Kamis, 20 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 34

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 34/PJ.54/1996

Ditetapkan tanggal 30 Agustus 1996

PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP. (SERI PPh UMUM NOMOR 39)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Peraturan Pajak Atas Ekspor » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1996 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1996 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1996

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   30 Agustus 1996

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 34/PJ.54/1996

					           TENTANG

	     RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU 
		       (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1/IMK.01/1996 tanggal 4 Juni 1996 
tentang pemberian pelayanan khusus yang lebih cepat di bidang kepabeanan dan perpajakan terhadap 
kegiatan ekspor yang dilakukan oleh eksportir tertentu, dengan ini kami ingatkan bahwa melalui Surat Edaran 
Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-01/PJ.9/1996 tanggal 14 Juni 1996, Saudara telah diminta untuk segera 
mengambil langkah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi Wajib Pajak Eksportir Tertentu tersebut.

Sebagai kelanjutan dari surat edaran dimaksud, diminta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

1.	Umum
	1.1.	Pelayanan khusus yang diberikan kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) Eksportir Tertentu 
		tersebut adalah dalam bentuk penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang 
		dipercepat.
	1.2.	Dalam Instruksi Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1/IMK.01/1996 tersebut dinyatakan 	
		bahwa jangka waktu untuk menyelesaikan pemberian restitusi PPN yang diajukan oleh PKP 
		Eksportir Tertentu adalah 10 (sepuluh) hari kerja. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, 
		Saudara diminta untuk menyelesaikan permohonan restitusi PPN yang diajukan oleh PKP 	
		Eksportir Tertentu tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dihitung mulai dari 
		tanggal permohonan diterima sampai dengan tanggal Surat Perintah Membayar Kelebihan 
		Pajak (SPMKP) dikirim.
	1.3.	Mengingat proses pemberian restitusi PPN menyangkut beberapa unit kerja, maka agar 
		jangka waktu tersebut pada butir 1.2 dapat dipenuhi, Saudara perlu melakukan alokasi waktu 
		bagi masing-masing unit kerja, misalnya 6 (enam) hari kerja untuk proses yang meliputi 
		penerimaan, perekaman/ penelitian formal, Pemeriksaan Sederhana Kantor atas Surat 
		Pemberitahuan (SPT) PPN dimaksud, dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
		(SKPLB), dan 1 (satu) hari kerja untuk proses penerbitan dan pengiriman SPMKP.
	1.4.	Sekalipun jangka waktu penyelesaian restitusi PPN dipercepat, namun jumlah PPN yang 
		direstitusi tetap terikat pada ketentuan mengenai jumlah maksimum 7% dari nilai ekspor pada 
		Masa Pajak yang bersangkutan.
	1.5.	PKP Eksportir Tertentu yang mendapat perlakuan khusus tersebut adalah terbatas pada PKP 
		Eksportir yang namanya tercantum dalam daftar PKP Eksportir Tertentu yang akan segera 
		kami beritahukan setelah kami terima dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan 
		Republik Indonesia.

2.	Penatausahaan khusus atas SPT PPN Eksportir Tertentu
	2.1.	Kelengkapan SPT
		Bagi PKP Eksportir Tertentu, pengertian kelengkapan SPT PPN yang bersangkutan, sementara 
		sampai dengan kesempatan melakukan post audit sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat 
		edaran ini, disederhanakan sehingga SPT PPN dianggap lengkap apabila SPT PPN tersebut :
		a.	telah diisi dan disertai lampiran sesuai ketentuan,
		b.	ditandatangani dan diberi nama jelas PKP atau kuasanya,
		c.	dilampiri surat kuasa khusus dalam hal SPT PPN ditandatangani oleh kuasa PKP, dan
		d.	dilampiri Surat Setoran Pajak dalam hal SPT PPN kurang bayar.	
	2.2.	Kelengkapan permohonan restitusi
		Untuk mencegah agar terhadap PKP Eksportir Tertentu tidak diminta kelengkapan data 
		restitusi PPN berkali-kali, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar :
		a.	Melengkapi petugas penerima SPT PPN dengan daftar PKP Eksportir Tertentu sesuai 
			dengan keadaan yang terbaru.
		b.	Menugaskan petugas Pemeriksa Sederhana Kantor untuk melakukan penelitian atas 
			kelengkapan permohonan restitusi, bersamaan dengan saat penelitian atas pengisian 
			SPT PPN dan pengecekan kelengkapannya oleh petugas penerima SPT. Pada saat 
			tersebut, petugas Pemeriksa Sederhana Kantor menentukan lengkap atau tidaknya 
			permohonan restitusi PPN yang diajukan PKP Eksportir Tertentu dan sekaligus 
			melakukan pencocokan jumlah lembar Faktur Pajak yang dilampirkan PKP dengan 
			jumlah yang tercantum pada lampiran SPT PPN Formulir 1195-B1. Perlu diperhatikan 
			bahwa dalam hal SPT PPN disampaikan melalui Kantor Pos, maka penelitian terhadap 
			kelengkapan permohonan restitusi juga dilakukan pada saat penelitian kelengkapan 	
			SPT PPN di KPP dan dengan cara yang serupa. 
			Dengan demikian, pada saat penerimaan SPT PPN terdapat dua kegiatan :
			1.	penelitian kelengkapan pengisian dan kelengkapan lampiran SPT PPN yang 	
				dilakukan petugas penerima SPT, dan
			2.	penelitian kelengkapan data pendukung untuk keperluan pemberian restitusi 	
				PPN.
		c.	Dokumen yang harus dilampirkan pada SPT PPN PKP Eksportir Tertentu dalam rangka 
			permohonan restitusi PPN sementara, sampai dengan kesempatan melakukan post 
			audit sebagaimana dimaksud dalam butir 4 surat edaran ini, disederhanakan menjadi 
			sebagai berikut :
			1.	Faktur Pajak Standar yang asli,
			2.	Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah difiat muat oleh kantor Direktorat 
				Jenderal Bea dan Cukai, dan
			3.	Invoice.
		d.	Atas penerimaan dokumen kelengkapan permohonan restitusi PPN dibuatkan tanda 
			terima dan selanjutnya dokumen kelengkapan permohonan tersebut dipisahkan dari 
			SPT PPN dan ditatausahakan langsung pada Seksi PPN, untuk nantinya digabung 	
			dengan SPT PPN yang telah selesai direkam.
	2.3.	Editing, perekaman, dan pengecekan kebenaran formal
		a.	Selanjutnya, SPT PPN PKP Eksportir Tertentu tersebut segera dikirim kepada editor 
			untuk diolah lebih lanjut. Pengolahan SPT PPN PKP Eksportir oleh editor dan petugas 
			perekam SPT PPN didahulukan dari SPT PPN PKP Eksportir lainnya. Dengan demikian, 
			pengiriman SPT PPN PKP Eksportir Tertentu yang meminta restitusi PPN oleh petugas 
			penerima SPT PPN kepada editor tidak perlu menunggu SPT PPN eksportir lainnya 	
			terkumpul dalam 1 batch.
		b.	Penelitian formal atas formulir D.5 hasil print out komputer berikut SPT PPN yang 
			bersangkutan yang menurut KEP.15/PJ/1996 harus dilakukan oleh petugas II, tidak 
			perlu dilakukan. SPT PPN berikut formulir D.5 diteruskan kepada petugas IV, dalam 
			rangka persiapan Pemeriksaan Sederhana Kantor. Dalam hal formulir D.5 tersebut 
			menyatakan bahwa SPT PPN dimaksud tidak balance, maka SPT tersebut 
			dibalancekan oleh petugas Pemeriksaan Sederhana Kantor bersamaan dengan 
			penelitian dalam rangka pemberian restitusi PPN. Perlu kami ingatkan bahwa setelah 
			permohonan restitusi PPN selesai diproses, baru kemudian SPT PPN tersebut 
			diserahkan kembali kepada petugas perekaman.
		c.	Dalam kaitan dengan perekaman SPT, maka khusus untuk PKP Eksportir Tertentu, 
			SPT induk direkam terlebih dahulu. Adapun lampirannya baru direkam setelah SPMKP 
			diterbitkan.
		d.	Pengecekan kelengkapan, editing, penelitian formal, dan perekaman harus 
			diselesaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah hari diterimanya SPT 
			PPN tersebut. Ketentuan ini berlaku sama untuk KPP yang sudah melaksanakan 
			Tempat Pelayanan Terpadu maupun yang belum melaksanakan Tempat Pelayanan 
			Terpadu.
	2.4.	Lain-lain
		Untuk mencegah kelambatan pemberian restitusi PPN sebagai akibat PKP salah dalam mengisi 
		SPT PPN, maka kepada PKP Eksportir Tertentu supaya segera diberikan penyuluhan mengenai 
		tata cara pengisian SPT, dokumen yang harus dilampirkan, dan hal hal lain yang diperlukan 
		berkenaan dengan restitusi PPN. PKP diupayakan untuk ikut membantu dan menjaga 
		kepercayaan atas fasilitas yang diberikan, misalnya ikut menjaga agar tidak mengkreditkan 
		PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak fiktif atau Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP 
		fiktif dan agar hanya mengkreditkan PPN pada Faktur Pajak yang benar-benar dapat 
		dikreditkan. Disamping itu, pada saat SPT dimasukkan, hendaknya diupayakan oleh PKP agar 
		sudah dilampiri dengan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk restitusi.

3.	Pemeriksaan Sederhana Kantor
	3.1.	Persiapan Pemeriksaan Sederhana Kantor
		3.1.1.	Terhadap permohonan restitusi yang diajukan oleh PKP-PKP Eksportir Tertentu (yang 
			diterima dari petugas perekaman), oleh petugas IV dibuat daftar tersendiri atau 
			terpisah dari daftar PKP Eksportir yang lain. Daftar tersebut setelah ditandatangani 
			Kepala KPP sekaligus berfungsi sebagai surat perintah melakukan Pemeriksaan 
			Sederhana Kantor dan oleh Kepala KPP dapat digunakan sebagai alat untuk 
			mengendalikan pemenuhan jangka waktu 7 hari kerja tersebut.
		3.1.2.	Daftar PKP Eksportir Tertentu tersebut pada angka 3.1.1 di atas, dikirimkan kepada 
			Kepala Kantor Wilayah atasan KPP sebagai pemberitahuan bahwa terhadap PKP 
			Eksportir Tertentu yang tercantum dalam daftar tersebut akan dilakukan Pemeriksaan 
			Sederhana Kantor dan ke Seksi Penagihan dengan maksud agar seksi yang 
			bersangkutan segera mempersiapkan agar penerbitan SPMKP dapat berjalan lancar, 
			seperti misalnya mempersiapkan daftar tunggakan yang akan dikompensasikan 
			dengan SKPLB yang bersangkutan.
	3.2.	Pelaksanaan Pemeriksaan Sederhana Kantor
		3.2.1.	Agar jangka waktu 7 hari kerja tersebut dapat ditepati, maka Pemeriksaan Sederhana 
			Kantor atas pemberian restitusi yang diajukan oleh PKP dengan perlakuan khusus ini, 
			dilakukan dengan meneliti SPT PPN dan dokumen tersebut pada butir 2.2.c dengan 
			cara sebagai berikut:
			3.2.1.1.	Pemeriksaan Sederhana Kantor atas SPT PPN dimulai dengan melakukan 
				pengecekan kebenaran formal pengisian SPT sebagaimana tercantum dalam 
				formulir D.5 lampiran KEP.15/PJ/96. Dalam hal dari penelitian tersebut 
				ternyata perlu diterbitkan Surat Tagihan Pajak, maka penerbitannya 
				dilakukan bersama dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Dengan 
				ketentuan ini, maka petugas Pemeriksa Sederhana Kantor melakukan baik 	
				pengecekan kebenaran formal yang biasanya dilakukan oleh petugas II 
				maupun pemeriksaan atas kebenaran materiil.
			3.2.1.2.	Meneliti apakah Faktur Pajak yang dilampirkan oleh PKP PPN-nya dapat 
				dikreditkan atau tidak.
			3.2.1.3.	Meneliti apakah Barang Kena Pajak yang diekspor sama dengan Barang Kena 
				Pajak sebagaimana tersebut dalam Faktur Pajak.
			3.2.1.4.	Dalam hal terdapat keraguan mengenai dapat atau tidaknya PPN yang 
				tercantum dalam Faktur Pajak dikreditkan, maka Kepala KPP supaya 
				mengambil keputusan berdasarkan Faktur Pajak yang sudah tidak diragukan. 
				Koreksi tersebut agar diberitahukan kepada PKP yang bersangkutan disertai 
				alasannya. Jawaban PKP atas koreksi tersebut diperhatikan pada waktu 
				melakukan post audit. Jika setelah diteliti kemudian ternyata bahwa Faktur 
				Pajak tersebut PPN-nya memang dapat dikreditkan, maka restitusi tambahan 
				supaya segera diberikan.
	3.3.	Apabila untuk kewajiban pajak lainnya terhadap PKP Eksportir Tertentu tersebut sedang 
		dilakukan pemeriksaan lengkap, maka proses pemberian restitusi PPN bagi PKP Eksportir
		Tertentu tersebut tetap dilakukan oleh KPP. Setelah permohonan restitusi PPN diselesaikan, 
		berkas yang bersangkutan barulah dikirim kembali kepada unit kerja yang melakukan 
		pemeriksaan tersebut.

4.	Pemeriksaan kemudian (post audit)
	4.1.	Dalam rangka kewaspadaan, kebenaran transaksi yang dilaporkan oleh PKP tetap perlu 
		diteliti misalnya dengan melakukan pencocokan dengan data-data pada dokumen 
		komersialnya, namun penelitian tersebut dilakukan sesudah restitusi PPN tersebut diberikan 
		(post audit). Untuk itu, Kepala KPP berkewajiban untuk mengambil langkah yang perlu, seperti 
		mencek keabsahan Pajak Masukan maupun kebenaran ekspor, misalnya dengan 
		mencocokkan data ekspor dengan data yang ada seperti data pada Bill of Lading, Wesel 
		Ekspor, dan data mengenai omzet Pajak Penghasilan.
	4.2.	Konfirmasi Faktur Pajak kepada KPP penjual dilakukan setelah SPMKP diterbitkan. Bila setelah 	
		restitusi diberikan kemudian diterima jawaban konfirmasi dengan keterangan tidak ada, 
		segera PKP Eksportir Tertentu tersebut diberitahu untuk diminta keterangan. Disamping itu, 
		KPP tempat PKP pembeli terdaftar supaya meminta kepada KPP tempat PKP penjual terdaftar 
		untuk melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan guna menagih PPN dimaksud.
	4.3.	Bilamana dari pemeriksaan tersebut terdapat koreksi, maka hal itu segera diberitahukan 
		kepada PKP. Jawaban yang diterima dari PKP dipergunakan sebagai bahan untuk melakukan 
		penelitian ulang.

5.	Penerbitan SPMKP
	5.1.	Kelebihan bayar PPN sebagaimana tercantum dalam SKPLB harus terlebih dahulu 
		dikompensasikan dengan tunggakan pajak yang ada. Untuk itu, Kepala Seksi Penagihan 
		mempersiapkan daftar tunggakan pajak sesuai dengan keadaan yang terbaru segera setelah 
		daftar sebagaimana dimaksud dalam butir 3.1.2 surat edaran ini diterima dari Kepala KPP.
	5.2.	SPMKP dimaksud sudah harus dikirim paling lambat pada hari ketujuh.

6.	Untuk mempermudah penggunaan surat edaran ini, dianjurkan agar pengarsipan surat edaran ini 
	disatukan dengan Surat Edaran No. 57/PJ.54/1995 (SERI PPN 28-95).

Demikian, untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 672 kali - Dicetak 0 kali ›