Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 523

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/KMK.04/1998

Ditetapkan tanggal 18 Desember 1998

PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Keputusan Menteri Keuangan » 1998 Topik: Semua PBB » Keputusan Menteri Keuangan » 1998

			  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 523/KMK.04/1998

						TENTANG 

		      PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK 
			SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.	bahwa penentuan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak yang berlaku saat ini sudah tidak 
	sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional;
b.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk menetapkan kembali klasifikasi 
	dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 

1.	Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 
	1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
	undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
	Nomor 3569);
2.	Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA 
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


						Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.	Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara 
	wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui 
	perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek 
	Pajak pengganti.

2.	Nilai Jual Objek Pajak meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta wilayah 
	Indonesia) beserta kekayaan alam yang berada di atas maupun di bawahnya, dan/atau bangunan 
	yang melekat di atasnya.

3.	Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/atau 
	bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan penghitungan Pajak Bumi dan 
	Bangunan yang terutang.

4.	Standar Investasi adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu pembangunan dan/atau 
	penanaman, dan/atau penggalian jenis sumberdaya alam atau budidaya tertentu, yang dihitung 
	berdasarkan komponen tenaga kerja, bahan, dan alat, mulai dari awal pelaksanaan pekerjaan hingga 
	tahap produksi atau menghasilkan.

5.	Objek pajak yang bersifat khusus adalah objek pajak yang letak, bentuk, peruntukan dan atau 
	penggunaannya mempunyai sifat dan karakteristik khusus.


						Pasal 2

(1)	Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa tanah ditetapkan 
	sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA dan IB Keputusan ini.

(2)	Klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi berupa bangunan ditetapkan 
	sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA dan IIB Keputusan ini.

(3)	Dalam hal ada objek pajak yang nilai jual per M2 nya lebih besar dari ketentuan Nilai Jual Objek Pajak 
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Nilai Jual Objek Pajak yang terjadi di lapangan tersebut 
	digunakan sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

(4)	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat atas nama Menteri Keuangan menetapkan 
	klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak atas permukaan bumi dan/atau bangunan di daerah-
	daerah dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia 
	sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3).


						Pasal 3

Objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan yang tidak bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajaknya ditentukan 
berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian secara massal.


						Pasal 4

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, serta usaha bidang 
perikanan, peternakan, dan perairan untuk areal produksi dan/atau areal belum produksi, ditentukan 
berdasarkan nilai jual permukaan bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(2), ditambah dengan nilai standar investasi atau nilai jual pengganti, atau dihitung secara keseluruhan 
berdasarkan nilai jual pengganti.


						Pasal 5

Objek pajak tertentu yang bersifat khusus, Nilai Jual Objek Pajak dapat ditentukan berdasarkan nilai pasar 
yang dilakukan oleh pejabat fungsional penilai secara individual.


						Pasal 6

Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.


						Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 174/KMK.04/1993 dan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor : 273/KMK.04/1995 dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tahun pajak 1999.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1998
MENTERI KEUANGAN,

ttd

BAMBANG SUBIANTO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 6488 kali - Dicetak 0 kali ›