Kamis, 12 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 571

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003

Ditetapkan tanggal 29 Desember 2003

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2003

Keputusan Menteri Keuangan No 571/KMK.03/2003 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 571/KMK.03/2003

						TENTANG 

	         PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 
		     TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka menyesuaikan situasi dan kondisi perekonomian saat ini dan untuk lebih memberikan 
kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai bagi Pengusaha Kecil yang memenuhi batasan 
sebagai Pengusaha Kena Pajak pada suatu Masa Pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha 
Kecil Pajak Pertambahan Nilai;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 	
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,  
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
	Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, 
	Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
4.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak 
	Pertambahan Nilai;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.


						Pasal I
	
Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha 
Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena 
	Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih 
	dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."


2.	Ketentuan Pasal 4 diubah, dengan menambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga 
	keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 4

	(1)	Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
		Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan 
		atau penerimaan brutonya melebihi batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

	(2)	Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan usahanya untuk 
		dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

	(3)	Dalam hal Pengusaha tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan 
		sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka saat pengukuhan adalah awal bulan berikutnya 
		setelah bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

	(4)	Kewajiban untuk memungut, menyetorkan, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan 
		Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang oleh Pengusaha sebagaimana dimaksud 
		dalam ayat (1) dimulai sejak saat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak."


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2769 kali - Dicetak 0 kali ›