Senin, 21 Agustus 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 43

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-43/PJ./2009

Ditetapkan tanggal 7 April 2009

PERLAKUAN BPHTB TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: BPHTB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2009

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-43/PJ./2009
PERLAKUAN BPHTB TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH
Yth.	1. Kepala Kantor Wilayah DJP
	2. Kepala KPP Pratama
	3. Kepala KP2KP
	seluruh Indonesia

			DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka memberikan pemahaman yang sama mengenai perlakuan BPHTB terhadap
penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah, dengan ini disampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1.	Ruang lingkup penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah adalah
	badan hukum pemegang hak yang sama, tetapi namanya berganti. Pada kasus ini
	tidak terdapat perubahan entitas pemegang hak.

2.	Penggantian nama badan hukum pemegang hak atas tanah dibuktikan dengan
	dokumen berupa:

	a.	akta notaris yang berkaitan dengan perubahan nama badan hukum dimaksud;
		dan

	b.	persetujuan perubahan anggaran dasar yang berkaitan dengan perubahan
		nama badan hukum dimaksud dari Menteri Hukum dan HAM c.q Direktur
		Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3.	Ketentuan yang terkait:

	a.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah
		dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20
		Tahun 2000 (UU BPHTB):

		1)	Pasal 2 ayat (1), mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah
			perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

		2)	Pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa perolehan hak atas tanah dan atau
			bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

			a)	Pemindahan hak karena jual beli, tukar-menukar, hibah, hibah
				wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum
				lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
				penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim
				yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha,
				peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah.

			b)	Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, atau di
				luar pelepasan hak.

		3)	Pasal 2 ayat (3), mengatur bahwa hak atas tanah sebagaimana
			dimaksud pada ayat (1) adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna
			bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak
			pengelolaan.

	b.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

		1)	Pasal 56, mengatur bahwa pendaftaran perubahan data pendaftaran
			tanah sebagai akibat pemegang hak yang ganti nama dilakukan
			dengan mencatatnya di dalam buku tanah dan sertipikat hak atas
			tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan
			berdasarkan buku mengenai ganti nama pemegang hak tersebut
			sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

		2)	Penjelasan pasal 56 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
			pemegang hak yang ganti nama adalah pemegang hak yang sama
			tetapi namanya berganti. Penggantian nama pemegang hak dapat
			terjadi baik mengenai orang perseorangan maupun badan hukum.

4.	Perlakuan BPHTB terhadap penggantian nama badan hukum pemegang hak atas
	tanah adalah sebagai berikut:

	a.	dalam hal Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindaklanjuti pendaftaran
		perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat badan hukum pemegang
		hak yang ganti nama dengan mencatatnya di dalam buku tanah, dan sertipikat,
		tidak terutang BPHTB karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 UU BPHTB;

	b.	dalam hal BPN menindaklanjuti pendaftaran perubahan dalam pendaftaran
		tanah sebagai akibat badan hukum pemegang hak yang ganti nama dengan
		menerbitkan surat keputusan perpanjangan hak atas nama badan hukum
		pemegang hak dengan nama yang baru karena ada penambahan jangka
		waktu berlakunya hak, tidak terutang BPHTB karena tidak memenuhi
		ketentuan Pasal 2 UU BPHTB; atau

	c.	dalam hal BPN menindaklanjuti pendaftaran perubahan data pendaftaran
		tanah sebagai akibat badan hukum pemegang hak yang ganti nama dengan
		menerbitkan surat keputusan pemberian hak atas nama badan hukum
		pemegang hak dengan nama yang baru karena jangka waktu berlakunya hak
		atau perpanjangannya telah habis, terutang BPHTB karena memenuhi
		ketentuan Pasal 2 UU BPHTB.

5.	Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, diminta agar Saudara melakukan
	sosialisasi kepada Wajib Pajak dan pihak lain yang terkait, antara lain BPN dan
	Pejabat Pembuat Akta tanah di wilayah kerja Saudara.

Demikian untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	7 April 2009

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098



Tembusan:

1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.	Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4.	Para Direktur, Tenaga Pengkaji, dan Kepala Pusat di lingkungan Direktorat Jenderal
	Pajak.
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1712 kali - Dicetak 0 kali ›