Minggu, 17 Nopember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 38

Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 2009

Ditetapkan tanggal 28 Mei 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Bea dan Cukai » Peraturan Pemerintah » 2009 Topik: Semua KUP » Peraturan Pemerintah » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Pemerintah » 2009

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2009
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dengan adanya penyesuaian terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan
	Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
	sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang
	Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah beberapa kali diubah,
	terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan
	Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas
	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak
	Asasi Manusia, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara
	Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk
	melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2)
	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
	perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
	atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
	Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
			PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN
			HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

			Pasal 1

(1)	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak
	Asasi Manusia meliputi penerimaan dari:

	a.	Pelayanan Jasa Hukum;

	b.	Balai Harta Peninggalan;

	c.	Keimigrasian;

	d.	Hak Kekayaan Intelektual; dan

	e.	Jasa Tenaga Kerja Narapidana.

(2)	Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
	Peraturan Pemerintah ini.

(3)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berupa Jasa Tenaga Kerja
	Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah sebesar nilai nominal
	yang tercantum dalam kontrak kerjasama.

			Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif
dalam bentuk satuan rupiah, dollar Amerika, dan persentase.

			Pasal 3

(1)	Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan
	Keimigrasian berupa:

	a.	izin keimigrasian;

	b.	visa;

	c.	biaya beban;

	d.	Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman, dan

	e.	Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia, dapat dikenakan tarif
		sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika).

(2)	Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian
	berupa izin keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
	dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada:

	a.	orang asing dalam keadaan terpaksa (force majeure):

	b.	tenaga ahli asing dalam rangka kerjasama bantuan program atau proyek dari
		luar negeri kepada Pemerintah Republik Indonesia;

	c.	mahasiswa atau siswa asing yang menerima beasiswa dari Pemerintah
		Republik Indonesia;

	d.	orang asing yang menetap di Indonesia dan tidak mampu;

	e.	orang asing di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;

	f.	orang asing dalam rangka repatriasi ke Indonesia; atau

	g.	orang asing dalam rangka pelaksanaan asas timbal balik.

(3)	Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian
	berupa visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan tarif Rp. 0,
	00 (nol rupiah) atau USD 0,00 (nol dollar Amerika) oleh Menteri Keuangan berdasarkan
	rekomendasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4)	Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian
	berupa biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikenakan
	tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada orang asing yang:

	a.	terganggu jiwanya atau gila dan harus dirawat di rumah sakit;

	b.	dalam keadaan terpaksa (force majeure);

	c.	berada di Indonesia dan tidak mampu;

	d.	berada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan deportasi;

	e	dalam penanganan aparat penegak hukum; atau

	f.	dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan.

(5)	Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian
	berupa Surat Perjalanan Republik Indonesia paspor biasa 24 halaman sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada Tenaga
	Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu.

(6)	Atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan Keimigrasian
	berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) huruf e dapat dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada Warga
	Negara Indonesia yang selesai menjalani hukuman di luar negeri yang pulang atau
	dideportasi oleh pemerintah asing di luar negeri.

(7)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengenaan tarif
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur dengan
	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat persetujuan
	Menteri Keuangan.

			Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia wajib setor langsung secepatnya ke Kas Negara.

			Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun
2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4589) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, teraknir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4799), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	28 Mei 2009

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal		:	28 Mei 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,

Andi Mattalatta



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 77



			PENJELASAN
			ATAS
			PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
			NOMOR 38 TAHUN 2009
			TENTANG
				JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
			BERLAKU PADA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

I.	UMUM

	Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang
	Pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Hukum
	dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola
	dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memiliki tarif atas jenis Penerimaan
	Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun
	2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku
	pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah beberapa
	kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007 tentang Perubahan
	Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas
	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Hukum dan Hak
	Asasi Manusia. Namun, dengan adanya jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
	baru dan perubahan tarif, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis
	Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi
	Manusia dengan Peraturan Pemerintah.

II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2

		Cukup jelas.

	Pasal 3

		Ayat (1)

			Cukup jelas.

		Ayat (2)

			Yang dimaksud force majeure yaitu bencana alam (banjir atau gempa
			bumi, kebakaran, dan huru hara).

		Ayat (3)

			Cukup jelas.

		Ayat (4)

			Cukup jelas.

		Ayat (5)

			Cukup jelas.

		Ayat (6)

			Cukup jelas.

		Ayat (7)

			Cukup jelas.

	Pasal 4

		Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
		Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

	Pasal 5

		Cukup jelas.

	Pasal 6

		Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5008

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1017 kali - Dicetak 0 kali ›