Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 632

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 632/KMK.04/1997

Ditetapkan tanggal 22 Desember 1997

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: BPHTB » Keputusan Menteri Keuangan » 1997

Keputusan Menteri Keuangan No 632/KMK.04/1997 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 632/KMK.04/1997

						TENTANG 

	        PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu mengatur pemberian pengurangan Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
	(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
2.	Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 150/M Tahun 1997;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA 
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
dalam hal :
a.	tanah dan atau bangunan digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan yang semata-mata tidak 
	bertujuan mencari keuntungan;
b.	kondisi tertentu tanah dan atau bangunan yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak;
c.	hibah kepada orang pribadi dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 
	derajat ke atas atau satu derajat ke bawah.


						Pasal 2

Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar :
a.	50% (lima puluh persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dan huruf b;
b.	75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang seharusnya terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam Pasal 1 huruf c.


						Pasal 3

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Menteri Keuangan berwenang 
	memberikan keputusan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sepanjang pajak
	yang terutang tidak lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan berwenang memberikan
	keputusan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sepanjang pajak yang terutang
	lebih besar dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(3)	Apabila wewenang memberikan keputusan berada pada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
	Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan 
	meneruskan permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Kepala
	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atasannya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas)
	hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.


						Pasal 4

(1)	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
	Bumi dan Bangunan yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan.

(2)	Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling 
	lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembayaran, secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
	disertai alasan-alasan yang jelas.


						Pasal 5

(1)	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
	Pajak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam jangka waktu 
	paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan
	atas permohonan pengurangan yang diajukan Wajib Pajak.

(2)	Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan atau menolak.

(3)	Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Kantor Pelayanan
	Pajak Bumi dan Bangunan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu
	keputusan, permohonan pengurangan yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada 
	ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.


						Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan mengenai tata cara pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 1997
MENTERI KEUANGAN

ttd

MAR'IE MUHAMMAD
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 778 kali - Dicetak 0 kali ›