Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 544

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000

Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Restitusi Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2000 Topik: Semua KUP » Keputusan Menteri Keuangan » 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 544/KMK.04/2000 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan dan kondisi terakhir peraturan tersebut sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut. Untuk melihat detail peraturan terkait Klik disini
			KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 544/KMK.04/2000 

						TENTANG 

			      KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN 
		        PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang	:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 
16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat 
Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3984);

2.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN 
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.


						Pasal 1

(1)	Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal 
	memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :
	a.	tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 
		(dua) tahun terakhir;
	b.	tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin 
		untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
	c.	tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam 
		jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
	d.	dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan 
		dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat 
		wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi 
		fiskal.

(2)	Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, maka laporan 
	audit harus :
	a.	disusun dalam bentuk panjang (long form report);
	b.	menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

(3)	Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan 
	permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-
	syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta syarat lainnya 
	yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4)	Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
	tahun buku berakhir.

(5)	Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 
	sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari.

(6)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian Pendahuluan 
	kelebihan pembayaran pajak, apabila :
	a.	terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang 
		perpajakan; atau
	b.	dalam suatu Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak memenuhi kriteria 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3), sejak Masa Pajak 
		yang bersangkutan.


						Pasal 2

Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan dengan 
pengenaan cukai sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), 
atau ayat (3) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 3

(1)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang mengajukan permohonan 
	pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetapi tidak menghendaki diberikan pengembalian 
	pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dapat menyatakan keinginannya dalam surat tersendiri 
	sebagai lampiran Surat Pemberitahuan yang bersangkutan.

(2)	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 
	tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.


						Pasal 4

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan dan Pencabutan Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1827 kali - Dicetak 0 kali ›