Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 14

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 14/PJ.54/1998

Ditetapkan tanggal 1 Juli 1998

PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1998

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											            1 Juli 1998

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 14/PJ.54/1998

						TENTANG

  PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 
548/KMK.04/1997 TANGGAL 3 NOPEMBER 1997 DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-34/PJ.54/1997 
				          TANGGAL 9 DESEMBER 1997

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan atas pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997 jo Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.54/1997 
tanggal 9 Desember 1997 tentang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 0 % (nol persen) yang dipercepat atas 
ekspor yang dilakukan oleh Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) dan ketentuan-ketentuan mengenai proses 
restitusinya, dengan ini disampaikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut :

1.	Fasilitas pengenaan PPN 0 % (nol persen) dipercepat.
	Pengenaan PPN 0 % (nol persen) dipercepat sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
	548/KMK.04/1997 tanggal 3 Nopember 1997 dan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 	SE-34/PJ.54/1997 
	tanggal 9 Desember 1997 diterapkan terhadap PET yang memperoleh Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau 
	Barang Kena Pajak (BKP) berupa bahan baku dan/atau bahan pembantu dari PKP lain di dalam negeri. 
	Dengan demikian fasilitas pengenaan PPN 0 % (nol persen) dipercepat hanya diberikan kepada PET 
	yang berstatus sebagai produsen.

	Apabila PET Produsen melakukan pembelian Barang Kena Pajak berupa barang jadi tetap terutang 
	PPN dengan tarif 10 %.

2.	Surat Keterangan PET.
	Penerbitan surat keterangan PET dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana 
	pengusaha tersebut dikukuhkan sebagai PKP baik KPP domisili maupun KPP lokasi setelah menerima 
	rekomendasi PET dari Direktorat PPN dan PTLL. Dalam menerbitkan surat keterangan dimaksud agar 
	setiap KPP mencantumkan masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku yang tertera dalam Tanda 
	Pengenal Perusahaan Eksportir Tertentu (TPPET) yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan 
	Perdagangan RI. Kantor Pelayanan Pajak setelah menerima rekomendasi dari Direktorat PPN dan 
	PTLL, menerbitkan Surat Keterangan PET, hanya kepada PET Produsen. Surat Keterangan PET agar 
	mempergunakan bentuk seperti contoh Lampiran I.

3.	Pengisian Faktur Pajak.
	Pengisian Faktur Pajak oleh PKP pemasok atas penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena 
	Pajak berupa bahan baku dan/atau bahan pembantu kepada PKP Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) 
	dengan tarif 0 %, tetap berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-53/PJ/1994 
	tanggal 29 Desember 1994.

	Dalam Formulir Faktur Pajak Standar dibubuhi stempel/cap "PPN tarif 0 % eks Keputusan Menteri 
	Keuangan RI Nomor 548/KMK.04/1997" dan pada "kolom PPN 10 % x Dasar Pengenaan Pajak" 
	dicantumkan jumlah nilai PPN yang seharusnya terutang. Stempel/cap agar mempergunakan bentuk 
	seperti contoh Lampiran II.

4.	Pengisian SPT Masa PPN.
	4.1.	SPT Masa untuk PKP Pemasok.
		Pengisian SPT masa PPN bagi PKP Pemasok atas penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau 
		Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan/atau bahan pembantu kepada PKP Perusahaan 
		Eksportir Tertentu (PET) pada SPT Induk Formulir 1195 dilakukan dengan mencantumkan nilai 
		DPP pada kolom B.1.2.1. tidak dipungut/ditunda/ditangguhkan dan diberi catatan kaki dengan 
		huruf besar "EKS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 548/KMK.04/1997".

		Sedangkan rincian Pajak Keluaran atas penyerahan tersebut dilaporkan dalam Formulir 1195 
		A.2 dan dalam kolom keterangan diberi catatan "eks Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 
		548/KMK.04/1997".

	4.2.	SPT Masa untuk PKP Perusahaan Eksportir Tertentu (PET).
		Pengisian SPT Masa PPN bagi PKP Perusahaan Eksportir Tertentu (PET) atas pembelian /
		penyerahan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak berupa bahan baku dan/atau bahan 
		pembantu dari PKP Pemasok dicantumkan dalam SPT Induk Formulir 1195 pada kolom F 
		jumlah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

		Sedangkan rincian Pajak Masukan atas pembelian/penyerahan tersebut dilaporkan 	dalam 
		Formulir 1195 B.4 dan dalam keterangan diberi catatan "eks Keputusan Menteri Keuangan RI 
		Nomor 548/KMK.04/1997".

Demikian untuk mendapat perhatian guna disebarluaskan dalam wilayah kerja Saudara.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 739 kali - Dicetak 0 kali ›