Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 40

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 40/PJ/2007

Ditetapkan tanggal 13 September 2007

STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2007 Topik: Semua PBB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2007

  			   DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										          13 September 2007

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 40/PJ/2007

					           TENTANG

			          	       STANDAR WAKTU PELAYANAN
			PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU
			DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka pelaksanaan program perbaikan iklim investasi (percepatan pendirian perusahaan dan izin 
usaha) sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.	Termasuk dalam program perbaikan iklim investasi dimaksud adalah penyederhanaan prosedur 
	pelayanan pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) baru dan penyederhanaan prosedur 
	pelayanan mutasi objek/subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan mempersingkat waktu 
	pelayanan.

2.	Berdasarkan hal tersebut, terhitung sejak 1 November 2007 seluruh Kantor Pelayanan PBB dan Kantor
	Pelayanan Pajak Pratama agar menerapkan standar waktu pelayanan pendaftaran objek PBB baru 
	dan mutasi objek/subjek PBB sebagai berikut :

	a.	Pelayanan pendaftaran objek PBB baru dilaksanakan dalam batas waktu maksimal :
		1)	3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas pendaftaran objek PBB baru secara lengkap 
			(dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan/verifikasi);
		2)	8 (delapan) hari sejak diterimanya berkas pendaftaran objek PBB baru secara lengkap 
			(dalam hal diperlukan penelitian lapangan/verifikasi);

	b.	Pelayanan mutasi objek/subjek PBB dilaksanakan dalam batas waktu maksimal :
		1)	3 (tiga) hari sejak diterimanya berkas mutasi objek/subjek PBB secara lengkap 
			(dalam hal tidak diperlukan penelitian lapangan/verifikasi);
		2)	5 (lima) hari sejak diterimanya berkas mutasi objek/subjek PBB secara lengkap 
			(dalam hal diperlukan penelitian lapangan/verifikasi).

3.	Untuk kelancaran pelaksanaan penerapan standar waktu pelayanan dimaksud, Kepala Kantor Wilayah
	agar melakukan koordinasi dan pengawasan di wilayah kerja masing-masing.


Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 September 2007
DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

DARMIN NASUTION
NIP 130605098


Tembusan :
1.	Menteri Keuangan ;
2.	Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
4.	Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP.
Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3809 kali - Dicetak 0 kali ›