Minggu, 19 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 91

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.02/2009

Ditetapkan tanggal 8 Mei 2009

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2009

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.02/2009
TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008
tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal dari
Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan
Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di
Luar Kegiatan Kehutanan;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19
	Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan
	Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3760);

4.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
	Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada
	Departemen Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15);

5.	Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran
	Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
	Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212),
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

6.	Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang
	Pertambangan yang Berada Di Kawasan Hutan;

7.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

8.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam
	pakai Kawasan Hutan;

9.	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara
	Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi Untuk
	Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan;

Memperhatikan:

Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 322/Menhut-VII/2008 tanggal 6 Juni 2008 hal Konsep
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk
Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN,
			PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
			YANG BERASAL DARI PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
			KEPENTINGAN PEMBANGUNAN DI LUAR KEGIATAN KEHUTANAN.

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya
	disebut PNBP Penggunaan Kawasan Hutan adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak
	yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di
	luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan sebagai
	pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.	Wajib Bayar adalah pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri
	Kehutanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang melakukan kewajiban
	membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

3.	L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana
	prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukan tambang selama jangka
	waktu penggunaan kawasan hutan (ha).

4.	L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer
	yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha).

5.	L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat
	permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha).

6.	Verifikasi adalah penilaian terhadap kewajiban pembayaran dana PNBP Penggunaan
	Kawasan Hutan.

7.	Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin penggunaan atas sebagian kawasan
	hutan kepada pihak lain yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan setelah dipenuhinya
	seluruh kewajiban dalam persetujuan prinsip pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri
	Kehutanan.

			Pasal 2

(1)	PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dikenakan kepada Wajib Bayar dengan
	berdasarkan pada baseline penggunaan kawasan hutan dan perubahan luas
	penggunaan kawasan hutan pada masing-masing kategori L1, L2, dan L3.

(2)	Baseline sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan deskripsi secara kuantitatif
	dan kualitatif kondisi awal penutupan lahan areal pinjam pakai pada masing-masing
	kategori L1, L2 dan L3 yang mengklasifikasikan kondisi lahan yang dapat direvegetasi
	atau tidak direvegetasi sebagai dasar penilaian keberhasilan reklamasi.

(3)	Besarnya PNBP Penggunaan Kawasan hutan dihitung berdasarkan pada formula:

	PNBP = (L1 x tarif ) + (L2 x 4 x tarif ) + (L3 x 2 x tarif) Rp/tahun

(4)	Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif sebagaimana ditetapkan dalam
	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
	Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada
	Departemen Kehutanan.

(5)	PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh
	Wajib Bayar dengan menggunakan formulir PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang
	ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

			Pasal 3

(1)	Berdasarkan formulir PNBP Penggunaan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Menteri
	Kehutanan, PNBP Penggunaan Kawasan Hutan disetor oleh Wajib Bayar dengan
	menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke rekening Kas Negara melalui
	Bank/Pos Persepsi.

(2)	Penyetoran PNBP Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dilaksanakan pada saat jatuh tempo penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan.

(3)	Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbit
	surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan.

(4)	Jatuh tempo Penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal
	surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)	Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
	ayat (4) jatuh pada hari libur, penyetoran dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.

(6)	Dalam hal terjadi keterlambatan penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar dikenakan denda administrasi 2%
	(dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung satu bulan untuk paling lama 24
	(dua puluh empat) bulan.

			Pasal 4

Terhadap realisasi penyetoran PNBP Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilakukan rekonsiliasi data antara Departemen Kehutanan, Departemen
Keuangan, dan Instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan.

			Pasal 5

(1)	Dalam rangka pengawasan terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan
	Kawasan Hutan, dilakukan verifikasi oleh Menteri Kehutanan.

(2)	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kelebihan penyetoran PNBP
	Penggunaan Kawasan Hutan, kelebihan dimaksud diperhitungkan pada kewajiban
	berikutnya.

(3)	Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan penyetoran PNBP
	Penggunaan Kawasan Hutan, Wajib Bayar wajib menyetor kekurangan dimaksud
	secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda administrasi sebesar 2
	% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah
	kekurangan tersebut.

(4)	Pembayaran PNBP dinyatakan sah apabila telah masuk ke rekening Kas Negara dan
	telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara.

(5)	Tata cara verifikasi terhadap kewajiban pembayaran PNBP Penggunaan Kawasan
	Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri Kehutanan.

			Pasal 6

Wajib Bayar yang telah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
sebelum terjadinya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib melakukan penyetoran PNBP
Penggunaan Kawasan Hutan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan
ini berlaku.

			Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri
Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	8 Mei 2009

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	8 Mei 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia,
ttd,

Andi Mattalatta



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 99

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 661 kali - Dicetak 0 kali ›