Jumat, 13 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 236

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003

Ditetapkan tanggal 3 Juni 2003

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPh Pasal 22 » Keputusan Menteri Keuangan » 2003 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2003

Keputusan Menteri Keuangan No 236/KMK.03/2003 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
					NOMOR 236/KMK.03/2003

						TENTANG

	           PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 
    TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN 
			    SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi peningkatan terhadap produktivitas petani padi, produksi 
beras nasional, dan persediaan serta pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan 
rawan pangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat 
dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 
	Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);

3.	Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4.	Keputusan Presiden 228/M Tahun 2001;

5.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak 
	Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya 
	sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001;

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 
254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA 
PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA.


						Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan 
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan 
Pelaporannya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001 diubah 
sebagai berikut:

1.	Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 1

	Pemungut Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
	sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 
	tentang Pajak Penghasilan, adalah:

	1.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.

	2.	Direktorat Jenderal Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pemerintah Pusat 
		maupun di tingkat Pemerintah Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.

	3.	Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang 
		dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), 
		kecuali badan-badan tersebut pada butir 4.

	4.	Bank Indonesia (BI), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Badan Urusan Logistik 
		(BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), 
		PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan Bank-bank BUMN yang 
		melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non-APBN.

	5.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri rokok, industri 
		kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, 
		atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.

	6.	Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis 
		premix, super TT dan gas atas penjualan hasil produksinya.

	7.	Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan 
		perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk 
		keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul."


2.	Ketentuan Pasal 3 ayat (1) ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf i, dan ayat (4) diubah, sehingga 
	keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

						"Pasal 3

	(1)	Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah:

		a.	Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan 
			perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;

		b.	Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak 
			Pertambahan Nilai:
			1)	barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di 
				Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
			2)	barang untuk keperluan badan internasional yang diakui dan terdaftar pada 
				Pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan 
				tidak memegang paspor Indonesia;
			3)	barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau 
				kebudayaan;
			4)	barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam 
				itu yang terbuka untuk umum;
			5)	barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
			6)	barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat 
				lainnya;
			7)	peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
			8)	barang pindahan;
			9)	barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan 
				barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan 
				perundang-undangan Pabean;
			10)	barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 
				ditujukan untuk kepentingan umum;
			11)	persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang 
				diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
			12)	barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi 
				keperluan pertahanan dan keamanan negara;
			13)	Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional 
				(PIN);
			14)	buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
			15)	kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal 
				angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, 
				kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat 
				keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan 
				Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
			16)	pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau 
				alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan 
				yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
			17)	kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau 
				pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta 
				Api Indonesia;
			18)	peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara 
				wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional 
				Indonesia;

		c.	Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan 
			untuk diekspor kembali;

		d.	pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 
			tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

		e.	pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM 
			dan benda-benda pos;

		f.	emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas 
			untuk tujuan ekspor;

		g.	pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor 
			Perbendaharaan dan Kas Negara;

		h.	impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian 
			diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor 
			untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat 
			yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

		i.	Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh BULOG.

	(2)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f dinyatakan dengan 
		Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal 
		Pajak.

	(3)	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan oleh Direktorat 
		Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

	(4)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e, g, h dan i dilakukan secara 
		otomatis tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).


						Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut 
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2003
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BOEDIONO
Peraturan Terkait
  • -

Status Perubahan/Penyempurnaan Peraturan
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3919 kali - Dicetak 0 kali ›