Jumat, 18 Oktober 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 58

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2008

Ditetapkan tanggal 24 Desember 2008

KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
Arsip Cari Peraturan Lainnya Topik: Peraturan Pajak Atas Impor » Peraturan Menteri Perdagangan » 2008

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 58/M-DAG/PER/12/2008
KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON B3)
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.	bahwa industri tertentu di dalam negeri masih menggunakan limbah non bahan
	berbahaya dan beracun (non B3) sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong untuk
	kebutuhan proses produksinya;

b.	bahwa ketersediaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong
	yang diperlukan untuk kebutuhan proses produksi industri tertentu tidak dapat
	diperoleh sepenuhnya dari sumber di dalam negeri, sehingga perlu dilakukan
	pengadaan tambahan dari sumber di luar negeri;

c.	bahwa pengadaan limbah non B3 sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong dari
	sumber di luar negeri harus tetap memperhatikan upaya perlindungan lingkungan
	hidup di dalam negeri, sehingga importasinya perlu dilakukan secara terkendali dan
	terbatas;

d.	bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan bahan baku untuk industri tertentu di
	dalam negeri tanpa mengurangi efektifitas pengawasan impor limbah non B3, perlu
	diatur kembali ketentuan mengenai impor limbah non B3;

e.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
	huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1.	Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86);

2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
	Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
	Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

4.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
	Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

6.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan
	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
	1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815)
	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
	85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);

7.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan
	Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar
	Negeri;

8.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan
	Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
	and Their Disposal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

9.	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
	Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali
	terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;

10.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,
	Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
	Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
	Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;

11.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi
	Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
	21 Tahun 2008;

12.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;

13.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor
	520/MPP/Kep/8/2003 tentang Larangan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
	(B3);

14.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005
	tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah
	diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
	34/M-DAG/PER/8/2007;

15.	Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007
	tentang Angka Pengenal Importir (API);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
			KETENTUAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (NON
			B3).

			Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.	Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah Non B3,
	adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap atau reja yang tidak
	termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.

2.	Sisa adalah produk yang belum habis terpakai dalam proses produksi atau barang,
	yang masih mempunyai karakteristik yang sama namun fungsinya telah berubah dari
	barang aslinya.

3.	Skrap adalah barang yang terdiri dari komponen-komponen yang sejenis atau tidak,
	yang terurai dari bentuk aslinya dan fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

4.	Reja adalah barang dalam bentuk terpotong-potong dan masih bersifat sama dengan
	barang aslinya namun fungsinya tidak sama dengan barang aslinya.

5.	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut Limbah B3 adalah setiap
	limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat
	dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
	langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat
	membahayakan kesehatan manusia.

6.	Importir Produsen Limbah Non B3, selanjutnya disingkat IP Limbah Non B3, adalah
	perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri yang disetujui untuk mengimpor
	sendiri Limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksi dari
	industrinya dan tidak boleh diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada
	pihak lain.

7.	Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana Limbah Non B3
	dihasilkan dan/atau dikapalkan yang melakukan pengiriman Limbah Non B3 ke
	Indonesia.

8.	Surveyor adalah perusahaan survey yang melakukan verifikasi atau penelusuran
	teknis impor Limbah Non B3.

9.	Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat instansi/unit kerja terkait
	yang berwenang memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar dalam penerbitan
	Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3.

10.	Menteri adalah Menteri Perdagangan.

11.	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen
	Perdagangan.

			Pasal 2

(1)	Limbah Non B3 yang dapat diimpor hanya berupa Sisa, Skrap atau Reja yang
	digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri.

(2)	Limbah Non B3 yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum
	dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

			Pasal 3

(1)	Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh
	perusahaan yang melakukan kegiatan usaha industri dan telah mendapat Pengakuan
	sebagai IP Limbah Non B3 dari Direktur Jenderal.

(2)	Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
	sedikit memuat jumlah dan jenis Limbah Non B3 yang dapat diimpor oleh IP Limbah
	Non B3 beserta ketentuan teknis pelaksanaan importasinya.

			Pasal 4

(1)	Permohonan untuk mendapatkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Direktur
	Jenderal dengan melampirkan dokumen:

	a.	fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri dari departemen/instansi
		teknis;

	b.	fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

	c.	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

	d.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) atau Angka Pengenal Importir
		Terbatas (API-T) yang bukan Angka Pengenal Importir Terbatas - Umum
		(APIT-U);

	e.	fotokopi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK);

	f.	Rekomendasi Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka
		(ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia (IAK), Departemen
		Perindustrian; dan

	g.	Rekomendasi Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan
		Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
		Kementerian Negara Lingkungan Hidup, khusus untuk jenis Limbah Non B3
		dengan nomor urut 1 sampai dengan 5 pada Lampiran I Peraturan Menteri ini.

(2)	Direktur Jenderal menerbitkan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
	permohonan diterima secara lengkap dan benar.

			Pasal 5

(1)	Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang diterbitkan berdasarkan ketentuan
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku selama 1 (satu) tahun dan
	dapat diperpanjang.

(2)	Perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dapat dilakukan sebelum
	berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dalam hal Limbah Non B3 yang disetujui untuk diimpor telah direalisasikan seluruhnya.

(3)	Permohonan perpanjangan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan
	melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

	a.	Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka
		(ILMTA) atau Direktur Jenderal Industri Agro Kimia (IAK), Departemen
		Perindustrian;

	b.	Rekomendasi dari Deputi Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
		dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Negara Lingkungan
		Hidup, khusus untuk jenis Limbah Non B3 dengan nomor urut 1 sampai dengan
		5 pada Lampiran I Peraturan Menteri ini;

	c.	Asli Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah habis masa berlakunya;
		dan

	d.	Perubahan atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf
		a, b, c, d dan e.

(4)	Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, diperlukan apabila
	jenis dan/atau volume limbah yang akan diimpor melebihi tahun sebelumnya.

			Pasal 6

(1)	Pelaksanaan impor Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilengkapi Surat
	Pernyataan dari Eksportir Limbah Non B3, yang menyatakan bahwa:

	a.	limbah yang diekspor bukan merupakan Limbah B3; dan

	b.	bersedia menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila
		Limbah Non B3 tersebut terbukti sebagai Limbah B3.

(2)	Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) huruf b, Limbah Non B3 tersebut wajib dikirim kembali paling
	lama 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan barang berdasarkan dokumen
	kepabeanan yang berlaku.

(3)	Pengiriman kembali Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
	tanggungjawab Surveyor.

			Pasal 7

(1)	IP Limbah Non B3 wajib menyampaikan laporan tertulis baik melakukan maupun tidak
	melakukan impor Limbah Non B3 setiap 3 (tiga) bulan.

(2)	Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal
	dalam hal ini Direktur Impor Departemen Perdagangan.

(3)	Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
	yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

			Pasal 8

(1)	Setiap importasi Limbah Non B3 oleh IP Limbah Non B3 wajib dilakukan verifikasi atau
	penelusuran teknis di negara muat sebelum dikapalkan.

(2)	Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	dilakukan oleh Surveyor yang telah memenuhi persyaratan teknis, dan ditetapkan oleh
	Menteri.

(3)	Ruang lingkup pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1), yang mencakup:

	a.	identitas (nama dan alamat) importir dan eksportir dengan benar dan jelas;

	b.	nomor dan tanggal Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3;

	c.	jumlah/volume atau berat, jenis dan spesifikasi, serta nomor pos tarif/HS
		Limbah Non B3 yang diimpor;

	d.	keterangan waktu dan negara pengekspor/pelabuhan muat Limbah Non B3
		yang diimpor;

	e.	keterangan tempat atau pelabuhan tujuan bongkar Limbah Non B3 yang
		diimpor;

	f.	keterangan Limbah Non B3 yang diimpor tidak terbukti sebagai Limbah B3; dan

	g.	keterangan lainnya yang diperlukan.

(4)	Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
	khusus untuk jenis Limbah Non B3 dengan nomor urut 1 sampai dengan 5 dalam
	Lampiran I Peraturan Menteri ini dilakukan oleh PT. Surveyor Indonesia (PT. SI) dan PT.
	Superintending Company of Indonesia (PT. SUCOFINDO) atau surveyor lainnya yang
	memenuhi persyaratan teknis serta melaksanakan verifikasi atau penelusuran teknis
	sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5)	Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk
	impor Limbah Non B3 sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63
	dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, dapat dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk
	oleh IP Limbah Non B3 yang bersangkutan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam)
	bulan terhitung mulai Peraturan Menteri ini ditetapkan, serta melaksanakan verifikasi
	atau penelusuran teknis sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada
	ayat (3) sejak tanggal 1 Februari 2009.

(6)	Hasil verifikasi atau penelusuran teknis berdasarkan ruang lingkup sebagaimana
	dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk
	digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di
	bidang impor.

(7)	Surveyor wajib bertanggung jawab terhadap hasil verifikasi atau penelusuran teknis
	sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(8)	Dalam hal Limbah Non B3 yang diimpor terbukti sebagai Limbah B3 sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yang dilakukan verifikasi atau penelusuran
	teknis oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pengiriman kembali Limbah
	dimaksud menjadi tanggungjawab IP Limbah Non B3 yang bersangkutan.

(9)	Setelah berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
	(5), pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis untuk impor Limbah Non B3
	sebagaimana tercantum dalam nomor urut 6 sampai dengan 63 dalam Lampiran
	I Peraturan Menteri ini, dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(10)	Dalam hal Limbah Non B3 dalam bentuk curah (bulk) akan dialih kapalkan di pelabuhan
	transit, wajib dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis ulang pada saat Limbah Non
	B3 akan dimuat kembali ke kapal.

(11)	Surveyor memungut imbalan jasa dari importir atas pelaksanaan verifikasi atau
	penelusuran teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) yang nilainya
	ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

(12)	Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan laporan
	mengenai kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis secara tertulis setiap bulan
	kepada Direktur Jenderal.

			Pasal 9

(1)	Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dibekukan apabila IP Limbah Non B3 yang
	bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana
	dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2)	Pembekuan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) dapat diaktifkan kembali dalam waktu 1 (satu) bulan sejak IP Limbah Non B3 yang
	bersangkutan telah melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan.

(3)	Pembekuan dan pengaktifan kembali Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

			Pasal 10

(1)	Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 dicabut apabila IP Limbah Non B3 yang
	bersangkutan:

	a.	mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam dokumen
		Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3;

	b.	mengubah, menambah dan/atau mengganti isi yang tercantum dalam Surat
		Pernyataan dari eksportir;

	c.	melakukan penjualan atau pemindahtanganan Limbah Non B3 yang diimpor
		kepada pihak lain; dan/atau

	d.	dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan
		dengan penyalahgunaan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3.

(2)	Pencabutan Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat
	(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3)	Pemilik IP Limbah Non B3 yang terkena sanksi pencabutan sebagaimana dimaksud
	pada ayat (2) hanya dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh Pengakuan
	sebagai IP Limbah Non B3 kembali setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak pencabutan
	Pengakuan IP Limbah Non B3 ditetapkan.

			Pasal 11

(1)	Pelanggaran oleh Surveyor terhadap ketentuan dalam Pasal 8 ayat (12) dikenakan
	sanksi administratif berupa pencabutan penunjukan sebagai Surveyor.

(2)	Pencabutan penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan
	peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10
	(sepuluh) hari.

			Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Menteri ini dapat diatur oleh Direktur Jenderal.

			Pasal 13

Pengakuan sebagai IP Limbah Non B3 yang telah diterbitkan berdasarkan:

a.	Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997
	tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya dan Keputusan Menteri Perindustrian
	dan Perdagangan Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 tentang Prosedur Impor Limbah; dan

b.	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan
	Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3), dinyatakan tetap berlaku
	sampai dengan berakhirnya masa berlaku IP Limbah Non B3 tersebut.

			Pasal 14

(1)	Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Direktur Jenderal dapat
	membentuk satuan tugas pengawasan yang terdiri dari instansi teknis terkait.

(2)	Satuan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan
	evaluasi dan monitor serta memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur
	Jenderal sebagai bahan pertimbangan menetapkan kebijakan.

			Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
41/M-DAG/PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun
(Non B3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

			Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	24 Desember 2008

Menteri Perdagangan R.I.,
ttd,

Mari Elka Pangestu

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 719 kali - Dicetak 0 kali ›