Rabu, 17 Juli 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 52

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/12/2008

Ditetapkan tanggal 12 Desember 2008

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2008

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 52/M-DAG/PER/12/2008
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU
			MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan kebijakan di bidang impor atas
	beberapa produk tertentu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri
	Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Produk
	Tertentu;

b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
	ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
	Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
	Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
	Nomor 4661);

6.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3656);

7.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
	Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan
	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
	2007 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
	Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4775);

8.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang
	Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

9.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
	Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
	Negeri;

10.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
	Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

12.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
	21 Tahun 2008;

13.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

14.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	07/M-DAG/PER/3/2008;

15.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
	tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
	Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;

16.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007
	tentang Angka Pengenal Importir (API);

17.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/5/2008
	tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil;

18.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008
	tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
			PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
			44/M-DAG/PER/10/2008 TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK
			TERTENTU.

			Pasal I

Ketentuan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008
tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

			Pasal 12

	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2009 dan berakhir pada
	tanggal 31 Desember 2010.

			Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	12 Desember 2008

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 566 kali - Dicetak 0 kali ›