Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 56

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 56/PJ.42/1999

Ditetapkan tanggal 31 Desember 1999

PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pengurang Penghasilan Bruto » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: PPh Pasal 21 » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 1999

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										            31 Desember 1999

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 56/PJ.42/1999

						TENTANG

	        PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan adanya pemberian hadiah saham cuma-cuma oleh Wajib Pajak pemberi kerja kepada 
para pegawainya, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai 
berikut :

1.	Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah 
	terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan 
	dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain penggantian atau imbalan berkenaan 
	dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh berupa bonus dan gratifikasi.

2.	Pemberian hadiah saham cuma-cuma oleh Wajib Pajak pemberi kerja kepada para pegawainya adalah 
	sama dengan bonus atau gratifikasi yang merupakan penghasilan yang sifatnya tidak tetap/tidak 
	teratur dan merupakan objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.

3.	Pengenaan Pajak Penghasilan atas hadiah saham bagi pegawai adalah mengacu pada ketentuan butir 
	2 huruf d dan butir 4.3 huruf a Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.33/98 tanggal 
	16 Maret 1998 tentang perlakuan perpajakan atas hadiah dan penghargaan, yaitu dikenakan PPh 
	Pasal 21 dengan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

4.	Jumlah penghasilan bruto hadiah saham sebagai dasar penghitungan PPh-nya adalah harga atau nilai 
	pasarnya (dalam hal diperdagangkan di bursa), atau nilai nominalnya (dalam hal tidak 
	diperdagangkan di bursa).

5.	Pajak Penghasilan Pasal 21 atas pemberian hadiah saham dikenakan pada saat keputusan pemberian 
	hadiah tersebut disepakati.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL

ttd

A. ANSHARI RITONGA
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1164 kali - Dicetak 0 kali ›