hari kerja pada tahun anggaran 2008, sebagai berikut:

I.	PENERIMAAN NEGARA

	1.	Akhir tahun anggaran 2008 adalah tanggal 31 Desember 2008.

	2.	Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi membuka penuh loket
		penerimaan setoran sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat mulai tanggal
		18 Desember s.d. 30 Desember 2008, kecuali untuk penerimaan PBB/BPHTB
		sampai dengan pukul 14.00 waktu setempat.

	3.	Khusus untuk tanggal 31 Desember 2008, loket sebagaimana dimaksud pada
		point (2) dibuka sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat

	4.	Bank Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Pos Persepsi melimpahkan penerimaan
		setoran setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008
		paling lambat pukul 16.30 waktu setempat, kecuali tanggal 31 Desember 2008
		paling lambat pukul 14.00 waktu setempat.

	5.	Bank/Pos Persepsi melimpahkan penerimaan PBB/BPHTB ke BO III PBB/BPHTB
		setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008 paling
		lambat pukul 15.00 waktu setempat, kecuali tanggal 31 Desember 2008 paling
		lambat pukul 14.00 waktu setempat. Selanjutnya BO III membagi habis pada
		hari itu juga sesuai ketentuan.

	6.	BO III PBB/BPHTB mentransfer Bagian Pemerintah Pusat dan Biaya Pungut PBB
		setiap hari kerja mulai tanggal 18 Desember s.d. 30 Desember 2008 paling
		lambat pukul 16.30 waktu setempat, kecuali tanggal 31 Desember 2008 paling
		lambat pukul 16.00 waktu setempat.

	7.	Bank Persepsi/Pos Persepsi menyampaikan dokumen penerimaan negara
		kepada KPPN paling lambat pukul 17.00 waktu setempat mulai tanggal 18
		Desember s.d. 30 Desember 2008, kecuali tanggal 31 Desember 2008 paling
		lambat pukul 16.00 waktu setempat.

II.	PENGELUARAN NEGARA

	1.	SPM-GUP dan SPM-UP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal
		3 Desember 2008 pada jam kerja.

	2.	SPM-TUP harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2008
		pada jam kerja.

	3.	SPM-LS harus sudah diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008
		pada jam kerja.

	4.	SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPM-113 harus sudah
		diterima KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008 pada jam kerja.

	5.	Pengajuan APD-PL dan SPP- SKP/SKM harus sudah diterima oleh KPPN Khusus
		Banda Aceh dan KPPN Khusus Jakarta VI paling lambat tanggal 24 Desember
		2008.

	6.	SPM-LS Gaji bulan Januari 2009 diajukan oleh Kuasa PA/Kepala Satuan Kerja
		kepada KPPN paling lambat tanggal 9 Desember 2008 untuk diterbitkan SP2D
		gaji tertanggal 5 Januari 2009.

	7.	SP2D-GUP dan SP2D-UP diterbitkan paling lambat tanggal 9 Desember 2008
		pada jam kerja.

	8.	SP2D-TUP diterbitkan paling lambat tanggal 11 Desember 2008 pada jam kerja.

	9.	SP2D-LS diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008 pada jam kerja.

	10.	SP2D atas SPM-KP, SPM-KPBB, SPM-KBPHTB, SPM-KB, SPM-KC, dan SPM-IB
		diterbitkan paling lambat tanggal 24 Desember 2008 pada jam kerja.

	11.	SP2D-LS atas beban pinjaman/hibah luar negeri diterbitkan paling lambat
		tanggal 24 Desember 2008 pada jam kerja.

	12.	APD-PL diterbitkan paling lambat tanggal 30 Desember 2008.

	13.	KPPN asal penerbit SKPA harus mengesahkan SKPA paling lambat tanggal 14
		Nopember 2008.

	14.	Pengajuan SPM-UP/TUP/GUP/LS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan
		penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial harus sudah diterima
		KPPN paling lambat tanggal 16 Desember 2008.

	15.	SP2D atas SPM-UP/TUP/GUP/LS untuk pekerjaan yang berhubungan dengan
		penanggulangan bencana alam dan kerusuhan sosial diterbitkan paling lambat
		tanggal 24 Desember 2008.

	16.	Penerbitan SP2D RK paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

III.	PENYELESAIAN UANG PERSEDIAAN

	1.	SPM-GUP Nihil (diberi tanggal 31 Desember 2008) atas beban tahun anggaran
		2008 diajukan kepada KPPN paling lambat tanggal 8 Januari 2009.

	2.	SP2D-GUP Nihil atas beban tahun anggaran 2008 diterbitkan paling lambat
		tanggal 12 Januari 2009.

	3.	SPM-GUP Nihil Untuk KPPN Khusus Banda Aceh diajukan paling lambat 24
		Desember 2008.

	4.	SP2D-GUP Nihil diterbitkan oleh KPPN Khusus Banda Aceh paling lambat 31
		Desember 2008.

	5.	Sisa dana UP tahun anggaran 2008 yang masih berada pada kas bendahara
		disetorkan kembali ke Kas Negara paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

	6.	Pengajuan SPM-GUP Nihil yang sumber dananya sebagian/seluruhnya berasal
		dari PHLN atas beban tahun anggaran 2008 harus sudah di terima KPPN KBI
		paling lambat tanggal 16 Desember 2008. KPPN menerbitkan SP2D GUP Nihil RK
		dan SP2D Pengganti paling lambat tanggal 24 Desember 2008.

	7.	KPPN melakukan pembetulan LKP tertanggal 31 Desember 2008, atas
		penerbitan SP2D-GUP Nihil dan SP2D Pengesahan Badan Layanan Umum setiap
		hari mulai tanggal 5 Januari s.d. 12 Januari 2009.

IV.	PELAKSANAAN TREASURY SINGLE ACCOUNT

	1.	Penyampaian perkiraan kebutuhan dana untuk pembayaran Gaji bulan Januari
		2009 ke Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling cepat tanggal 24 Desember
		2008 untuk kebutuhan dana tanggal 30 Desember 2008.

	2.	Pengisian dana ke BO II/Kantor Pos untuk pembayaran gaji bulan Januari 2009
		paling cepat tanggal 30 Desember 2008.

	3.	Penihilan saldo Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P), mulai
		tanggal 18 Desember s.d. 24 Desember 2008 dilaksanakan paling cepat pukul
		16.30 waktu setempat dan paling lambat pukul 17.30 WIB.

V.	PENGIRIMAN LAPORAN KAS POSISI (LKP)

	LKP (DA.05.07) dikirim secara lengkap setiap hari mulai tanggal 18 Desember s.d. 31
	Desember 2008 kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdit PPK.

VI.	AKUNTANSI DAN PELAPORAN

	1.	Satuan Kerja selaku UAKPA menyampaikan ADK kepada KPPN mitra kerja paling
		lambat tanggal 16 Januari 2009.

	2.	Rekonsiliasi antara KPPN dan UAKPA diselesaikan paling lambat tanggal 22
		Januari 2009.

	3.	KPPN menyampaikan Laporan Keuangan SAU, SAKUN, dan ADK lengkap dengan
		CaLK ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 28 Januari 2008.

	4.	Laporan Keuangan Satuan Kerja/Instansi tahun anggaran 2008 disampaikan
		oleh setiap Satuan Kerja/UAKPA bersangkutan ke Kantor Wilayah/Dinas
		Provinsi/Kabupaten/Kota masing-masing selaku UAPPA-W paling lambat
		tanggal 4 Pebruari 2009.

	5.	UAPPA-W wajib menyampaikan LRA dan Neraca tingkat UAPPA-W beserta ADK
		kepada UAPPA-E1 paling lambat tanggal 13 Pebruari 2009.

	6.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan penggabungan ADK SAU dan SAKUN
		yang disampaikan oleh KPPN di wilayah kerjanya paling lambat tanggal 29
		Januari 2009.

	7.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyelesaikan rekonsiliasi data dan laporan
		dengan KPPN paling lambat tanggal 3 Pebruari 2009.

	8.	UAPPA-W menyampaikan ADK dan Laporan Keuangan kepada Kanwil Ditjen
		Perbendaharaan berkenaan paling lambat tanggal 9 Pebruari 2009.

	9.	Rekonsiliasi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan UAPPA-W diselesaikan
		paling lambat tanggal 11 Pebruari 2009.

	10.	Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyampaikan Laporan Keuangan SAU dan
		SAKUN lengkap dengan CaLK serta Data GL SAU dan SAKUN gabungan kepada
		Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan paling lambat tanggal 13
		Pebruari 2009.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan agar mengawasi pelaksanaan
Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	12 Nopember 2008

Direktur Jenderal,
ttd,

Herry Purnomo
NIP 060046544

Tembusan:
1.	Sekretaris Ditjen Perbendaharaan;
2.	Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1082 kali - Dicetak 0 kali ›