Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 7

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 07/PJ./1995

Ditetapkan tanggal 31 Januari 1995

PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Keputusan Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1995 Topik: Semua PPN » Keputusan Dirjen Pajak » 1995

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 07/PJ./1995 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan. Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR KEP - 07/PJ./1995

					          TENTANG

	PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS 
          BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, SELAIN BARANG MODAL, 
				            DALAM RANGKA EKSPOR

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.	bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
	Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah 
	diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994, penghitungan dan tata cara pengembalian 
	Pajak Masukan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
b.	bahwa untuk mendorong ekspor non migas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal 
	Pajak tentang tata cara pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai oleh BAPEKSTA Keuangan;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);
2.	Pasal 9 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
	Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 
	Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3568);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 
	1994 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
4.	Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
	Negara;
5.	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 6/KMK.03/1994 tentang Tata Cara 
	Pembayaran Pengembalian Bea Masuk/Bea Masuk Tambahan, Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan 
	dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh BAPEKSTA Keuangan;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBAYARAN PENDAHULUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PEMBELIAN BARANG KENA PAJAK, 
SELAIN BARANG MODAL, DALAM RANGKA EKSPOR.


						Pasal 1

(1)        Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh produsen eksportir atas impor dan/atau pembelian Barang 
	Kena Pajak, selain barang modal, yang digunakan untuk pembuatan Barang Kena Pajak yang telah 
	diekspor, dapat dimintakan pembayaran pendahuluan.

(2) 	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar oleh eksportir atas
	pembelian Barang Kena Pajak, selain barang modal, yang telah diekspor, dapat dimintakan
	pembayaran pendahuluan.

(3)	Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai dapat diajukan oleh produsen
	eksportir atau oleh eksportir, yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

(4)	Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dapat diajukan 
	oleh eksportir Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah, yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
	Pajak.

(5) 	Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
	dan ayat (2) diajukan kepada Kepala Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan	 Data 
	Keuangan (BAPEKSTA Keuangan).


						Pasal 2

Permohonan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan dengan menggunakan Formulir-P sebagaimana contoh dalam
Lampiran I, yang harus dilengkapi dengan :
a. 	Bukti ekspor berupa :
	1.	Asli Laporan Pemeriksaan Surveyor Ekspor (LPSE);
	2.	Copy PEB yang telah difiat muat oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
	3.	Copy B/L;
b. 	Asli Faktur Pajak dan/atau asli lembar ke-1 Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai impor yang 
	telah ditandasahkan oleh Bank Devisa dan copy PIUD;
c.	Daftar keterkaitan antara Barang Kena Pajak yang telah diekspor dengan impor dan/atau pembelian
	Barang Kena Pajak, selain barang modal, yang digunakan untuk pembuatan Barang Kena Pajak yang 
	telah diekspor tersebut dengan menggunakan Formulir - P1A sebagaimana contoh dalam Lampiran II.
d.	Daftar Komposisi Biaya Produksi terhadap Nilai Ekspor, dengan menggunakan Formulir - P2A 
	sebagaimana contoh dalam Lampiran III.


						Pasal 3

Kepala BAPEKSTA Keuangan meminta konfirmasi hutang pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak 
tempat Wajib Pajak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan konfirmasi atas Faktur Pajak kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak.


						Pasal 4

(1) 	Kepala BAPEKSTA Keuangan memberikan keputusan atas permohonan pembayaran pendahuluan
	Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diajukan oleh Pengusaha 
	Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) dalam jangka waktu 14 
	(empat belas) hari kerja sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

(2)	Keputusan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima sebagian atau menerima
	seluruhnya atau menolak permohonan Pengusaha Kena Pajak.

(3) 	Maksimum persetujuan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diberikan 
	adalah 7% x Nilai Ekspor.

(4)	Nilai Ekspor sebagai dasar penghitungan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai adalah
	Nilai Ekspor sebagaimana tercantum dalam LPSE.

(5) 	Persetujuan pembayaran pendahuluan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dapat diberikan 
	adalah sebesar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar oleh eksportir pada waktu
	perolehan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang diekspor.


						Pasal 5

(1) 	Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berupa Surat Keputusan Pembayaran 
	Fasilitas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan dibuat satu 
	lembar asli untuk Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dan tiga lembar copynya masing-masing 
	disampaikan kepada :
	-	Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
	-	Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha yang bersangkutan terdaftar sebagai Pengusaha 
		Kena Pajak;
	-	Badan Akuntansi Keuangan Negara.

(2)	Asli Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan 
	atas Barang Mewah ditandatangani oleh Kepala BAPEKSTA Keuangan atau pejabat yang ditunjuk jika 
	Kepala BAPEKSTA Keuangan berhalangan.


						Pasal 6

(1) 	Berdasarkan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai/Pajak 
	Penjualan atas Barang Mewah  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BAPEKSTA Keuangan 
	atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Perintah Membayar Kembali Pembayaran Pendahuluan 
	Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan 
	sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Pajak Pertambahan 
	Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2)	Dalam hal Wajib Pajak yang mendapat fasilitas pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai/
	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah masih mempunyai hutang pajak, maka hutang pajak tersebut 
	harus diperhitungkan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai/
	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dalam penerbitan Surat Perintah Membayar Kembali Pembayaran
	Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.


				    		Pasal 7

(1) 	Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum
	dalam Surat Keputusan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai/
	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diterbitkan BAPEKSTA Keuangan pada Surat Pemberitahuan 
	Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak diterbitkannya surat keputusan tersebut.

(2)	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan permohonan pembayaran pendahuluan sebagaimana 
	dimaksud pada ayat (1) mengurangi jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dalam Surat 
	Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk Masa Pajak diajukannya permohonan tersebut.


						Pasal 8

(1) 	Pengusaha Kena Pajak yang mendapat persetujuan pembayaran pendahuluan Pajak Pertambahan 
	Nilai/Pajak Penjualan atas Barang Mewah, wajib menyimpan dan memelihara dengan baik buku-
	buku, catatan-catatan, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (6) Undang-undang 
	Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994.

(2)	BAPEKSTA Keuangan dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak berkenaan
	dengan fasilitas yang diperolehnya berdasarkan Keputusan ini.


					        Pasal 9

Pelaksanaan teknis Keputusan ini dilakukan oleh Kepala BAPEKSTA Keuangan dan/atau Direktur Jenderal 
Pajak sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.


					       Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.




Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Januari 1995
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
	
ttd

FUAD BAWAZIER
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 730 kali - Dicetak 0 kali ›