Rabu, 20 Nopember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.33/1998

Ditetapkan tanggal 10 Maret 1998

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Real Estate dan Developer » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											       10 Maret 1998

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ.33/1998

						TENTANG

       PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PERHIMPUNAN PENGHUNI DARI RUMAH SUSUN YANG "STRATA TITLE"

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan semakin berkembangnya pembangunan rumah susun, apartemen, dan bangunan 
bertingkat yang dijual secara strata title, dengan ini diberikan penegasan tentang perpajakannya sebagai 
berikut :

1.	Ketentuan tentang rumah susun yang peruntukkannya sebagai tempat hunian dan atau bukan tempat 
	hunian (strata title) telah diatur :
	a.	Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
	b.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.

2.	Dalam ketentuan tentang Rumah Susun tersebut, antara lain diatur :
	a.	Hak milik atas satuan rumah susun di samping mempunyai hak milik atas satuan bangunan 
		yang bersifat perseorangan dan terpisah, juga mempunyai hak atas bagian bersama, benda 
		bersama, dan hak atas tanah bersama.

	b.	Para penghuni dalam suatu lingkungan rumah susun untuk tempat hunian dan atau bukan 
		hunian wajib membentuk Perhimpunan Penghuni untuk mengatur dan mengurus hak dan 
		kewajiban bersama para penghuni guna menciptakan kehidupan di lingkungan rumah susun 
		yang aman, tertib, dan sehat berdasarkan azas kekeluargaan dan kegiatannya diserasikan 
		dengan kelembagaan RT/RW yang bergerak di bidang kemasyarakatan.

	c.	Penyelenggaraan pembangunan/pengembang bertanggung jawab untuk mengelola rumah 
		susun dan bertindak sebagai pengurus Perhimpunan Penghuni sementara, sebelum 
		terbentuknya Perhimpunan Penghuni paling lama 12 bulan.

	d.	Perhimpunan Penghuni dapat membentuk atau menunjuk Badan Pengelola yang bertugas 
		untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan bagian 
		bersama, benda bersama, tanah bersama, dan pemeliharaan serta perbaikannya.

	e.	Badan Pengelola yang dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni adalah merupakan suatu unit di 
		bawah Perhimpunan Penghuni.

	f.	Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni adalah merupakan badan hukum 
		tersendiri dan profesional.

	g.	Pembiayaan pengelolaan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dibebankan 
		kepada penghuni atau pemilik secara profesional melalui Perhimpunan Penghuni. Sistem 
		pengumpulan biaya yang diperlukan untuk pengelolaan dapat dilakukan oleh Perhimpunan 
		Penghuni melalui sistem iuran, baik rutin maupun per kegiatan.

3.	Dalam menyelenggarakan pengelolaan hak/kepentingan bersama Perhimpunan Penghuni melakukan 
	pengurusan :
	3.1.	Menerima atau memperoleh penghasilan berupa :
		a.	Iuran dari para penghuni;
		b.	Sinking Fund dari para penghuni;
		c.	Sewa ruangan, penyelenggaraan parkir, bunga deposito, dll.

	3.2.	a	Iuran dan sewa ruangan dan penerimaan lain pada butir 3.1.a. dan c digunakan antara 
			lain untuk biaya :
			-	listrik untuk penerangan "public area" seperti halaman, AC, lift;
			-	air untuk "public area";
			-	pemeliharaan/perawatan gedung dan alat-alat mesin;
			-	kebersihan;
			-	gaji karyawan (satpam, teknik, kantor);
			-	biaya adminitrasi, biaya kendaraan kantor, dsb.

		b.	Sinking Fund digunakan untuk biaya rehabilitasi benda dan bagian bersama seperti lift, 
			tempat parkir, taman, dsb.

4.	Perlakuan Pajak Penghasilan (PPh).
	4.1.	Bagi Pengembang.
		Dalam hal perhimpunan Penghuni belum dibentuk, maka penghasilan dan biaya tersebut pada 
		butir 3 menjadi penghasilan dan biaya Pengembang dan wajib dilaporkan dalam Surat 
		Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang berkenaan, kecuali penerimaan sewa dan service 
		charge yang dibayar oleh penyewa kepada Pengembang dikenakan PPh yang bersifat final 
		berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.

	4.2.	Bagi Perhimpunan Penghuni.
		a.	Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
			Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
			10 Tahun 1994 mengenai Subjek Pajak badan, Perhimpunan Penghuni termasuk 
			pengertian Subjek Pajak badan. Oleh karena itu Perhimpunan Penghuni wajib 
			mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan, dan 
			menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan.

		b.	Sinking Fund yang diterima atau diperoleh Perhimpunan Penghuni merupakan deposit/
			pinjaman dari para penghuni dan diakui sebagai penghasilan dan biaya pada saat 
			digunakan untuk rehabilitasi benda dan bagian bersama.
		
		c.	Kewajiban PPh lainnya :
			1)	Perhimpunan Penghuni wajib memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 
				Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 yang terutang atas pembayaran 
				yang dilakukan kepada karyawan atau pihak ketiga.
			2)	Penerimaan iuran atau service charge dan Sinking Fund yang diterima atau 
				diperoleh Perhimpunan Penghuni dari penghuni/pemilik rumah susun atau 
				gedung perkantoran tidak dipotong PPh Pasal 23, tetapi merupakan 
				penghasilan bagi Perhimpunan Penghuni yang wajib dilaporkan dalam SPT 
				Tahunan PPh Badan untuk tahun yang bersangkutan.

	4.3.	Bagi Badan Pengelola.
		Apabila Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan Penghuni seperti tersebut pada 
		butir 2.f. adalah Pengembang atau badan usaha lainnya, maka :
		a.	Badan Pengelola adalah Subjek Pajak badan;
		b.	Atas pembayaran imbalan kepada Badan Pengelola terutang pajak-pajak sesuai 
			dengan ketentuan yang berlaku.

5.	Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

	5.1.	Pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh Perhimpunan Penghuni atau Badan Pengelola 
		yang dibentuk oleh Perhimpunan Penghuni yang merupakan unit di bawah Perhimpunan 
		Penghuni sebagaimana pada butir 2.e. pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
		Perhimpunan Penghuni. Oleh karena kegiatan Perhimpunan Penghuni diserasikan dengan 
		kegiatan RT/RW yang bergerak dibidang kemasyarakatan, maka atas jasa pengelolaan 
		tersebut termasuk dalam pengertian jasa dibidang pelayanan sosial yang tidak terutang PPN.

	5.2.	Dalam hal terdapat bagian kepemilikan bersama yang dikelola oleh Perhimpunan Penghuni 
		disewakan kepada pihak lain misalnya untuk mesin ATM, kios, restoran, maka atas 
		persewaan tersebut terutang PPN dan Perhimpunan Penghuni harus dikukuhkan sebagai PKP 
		apabila peredarannya melebihi batas omzet Pengusaha Kecil.

	5.3.	Jasa Pengelolaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola yang ditunjuk oleh Perhimpunan 
		Penghuni sebagaimana butir 2.f. adalah merupakan Jasa Kena Pajak yang atas 
		penyerahannya terutang PPN.

	5.4.	Dalam hal Pengembang bertindak sebagai pengelola rumah susun karena Perhimpunan 
		Penghuni belum dibentuk, maka jasa yang dilakukan oleh Pengembang tersebut terutang PPN.

6.	Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini ketentuan yang tidak sesuai dengan SE ini dinyatakan tidak 
	berlaku lagi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN

ttd

DRS DJONIFAR AF, MA
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1703 kali - Dicetak 0 kali ›