Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 73

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-73/PJ./2008

Ditetapkan tanggal 16 Desember 2008

KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIP/SIPMOD/SISMIOP
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2008

SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-73/PJ./2008
KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIP/SIPMOD/SISMIOP
Yth.	Kepala KPP Pratama di seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan keamanan data pada basis data SIP/SIPMOD/SISMIOP,
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.	Setiap kebutuhan untuk mendapatkan data informasi dan/atau melakukan perubahan
	data pada basis data SIP/SIPMOD/SISMIOP harus dilakukan pada menu yang telah
	disediakan.

2.	Dalam hal KPP Pratama memerlukan perubahan data SIP/SIPMOD/SISMIOP secara
	langsung pada basis data tanpa melalui menu yang tersedia, maka:

	a.	KPP Pratama mengirimkan surat permintaan perubahan data
		SIP/SIPMOD/SISMIOP dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam
		Lampiran I kepada Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dengan
		disertai alasan perubahan data;

	b.	Apabila alasan perubahan data dapat diterima, Direktur TIP menugaskan
		programmer untuk melakukan perubahan data sesuai dengan permintaan
		tersebut;

	c.	Programmer yang ditugaskan untuk melakukan perubahan data membuat
		berita acara perubahan data dengan menggunakan formulir sebagaimana
		dalam Lampiran II yang ditandatangani oleh atasan langsungnya.

	d.	Jangka waktu penyelesaian Permintaan Perubahan Data SIP/SIPMOD/SISMIOP
		paling lambat 5 hari kerja sejak diterimanya Surat Permintaan dan Direktorat
		Teknologi Informasi Perpajakan (TIP).

3.	Dalam hal diperlukan, Kepala KPP Pratama dapat mengijinkan pemasangan software
	untuk mengakses basis data dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam
	Lampiran III pada perangkat komputer (PC/Notebook) tertentu milik dinas.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	16 Desember 2008

Direktur Jenderal,
ttd,

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:
1.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2.	Seluruh Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
3.	Seluruh Tim Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
4.	Kepala Kanwil DJP seluruh Indonesia.

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 209 kali - Dicetak 0 kali ›