Minggu, 18 Agustus 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 24

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 24/PJ.51/2001

Ditetapkan tanggal 7 Agustus 2001

PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001 Topik: Semua PPN » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2001

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											     7 Agustus 2001

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 24/PJ.51/2001

						TENTANG

	              PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-552/PJ./2001 tanggal 
7 Agustus 2001, tentang Penetapan Nilai Stiker Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman 
Suara Dan Penunjukan Asosiasi yang Memberikan Rekomendasi Untuk Penebusan Stiker Serta Tata Cara 
Penebusan Dan Pelaporannya.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah:
1.	Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atas pita rekaman suara (kaset 
	isi), rekaman suara/lagu di atas disc (compact disc) dan rekaman lagu beserta tayangan gambar di 
	atas disc jenis video compact disc karaoke, telah dilakukan penyesuaian menjadi sebagaimana 
	dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud.
2.	Untuk penyerahan produk rekaman suara selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 
	sampai dengan angka 7 Keputusan Direktur Jenderal Pajak dimaksud, seperti Kaset, VCD, CD yang 
	berisi materi buku pelajaran umum termasuk pelajaran bahasa, pelajaran keagamaan, LD Karaoke 
	dan DVD Karaoke dikenakan PPN sesuai ketentuan umum PPN.
3.	Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang dipergunakan untuk menebus stiker pada suatu Masa Pajak 
	harus dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Masa PPN pada Masa Pajak yang sama yaitu Masa Pajak 
	diterimanya permohonan secara lengkap.
4.	Kepala Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban melakukan konfirmasi Faktur Pajak yang diajukan untuk 
	penebusan stiker setelah menerima fotokopi Faktur Pajak dan SSP lembar ke 1 dari Kepala Kantor 
	Wilayah DJP dan melakukan pengawasan SSP lembar ke-2 serta menindaklanjuti sesuai ketentuan.
5.	Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor SE-13/PJ.51/2000 tanggal 8 Mei 2000 
	tentang Penebusan Stiker Tanda Lunas PPN Dan Pelayanannya, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL

ttd,

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Historis Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 518 kali - Dicetak 0 kali ›