Sabtu, 24 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 174

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004

Ditetapkan tanggal 2 April 2004

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2004 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2004 Topik: Semua PPN » Keputusan Menteri Keuangan » 2004

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 174/KMK.03/2004

						TENTANG 

		  PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa penggunaan/pelekatan stiker sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan 
	Nilai atas penyerahan produk rekaman suara dinilai cukup efektif dalam mengamankan penerimaan 
	negara;
b.	bahwa pengaturan sistem pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dengan stiker rekaman 
	suara saat ini sudah tidak memadai lagi sehingga perlu disederhanakan dan disempurnakan;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
	Keputusan Menteri Keuangan tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman 
	Suara;

Mengingat :

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali 
	diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
	1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
	2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Nomor 4199);
4.	Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan 
	Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/2002;

					       MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK 
REKAMAN SUARA.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1.	Stiker Lunas Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Stiker Lunas PPN adalah pita yang 
	terbuat dari kertas atau bahan lain yang digunakan sebagai bukti pemungutan dan pelunasan Pajak 
	Pertambahan Nilai.
2.	Produk Rekaman Suara adalah semua produk rekaman suara yang dibuat di atas media rekaman, 
	seperti pita kaset, Compact Disc (CD), dan Video Compact Disc (VCD), Laser Disc (LD), Digital 
	Versatile Disc (DVD), dan media rekaman lain, yang berisi rekaman suara atau rekaman suara 
	beserta tayangan gambar.


						Pasal 2

(1)	Atas penyerahan Produk Rekaman Suara terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(2)	Pemungutan dan pelunasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 
	dengan menggunakan Stiker Lunas PPN.


						Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), atas penyerahan produk rekaman 
berupa:
a.	produk rekaman suara yang berisi materi buku pelajaran umum, pelajaran bahasa, atau pelajaran 
	agama;
b.	Laser Disc Karaoke (LD.K);
c.	Digital Versatile Disc Karaoke (DVD.K),
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan umum Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 4

(1)	Produk Rekaman Suara sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang beredar wajib dibubuhi Stiker 
	Lunas PPN.

(2)	Produk Rekaman Suara yang diserahkan oleh pengusaha produk rekaman suara kepada pihak lain 
	dengan tujuan untuk disewakan wajib dibubuhi Stiker Lunas PPN.

(3)	Atas penggantian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain kepada pengusaha produk 
	rekaman suara dalam rangka penggunaan rekaman suara dengan tujuan untuk disewakan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terutang Pajak Pertambahan Nilai.

(4)	Pajak Pertambahan Nilai terutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipungut, disetor, dan 
	dilaporkan oleh pengusaha produk rekaman suara yang menerima penggantian tersebut.


						Pasal 5

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak atas pembayaran royalti, pembayaran pencetakan label, 
biaya perekaman, pembelian atau pembuatan master rekaman suara dan jasa periklanan dapat dipergunakan 
sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk menebus Stiker Lunas PPN.


						Pasal 6

Orang atau badan yang memproduksi atau memperdagangkan Produk Rekaman Suara tanpa dibubuhi Stiker 
Lunas PPN dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.


						Pasal 7

Bentuk, ukuran, warna, isi, dan teks Stiker Lunas PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 8

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan dengan 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 9

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
89a/KMK.04/2000 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Isi dan Teks Stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai Atas 
Produk Rekaman Suara Di Atas Pita Kaset, Compact Disc, Video Compact Disc Dan Laser Disc, dinyatakan 
tidak berlaku.


						Pasal 10

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 725 kali - Dicetak 0 kali ›