Senin, 20 Januari 2020  

Peraturan Perpajakan

  • 75

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-IND/PER/10/2008

Ditetapkan tanggal 21 Oktober 2008

PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Lain-lain » Peraturan Menteri Perdagangan » 2008

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 75/M-IND/PER/10/2008
PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI
			MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa dalam rangka mendapatkan kepastian dan atau kebenaran atas pemenuhan
	persyaratan dalam pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor
	Barang Untuk Industri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
	Nomor 134/PMK.011/2008, perlu dilakukan verifikasi terhadap perusahaan yang
	mengajukan permohonan BM-DTP;

b.	bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
	huruf a sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
	27/M-IND/PER/5/2008, perlu menunjuk dan menetapkan Surveyor sebagai pelaksana
	verifikasi dimaksud;

c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu
	dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat:

1.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
	Negara Nomor 3274);

2.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
	terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

3.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
	Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

4.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah
	beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
	17 Tahun 2007;

5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
	Industri Nasional;

6.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan
	Tata Kerja Departemen Perindustrian;

7.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2006 tentang Pedoman Teknis
	Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

8.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistim
	Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2007;

9.	Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 tentang Ketentuan dan
	Tata Cara Verifikasi Industri Bagi Industri yang Memanfaatkan Fasilitas Keringanan Dan
	Atau Pembebasan Bea Masuk;

10.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk
	Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang
	Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor
	Tertentu Untuk Tahun Anggaran2008;

Memperhatikan:

1.	Peraturan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Industri Departemen
	Perindustrian Nomor 180/PER/BPPI/VII/2008 tentang Tim Penilai Pelaksana Verifikasi
	Industri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
	(BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Sektor Industri;

2.	Hasil penilaian Tim Penilai Pelaksana Verifikasi Industri Dalam Rangka Pemanfaatan
	Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) Atas Impor Barang Untuk Sektor
	Industri terhadap calon surveyor yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2008;

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
			PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG
			PENUNJUKAN/PENETAPAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI
			INDUSTRI DALAM RANGKA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG
			PEMERINTAH (BM-DTP) ATAS IMPOR BARANG UNTUK INDUSTRI.

			Pasal 1

Menunjuk PT Surveyor Indonesia (persero), yang selanjutnya disebut Surveyor, sebagai
pelaksana verifikasi industri atas rencana impor barang dan atau bahan dalam rangka
pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) atas impor barang untuk sektor
industri.

			Pasal 2

(1)	Dalam melaksanakan verifikasi industri, Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	1 wajib:

	a.	melakukan penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap
		produk akhir yang dihasilkan dengan menggunakan barang dan bahan yang
		akan diimpor tersebut; dan

	b.	melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
		27/M-IND/PER/5/2008 dan peraturan perundang-undangan terkait.

(2)	Kewajiban melakukan penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
	a dapat dilakukan sebelum atau setelah dilakukan verifikasi industri sesuai ketentuan
	Peraturan Menteri perindustrian Nomor 27/M-IND/PER/5/2008 dan peraturan
	perundang-undangan terkait.

(3)	Bagi industri yang telah mendapat fasilitas BM-DTP atas impor barang untuk industri
	yang belum dilakukan penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
	mendapat fasilitas BM-DTP berikutnya harus telah dilakukan penghitungan TKDN
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(4)	Penghitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada
	ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri.

			Pasal 3

Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menghapus kewenangan
Menteri Perindustrian untuk mencabut dan atau mengganti penunjukan Surveyor sebagai
pelaksana verifikasi industri dalam pemberian BM-DTP atas impor barang untuk industri.

			Pasal 4

Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Surveyor dapat memungut
imbalan jasa setinggi-tingginya 1% (satu prosen) dari nilai impor.

			Pasal 5

Biaya pelaksanaan verifikasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan
kepada industri yang memanfaatkan BM-DTP.

			Pasal 6

Penunjukkan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi secara berkala setiap
2 (dua) tahun.

			Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan verifikasi yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

			Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	21 Oktober 2008

Menteri Perindustrian R.I,
ttd,

Fahmi Idris

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	24 Oktober 2008

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
ttd,

Andi Mattalatta

			BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 66.
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 858 kali - Dicetak 0 kali ›