Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 1

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.53/2003

Ditetapkan tanggal 6 Januari 2003

KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Bea Meterai » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2003

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											      6 Januari 2003

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 01/PJ.53/2003

						TENTANG

		PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002 
          TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN KEPUTUSAN 
      DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN

				           DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan ini disampaikan fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea 
Meterai Dengan Cara Pemeteraian Kemudian dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 
tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah :

1.	Pemeteraian Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan Meterai Tempel atau Surat Setoran 
	Pajak, serta harus disahkan oleh Pejabat Pos.

2	Dokumen dan besarnya Bea Meterai yang harus dilunasi dengan cara pemeteraian kemudian adalah:
	a.	Dokumen yang semula tidak terutang Bea Meterai namun akan digunakan sebagai alat 
		pembuktian di muka pengadilan terutang Bea Meterai sebesar Bea Meterai yang terutang 
		sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pemeteraian kemudian dilakukan;
	b.	Dokumen yang tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya terutang Bea Meterai 
		sebesar Bea Meterai yang terutang;
	c.	Dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia terutang Bea Meterai 
		sebesar Bea Meterai yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat 
		pemeteraian kemudian dilakukan

Demikian untuk mendapat perhatian dan disosialisasikan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 915 kali - Dicetak 0 kali ›