Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 24

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 24/PJ.43/2000

Ditetapkan tanggal 28 Agustus 2000

PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: KUP Umum » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua KUP » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000

      		     	    DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
				      DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											   28 Agustus 2000

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 24/PJ.43/2000

						TENTANG

      PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 
		TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh

				            DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-21/PJ.4/1995 tanggal 26 April 1995 tentang 
Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh ditegaskan bahwa Wajib Pajak yang dapat 
menunjukkan dalam suatu tahun pajak tidak akan terhutang Pajak Penghasilan, dapat mengajukan 
permohonan pembebasan dari Pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Sehubungan dengan 
hal tersebut, khususnya yang berkaitan dengan masalah Force Majeure dengan ini diberikan penegasan 
sebagai berikut :

1.	Beberapa tujuan pemotongan/pemungutan PPh antara lain adalah untuk meningkatkan kepatuhan 
	Wajib Pajak dan mengamankan penerimaan negara atas jenis penghasilan yang merupakan obyek 
	PPh Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23. Oleh karena itu, Surat Keterangan Bebas (SKB) dari pemotongan 
	dan/atau pemungutan PPh hanya diberikan kepada Wajib Pajak yang benar-benar memenuhi syarat 
	sebagaimana yang disebutkan dalam SE-21/PJ.4/1995.

2.	Dalam butir 5.3 Surat Edaran tersebut disebutkan bahwa untuk perusahaan yang sudah berjalan, yang 
	karena suatu peristiwa yang berada diluar kemampuan (Force Majeure) sehingga akan mengakibatkan 
	menderita kerugian dan tidak akan terhutang Pajak Penghasilan, permohonan pembebasan dari 
	pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang diajukan oleh Wajib Pajak dapat dikabulkan.

3.	Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam pemberian Surat Keterangan Bebas pemotongan dan/atau 
	pemungutan PPh dengan ini ditegaskan hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :
	a.	Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar Kekuasaan manusia 
		seperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, hura-hura, 
		pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdagangan 
		oleh suatu undang-undang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaan atau 
		kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
	b.	Untuk membuktikan bahwa Wajib Pajak mengalami keadaan dimaksud harus mendapatkan 
		rekomendasi (pengesahan) dari aparat yang berwenang setempat misalnya Camat atau 
		Kepolisian setempat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



DIREKTUR JENDERAL

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 858 kali - Dicetak 0 kali ›