Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 631

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 631/KMK.04/1997

Ditetapkan tanggal 22 Desember 1997

PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: BPHTB » Keputusan Menteri Keuangan » 1997

Keputusan Menteri Keuangan No 631/KMK.04/1997 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 631/KMK.04/1997

						TENTANG 

   PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 
1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur penunjukan tempat dan 
tata cara pembayaran Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);
2.	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak 
	atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 
	1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3705);
4.	Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 1997;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA 
PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan :
a.	Bank/Kantor Pos Persepsi adalah bank/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk 
	menerima pembayaran/penyetoran dari Wajib Pajak dan memindahbukukan saldo penerimaan Bea 
	Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ke Bank/Kantor Pos Operasional V;
b.	Bank/Kantor Pos Operasional V adalah bank/kantor pos yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk 
	menerima pemindahbukuan saldo penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari 
	Bank/Kantor Pos Persepsi, melaksanakan pembagian, dan memidahbukukan kepada instansi yang 
	berhak;
c.	Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak
	digunakan untuk melakukan pembayaran/penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	yang terutang ke rekening Kas Negara qq BPHTB pada Bank/Kantor Pos Persepsi dan sekaligus untuk 
	melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.


						Pasal 2

(1)	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dibayar di Bank/Kantor Pos Persepsi yang 
	ditunjuk di wilayah Kabupaten/Kotamadya Dati II atau Kabupaten/Kotamadya Administratif yang 
	meliputi letak tanah dan atau Hak atas Tanah dan Bangunan.

(2)	Bentuk Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
	(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 3

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang harus dibayar sebelum :
a.	akta pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta 
	Tanah/Notaris;
b.	Risalah Lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang;
c.	dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/Kotamadya dalam hal 
	pemberian hak baru dan pemindahan hak karena pelaksanaan Putusan Hakim atau hibah wasiat.


						Pasal 4

(1)	Wewenang penunjukan bank/kantor pos sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi dan atau Bank/Kantor
	Pos Operasional V dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(2)	Penunjukan bank/kantor pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direktur 	Jenderal 
	Pajak.


						Pasal 5

(1)	Saldo penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada :
	a.	Bank/Kantor Pos Persepsi dipindahbukukan ke Bank/Kantor Pos Operasional V setiap hari 
		Jum'at atau hari kerja berikutnya apabila hari Jum'at libur;
	b.	Bank/Kantor Pos Operasional V dibagi dan dipindahbukukan kepada instansi yang berhak 
		setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya apabila hari Rabu libur;
	c.	akhir tahun anggaran diatur secara khusus oleh Direktur Jenderal Anggaran.

(2)	Terhadap Bank/Kantor Pos Persepsi dan Bank/Kantor Pos Operasional V yang terlambat atau tidak 
	memindahbukukan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sesuai batas waktu 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3% (tiga 
	persen) per bulan dari jumlah penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 
	terlambat atau tidak dipindahbukukan.


						Pasal 6

(1)	Bank/Kantor Pos Persepsi dan atau Bank/Kantor Pos Operasional V wajib memenuhi ketentuan 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2)	Dalam hal Bank/Kantor Pos Persepsi dan atau Bank/Kantor Pos Operasional V melanggar ketentuan 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan 
	memberikan peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.

(3)	Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali 
	dan belum juga diindahkan, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan mencabut 
	penunjukan bank/kantor pos sebagai Bank/Kantor Pos Persepsi dan atau Bank/Kantor Pos Operasional 
	V.


						Pasal 7

Pengawasan atas bank/kantor pos dalam rangka pengelolaan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Anggaran, dan Gubernur Bank Indonesia 
sesuai dengan kewenangan masing-masing.


						Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak 
dan Direktur Jenderal Anggaran secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan 
masing-masing.


						Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Desember 1997
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 880 kali - Dicetak 0 kali ›