Sabtu, 18 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 193

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2008

Ditetapkan tanggal 28 November 2008

PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Keuangan » 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.07/2008
PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
			MENTERI KEUANGAN,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Penetapan Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4286);

3.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4355);

4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
	dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5.	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
	Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
	Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
	Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
	Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778)
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008 (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4848);

7.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 4575);

8.	Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

9.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran
	dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi
	Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
	Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
	92/PMK.07/2008;

11.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2008 tentang Pelaksanaan dan
	Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI
			DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL
			29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK
			PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008.

			Pasal 1

(1)	Penerimaan Negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak
	Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20
	% (dua puluh persen).

(2)	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
	dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai
	berikut:

	a.	8% (delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

	b.	12% (dua belas persen) untuk kabupaten/kota dalam provinsi yang
		bersangkutan.

(3)	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
	dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi dengan rincian
	sebagai berikut:

	a.	8,4% (delapan empat persepuluh persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib
		pajak terdaftar; dan

	b.	3,6% (tiga enam persepuluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota dalam
		provinsi yang bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

			Pasal 2

(1)	Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing daerah
	didasarkan atas prognosa realisasi penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
	Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008.

(2)	Alokasi Definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan revisi atas Peraturan
	Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.07/2007 tentang Penetapan Alokasi Sementara
	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2008.

(3)	Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 masing-masing daerah Tahun Anggaran 2008 adalah
	sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

			Pasal 3

Alokasi definitif Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam
Negeri dan PPh Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 9.977.982.000.000,00 (sembilan
triliun sembilan ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a.	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
	sebesar Rp. 590.960.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus enam
	puluh juta rupiah); dan

b.	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21 sebesar Rp. 9.387.022.000.000,00 (sembilan triliun tiga
	ratus delapan puluh tujuh miliar dua puluh dua juta rupiah).

			Pasal 4

(1)	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Perimbangan
	Keuangan menerbitkan Surat ketetapan mengenai permintaan transfer Dana Bagi
	Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh
	Pasal 21 Tahun Anggaran 2008 untuk masing-masing daerah.

(2)	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan surat ketetapan mengenai
	permintaan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal
	Perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan transfer sesuai peraturan
	perundang-undangan.

			Pasal 5

(1)	Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 dilaksanakan secara triwulanan.

(2)	Penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi
	Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Triwulan
	IV didasarkan pada selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang telah
	dicairkan selama Triwulan I sampai dengan Triwulan III.

(3)	Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan dasar penyaluran Dana Bagi Hasil PPh
	Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 untuk
	Triwulan IV.

(4)	Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran Triwulan I sampai dengan
	Triwulan III yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada
	pembagian definitif maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun
	anggaran berikutnya.

(5)	Ketentuan mengenai penyaluran Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
	Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 diatur sesuai dengan peraturan
	perundang-undangan.

			Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	28 November 2008

Menteri Keuangan,
ttd,

Sri Mulyani Indrawati

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 443 kali - Dicetak 0 kali ›