Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 113

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/KMK.03/2002

Ditetapkan tanggal 28 Maret 2002

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Umum » Keputusan Menteri Keuangan » 2002 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2002

Keputusan Menteri Keuangan No 113/KMK.03/2002 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 113/KMK.03/2002

						TENTANG

	   PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK 
				      DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 
2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena 
Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 3985);

3.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK 
SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP.


						Pasal 1

(1)	Atas Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu bentuk usaha tetap 
	(BUT) di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 
	Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

(2)	Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) tidak dikenakan terhadap penghasilan sebagaimana dimaksud 
	dalam ayat (1) apabila penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, dengan syarat:

	a.	penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi Pajak 
		Penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan 
		berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;

	b.	penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun 
		pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan

	c.	tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka 
		waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi 
		komersial.


						Pasal 2

Wajib Pajak BUT yang melakukan penanaman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib 
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai bentuk penanaman yang dilakukan kepada Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, dan dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahun Pajak 
Penghasilan tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan yang bersangkutan.


						Pasal 3

(1)	Saat berproduksi komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c adalah saat 
	perusahaan untuk pertama kalinya menghasilkan produk yang siap untuk dipasarkan.

(2)	Saat berproduksi komersial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Kantor 
	Pelayanan Pajak berdasarkan keadaan sebenarnya dan dengan memperhatikan perkiraan saat 
	produksi komersial sebagaimana disampaikan Wajib Pajak BUT yang bersangkutan dalam 
	pemberitahuan tertulis.


						Pasal 4

Dalam hal perusahaan induk dari Wajib Pajak BUT adalah penduduk dari negara yang telah mempunyai 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, maka besarnya tarif untuk penerapan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagaimana ditentukan dalam P3B tersebut.


						Pasal 5

Dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak BUT dikenakan Pajak Penghasilan 
yang bersifat final, maka dasar pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4) adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung 
berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang bersifat final.


						Pasal 6

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 602/KMK.04/1994 
tentang Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu Bentuk Usaha 
Tetap yang Ditanamkan Kembali di Indonesia dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2523 kali - Dicetak 0 kali ›