Sabtu, 25 Oktober 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 8

Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983

Ditetapkan tanggal 31 Desember 1983

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: PPN Umum » Undang-Undang » 1983 Topik: Semua PPN » Undang-Undang » 1983

Undang-Undang No 8 TAHUN 1983 telah mengalami perubahan atau penyempurnaan Untuk melihat peraturan yang merubah atau menyempurnakan Klik disini
				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					   NOMOR 8 TAHUN 1983

					           TENTANG

           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:	a.	bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan
				Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan
				kewajiban warga negara, karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah
				satu perwujudan kewajiban kenegaraan bagi setiap warga negara yang 
				merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembiayaan
				pembangunan nasional;

			b.	bahwa sistem perpajakan yang merupakan dasar pelaksanaan pemungutan
				pajak negara yang selama ini berlaku tidak sesuai lagi dengan tingkat 
				pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, baik 
				dalam segi kegotongroyongan nasional maupun dalam laju pembangunan
				yang telah tercapai;

			c.	bahwa sistem perpajakan, khususnya yang tertuang dalam ketentuan-
				ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku selama ini belum dapat 
				menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam
				meningkatkan pendapatan negara yang sangat diperlukan guna mewujudkan
				kelangsungan pembiayaan negara dan kelangsungan pembangunan yang 
				berdasarkan pada asas-asas pembangunan nasional;

			d.	bahwa sistem pajak penjualan yang berlaku dewasa ini sudah tidak sesuai 
				lagi sebagai sarana yang dapat menunjang kebutuhan tersebut di atas;

			e.	bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengatur kembali sistem pajak
				penjualan dengan sistem pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak
				penjualan atas barang mewah dengan undang-undang;

Mengingat	:	1.	Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) 
				Undang-Undang Dasar 1945;
	
			2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
				II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia;

			3.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
				Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
				Negara Nomor 3262);

			4.	Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan Tahun 1984
				(Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
				3263);

					     Dengan persetujuan

			DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

					   M E M U T U S K A N :

			Dengan mencabut :

			Undang-undang Nomor 35 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
			Nomor 19 Tahun 1951 tentang Pemungutan Pajak Penjualan (Lembaran Negara Tahun
			1951 Nomor 94) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 85,
			Tambahan Lembaran Negara Nomor 489) sebagaimana beberapa kali diubah dan 
			ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perubahan dan
			Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 (Lembaran Negara Tahun 1968 
			Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2847).

Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA
			DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.


						BAB I

					   KETENTUAN UMUM

						Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-
	undangan Pabean;

b.	Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak 
	maupun barang tidak bergerak;

c.	Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses 
	pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini;

d.	Penyerahan Barang Kena Pajak :

	1)	Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
		a)	penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian;
		b)	pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian 
			leasing;
		c)	pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak;
		d)	penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
		e)	pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma;
		f)	persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

	2)	Yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah :
		a)	penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam Kitab 
			Undang-undang Hukum Dagang;
		b)	penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang-piutang;
		c)	pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan.

e.	Jasa adalah semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau 
	perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai;

f.	Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan 
	undang-undang ini;

g.	Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah kegiatan melaksanakan pemberian Jasa Kena Pajak yang 
	dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk Jasa Kena Pajak yang dilakukan 
	untuk kepentingan sendiri;

h.	Impor adalah semua kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean;

i.	Ekspor adalah semua kegiatan mengeluarkan barang ke luar Daerah Pabean;

j.	Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau 
	sifatnya;

k.	Pengusaha adalah orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau 
	pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha 
	perdagangan, atau melakukan usaha jasa;

l.	Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang dikenakan pajak 
	berdasarkan undang-undang ini. 

	Tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha kecil yang batasan dan 
	ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan;

m.	Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari 
	bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, 
	merakit, mencampur, mengemas, membotolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan 
	lain melakukan kegiatan itu.

	Yang tidak termasuk dalam pengertian Menghasilkan ialah : 
	1)	menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan;
	2)	menangkap atau memelihara ikan;
	3)	mengeringkan atau menggarami makanan;
	4)	membungkus atau mengepak yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau 
		eceran;
	5)	menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan 
		oleh usaha katering.

n.	Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian yang diminta atau yang seharusnya 
	diminta oleh penjual atau pemberi Jasa atau Nilai Impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung 
	pajak yang terhutang;

o.	Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh 
	penjual karena penyerahan barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini, 
	potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga Barang yang dikembalikan;

p.	Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
	oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-
	undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;

q.	Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan 
	lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk 
	Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini;

r.	Pembeli adalah orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak;

s.	Penerima Jasa adalah orang atau badan yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak;

t.	Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat 
	Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada 
	saat Impor Barang Kena Pajak;

u.	Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu 
	pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena Pajak;

v.	Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada 
	waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;

w.	Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, kecuali ditetapkan 
	lain oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 2

(1)	Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau 
	Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau 
	Jasa Kena Pajak itu dilakukan.

(2)	Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila :
	a.	dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau 
		penguasaan Pengusaha yang sama, atau
	b.	Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah 
		modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan 
		modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, 
		demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir.


						BAB II

				PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK

						Pasal 3

(1)	Pengusaha yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d dikenakan pajak, wajib 
	melaporkan usahanya kepada Direktorat Jenderal Pajak di tempat Pengusaha itu bertempat tinggal 
	atau berkedudukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu yang 
	ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

(2)	Orang atau badan yang mengekspor barang dan/atau menyerahkan Barang Kena Pajak di Daerah 
	Pabean kepada Pengusaha Kena Pajak, dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
	Pajak di tempat orang atau badan itu bertempat tinggal atau berkedudukan.

(3)	Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Keputusan Pengukuhan.

(4)	Pengusaha Kena Pajak yang tidak melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
	wajib menyetor pajak yang terhutang dengan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% 
	(dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.


						BAB III

			       OBYEK PAJAK DAN KEWAJIBAN PENCATATAN

						Pasal 4

(1)	Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

	a.	penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan di Daerah Pabean dalam lingkungan 
		perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang :
		1)	menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut;
		2)	mengimpor Barang Kena Pajak tersebut;
		3)	mempunyai hubungan istimewa dengan Pengusaha yang dimaksud pada huruf a 
			angka 1) dan angka 2);
		4)	bertindak sebagai penyalur utama atau agen utama dari Pengusaha yang dimaksud 
			pada huruf a angka 1) dan angka 2);
		5)	menjadi pemegang hak atau pemegang hak menggunakan paten dan merek dagang 
			dari Barang Kena Pajak tersebut;

	b.	penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan di Daerah 
		Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha yang memilih untuk 
		dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

	c.	impor Barang Kena Pajak;

	d.	penyerahan Jasa Kena Pajak.

(2)	Dengan Peraturan Pemerintah :

	a.	Pajak Pertambahan Nilai dapat diberlakukan terhadap semua penyerahan Barang Kena Pajak 
		yang dilakukan di Daerah Pabean oleh pedagang besar atau pedagang eceran dalam 
		lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;

	b.	diatur penyerahan jenis-jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.


						Pasal 5

(1)	Disamping pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan juga Pajak Penjualan 
	atas Barang Mewah terhadap :
	a.	penyerahan Barang Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang 
		Mewah di Daerah Pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya;
	b.	impor Barang Mewah.

(2)	Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan oleh 
	Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor.


						Pasal 6

(1)	Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan 
	Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam pembukuan perusahaan.

(2)	Pada catatan dalam pembukuan itu harus dicantumkan secara terpisah dan jelas, jumlah harga 
	perolehan dan penyerahan Barang atau Jasa yang terhutang pajak, yang tidak terhutang pajak, yang 
	dikenakan tarif 0% (nol persen), dan yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(3)	Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih dikenakan pajak 
	dengan pedoman Norma Penghitungan, sepanjang terhutang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
	Jasa, wajib membuat catatan nilai peredaran bruto secara teratur, yang menjadi Dasar Pengenaan 
	Pajak Pertambahan Nilai itu.


						BAB IV

			        TARIF PAJAK DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

						Pasal 7

(1)	Tarif Pajak Pertambahan Nilai berjumlah 10% (sepuluh persen).

(2)	Atas ekspor Barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

(3)	Dengan Peraturan Pemerintah, tarif pajak sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat diubah 
	menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen).


						Pasal 8

(1)	Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen).

(2)	Atas ekspor Barang Mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen).

(3)	Dengan Peraturan Pemerintah tarif pajak sebagaimana ditentukan pada ayat (1) dapat diubah menjadi 
	setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima persen).

(4)	Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas 
	Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(5)	Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menurut ayat (4) diatur 
	oleh Menteri Keuangan.


						Pasal 9

(1)	Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitung dengan mengalikan tarif 
	sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2)	Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa yang 
	sama.

(3)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka 
	selisihnya merupakan pajak yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.

(4)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka 
	selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan dengan pajak terhutang dalam 
	Masa Pajak berikutnya, atau dapat dikembalikan.

(5)	Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak disamping melakukan penyerahan kena 
	pajak juga melakukan penyerahan tidak kena pajak, sepanjang bagian penyerahan kena pajak itu 
	dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalam pembukuan, maka jumlah Pajak Masukan yang 
	dapat dikreditkan hanya sebesar Pajak Masukan yang telah dibayar pada waktu perolehan atau 
	pengimporan Barang Kena Pajak yang diserahkan kepada Pengusaha Kena Pajak, atau yang dipakai 
	untuk menghasilkan Barang Kena Pajak.

(6)	Dalam hal bagian penyerahan kena pajak maupun bagian penyerahan tidak kena pajak sebagaimana 
	dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diketahui dengan pasti, Menteri Keuangan dapat menetapkan 
	suatu pedoman penghitungan jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk bagian penyerahan 
	kena pajak.

(7)	Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 memilih dikenakan pajak 
	dengan pedoman Norma Penghitungan, sepanjang terhutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat 
	mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar terhadap Pajak Keluaran yang harus dipungut, 
	dengan mempergunakan pedoman penghitungan kredit Pajak Masukan yang ditetapkan dengan 
	Keputusan Menteri Keuangan.

(8)	Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara yang diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran 
	untuk :
	a.	pembelian Barang atau Jasa sebelum Pengusaha dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;
	b.	pembelian Barang dan pengeluaran biaya lain yang tidak mempunyai hubungan langsung 
		dengan proses menghasilkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
	c.	pembelian dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi.


						Pasal 10

(1)	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang dalam suatu Masa Pajak dihitung dengan 
	mengalikan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 8, dengan Dasar Pengenaan Pajak.

(2)	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau Impor Barang 
	Mewah, tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut ketentuan 
	sebagaimana diatur dalam Pasal 7.

(3)	Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor Barang Mewah dapat meminta kembali pajak yang dibayar 
	pada waktu perolehan Barang Mewah yang diekspor itu.


						BAB V

			          SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERHUTANG DAN 
				      LAPORAN PENGHITUNGAN PAJAK

						Pasal 11

(1)	Pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa 
	Kena Pajak, atau pada saat impor Barang Kena Pajak.

(2)	Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka 
	pajak yang terhutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pembayaran.


						Pasal 12

(1)	Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, terhutang pajak 
	di tempat tinggal atau kedudukan mereka dan/atau di tempat usaha dilakukan.

(2)	Atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak yang mempunyai lebih dari satu tempat usaha, 
	Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terhutang.

(3)	Dalam hal Impor, pajak terhutang di tempat Barang Kena Pajak dimasukkan dan dipungut melalui 
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


						Pasal 13

(1)	Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak pada saat penyerahan Barang Kena Pajak 
	atau Jasa Kena Pajak.

(2)	Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, Faktur 
	Pajak dibuat pada saat pembayaran.

(3)	Menyimpang dari ayat (1) dan ayat (2), Pengusaha Kena Pajak dapat diizinkan oleh Direktur Jenderal 
	Pajak untuk membuat satu Faktur Pajak meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada Pembeli 
	Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak yang sama selama sebulan takwim setelah akhir 
	bulan takwim yang bersangkutan.

(4)	Pengusaha yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b dikenakan pajak, hanya membuat Faktur Pajak 
	semata-mata untuk Penyerahan Barang Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak.

(5)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuat Faktur Pajak untuk setiap pemungutan pajak 
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).

(6)	Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan catatan tentang penyerahan yang dikenakan pajak menurut 
	undang-undang ini yang meliputi :
	a.	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena 
		Pajak atau Jasa Kena Pajak;
	b.	Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima 
		Jasa Kena Pajak;
	c.	Macam, jenis, kuantum, harga satuan, dan jumlah Harga Jual atau Penggantian;
	d.	Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
	e.	Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
	f.	Tanggal penyerahan.

(7)	Bentuk, ukuran, pengadaan, serta tata cara penyampaian Faktur Pajak diatur lebih lanjut oleh Menteri 
	Keuangan.

(8)	Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak menurut 
	ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) dikenakan sanksi berupa denda 
	administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.


						Pasal 14

(1)	Orang atau Badan yang tidak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dilarang membuat Faktur 
	Pajak.

(2)	Dalam hal Faktur Pajak telah dibuat, maka orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
	harus menyetorkan jumlah pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak kepada Kas Negara dan 
	dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.


						Pasal 15

(1)	Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
	dan Pasal 10 kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah akhir 
	Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa.

(2)	Keterangan dan dokumen yang harus dicantumkan dan/atau dilampirkan pada Surat Pemberitahuan 
	Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3)	Surat Pemberitahuan Masa dianggap tidak dimasukkan jika Pengusaha Kena Pajak tidak 
	melaksanakan, atau tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) 
	dan ayat (2).


						Pasal 16

(1)	Atas permohonan tertulis Pengusaha Kena Pajak, kelebihan pembayaran pajak yang belum 
	dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pengembaliannya dilakukan dalam 
	jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
	Perpajakan, atau dalam jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(2)	Kelebihan pembayaran pajak atas Barang yang diekspor dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan.


						BAB VI
					 KETENTUAN LAIN-LAIN

						Pasal 17

Hal-hal yang menyangkut pengertian, tata cara pemungutan sanksi administrasi dan sanksi pidana berkenaan 
dengan pelaksanaan undang-undang ini, yang secara khusus belum diatur dalam undang-undang ini, berlaku 
ketentuan dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan 
perundang-undangan lainnya.


						BAB VII
					 KETENTUAN PERALIHAN

						Pasal 18

(1)	Dengan berlakunya undang-undang ini :
	a.	semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan Impor Barang Kena Pajak 
		yang telah dilakukan sebelum undang-undang ini berlaku, tetap terhutang pajak menurut 
		Undang-undang Pajak Penjualan 1951;
	b.	selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan 
		pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut dan 
		diganti dinyatakan masih berlaku.

(2)	Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.


						BAB VIII
					  KETENTUAN PENUTUP

						Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.


						Pasal 20

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.


						Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




						Disahkan di Jakarta,
						Pada tanggal 31 Desember 1983
						PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

							          ttd

						                SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 31 Desember 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
     REPUBLIK INDONESIA,

   	     ttd

      SUDHARMONO, S.H.




		         LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR 51






					        PENJELASAN
						  ATAS

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 8 TAHUN 1983

						TENTANG

           PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

UMUM

Pembangunan nasional yang berlandaskan Garis-garis Besar Haluan Negara, yang telah dan akan terus 
dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 telah mengakibatkan tidak saja keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi 
seluruh rakyat Indonesia, tetapi juga menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi 
di segala bidang kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut di atas diperlukan investasi dalam jumlah besar, yang 
pelaksanaannya harus berlandaskan kemampuan sendiri. Oleh karena itu sudah waktunya diletakkan suatu 
landasan yang dapat lebih menjamin tersedianya dana itu dari sumber-sumber di dalam negeri sebagai 
pencerminan kegotong-royongan nasional dalam usaha melepaskan diri dari ketergantungan pada sumber luar 
negeri, sehingga bantuan luar negeri hanya merupakan pelengkap yang makin lama makin kecil peranannya.

Disamping itu diperlukan usaha yang sungguh-sungguh untuk mengerahkan dana-dana investasi yang 
bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan Pemerintah, serta penerimaan devisa yang berasal dari 
ekspor, sehingga pada akhirnya mampu membiayai sendiri seluruh pembangunan nasional.

Sistem perpajakan yang berlaku dewasa ini, khususnya Pajak Penjualan 1951, tidak lagi memadai untuk 
menampung kegiatan masyarakat dan belum mancapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk 
meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Dalam rangka itulah dengan dilandasi pertimbangan yang seksama tentang kemampuan rakyat, rasa keadilan 
dan kebutuhan pembangunan serta untuk mendorong dan meningkatkan daya saing komoditi ekspor non 
minyak di pasaran luar negeri, dengan dukungan kondisi dan kemampuan aparat perpajakan yang terus 
berkembang, pajak penjualan dengan sistem pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas 
barang mewah ini diberlakukan untuk menggantikan pajak penjualan yang sekarang berlaku.

Dengan mengingat pada sistemnya, undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk memperlihatkan bahwa dua macam pajak 
yang diatur disini merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut satu kali pada sumbernya yaitu pada tingkat pabrikan, atau pada 
waktu impor. Pajak Pertambahan Nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan.
Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi karena pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul 
pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya, maka beban pajak ini pada 
akhirnya tidaklah lebih berat.

Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam 
menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa 
kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, 
sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar 
pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Tarif yang berlaku atas Penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak dibuat lebih sederhana dengan menerapkan 
tarif seragam, artinya, satu macam tarif untuk semua jenis Barang Kena Pajak. Dengan demikian 
pelaksanaannya menjadi lebih mudah, tidak memerlukan daftar penggolongan barang dengan tarif yang 
berbeda.

Atas barang mewah, selain dikenakan Pajak Pertambahan Nilai juga dikenakan Pajak Penjualan sebagai suatu 
upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak yang sekaligus pula merupakan upaya 
untuk mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Sebaliknya atas semua barang 
yang merupakan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan hasil agraria lainnya yang 
tidak diproses, bukan merupakan sasaran pengenaan pajak.

Selanjutnya atas ekspor barang dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen) atau dengan kata lain, 
dibebaskan dari pajak, bahkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah termasuk dalam harga barang yang 
diekspor, dapat dikembalikan. Pembebasan dan pengembalian pajak yang telah dibayar atas barang yang 
diekspor ini adalah sesuai dengan prinsip pengenaan pajak atas konsumsi (pemakaian umum) barang dan jasa 
di dalam negeri atau di dalam Daerah Pabean. Karenanya atas barang yang tidak dikonsumsi di dalam negeri 
(diekspor), tidak dikenakan pajak. Dasar pertimbangan lain adalah agar dalam harga barang yang diekspor itu 
tidak termasuk beban pajak sehingga dengan demikian membantu menekan harga pokok barang ekspor dan 
meningkatkan daya saingnya di pasaran internasional. Sebaliknya atas impor barang dikenakan pajak yang 
sama dengan produksi barang dalam negeri.

Semua orang atau badan yang menghasilkan, mengimpor, memperdagangkan barang atau memberikan jasa 
dapat dikenakan pajak. Namun demikian undang-undang memberikan pengaturan untuk mengenakan pajak 
atas penyerahan barang oleh pengusaha yang menjadi agen atau penyalur dan/atau pedagang eceran serta 
jasa-jasa tertentu bila berdasarkan pertimbangan kepentingan pembangunan nasional, kesiapan 
pelaksanaannya telah dicapai.

Pengusaha kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari pengenaan 
pajak. Jadi hanya pengusaha yang menghasilkan (pabrikan) dan memperdagangkan barang yang tergolong 
besar saja yang dikenakan pajak. Dengan demikian dalam undang-undang ini telah diatur secara tegas dan 
jelas tentang Pengusaha, Barang, Jasa dan Penyerahan Barang atau Penyerahan Jasa yang dikenakan pajak.

Atas Penyerahan Barang atau Jasa wajib dibuat Faktur Pajak sebagai bukti transaksi Penyerahan Barang yang 
terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini 
merupakan bukti pungutan yang bagi Pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan 
jumlah pajak yang terhutang.

Kebijaksanaan khusus mengenai pajak yang dapat dikreditkan diberlakukan terhadap Pengusaha yang 
disamping menyerahkan Barang kepada Pengusaha Kena Pajak juga menyerahkan Barang kepada orang atau 
badan lainnya yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, serta terhadap Pengusaha yang 
dikenakan pajak dengan pedoman norma penghitungan Pajak Masukan atas Penyerahan Barang. Dengan 
demikian efek berganda dari pungutan pajak dapat dihilangkan karena Pengusaha hanya diharuskan membayar 
selisih antara pajak yang harus dipungut dan jumlah pajak yang telah dibayarnya. Efek berganda hanya terjadi 
pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan hal ini dilakukan secara sadar untuk menegakkan prinsip 
keadilan dalam pembebanan pajak.

Disamping itu undang-undang ini mengandung unsur mendidik dan membina kesadaran serta tanggung jawab 
Pengusaha dengan memberikan kepercayaan untuk memungut dan menyetorkan sendiri pajak yang terhutang 
kepada negara.

Dalam rangka ini pulalah hendaknya dilihat ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan seperti pemeriksaan, 
ketetapan pajak, ketetapan pajak tambahan, sanksi administrasi dan pidana, serta perlindungan terhadap 
hak-hak pengusaha dengan memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dan banding kepada Badan 
Peradilan Pajak yang dewasa ini disebut Majelis Pertimbangan Pajak yang diatur dalam Undang-undang 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam kaitan inilah Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan harus dilihat sebagai 
suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini, karena Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan memuat ketentuan tentang prosedur atau tata cara pelaksanaan dan sanksi perpajakan 
sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan material yang dimuat dalam Undang-undang tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah ini.  


PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

	Huruf a

		Wilayah Republik Indonesia yang tidak termasuk Daerah Pabean adalah pelabuhan bebas, 
		bonded area, dan daerah lain yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-
		undangan lainnya.

	Huruf b

		Barang yang dimaksud di sini adalah barang bergerak dan barang tidak bergerak yang 
		berwujud sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

	Huruf c

		Barang yang kena pajak adalah Barang sebagai hasil pabrikasi, Barang yang bukan berasal 
		dari hasil pabrikasi, misalnya barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, 
		perikanan, dan hasil agraria lainnya yang tidak diolah lebih lanjut, tidak termasuk dalam 
		pengertian Barang Kena Pajak.

	Huruf d
		1)	Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak :

			a)	perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar-
				menukar, jual beli dengan angsuran atau perjanjian lain yang mengakibatkan 
				penyerahan hak atas Barang;

			b)	selain dengan cara dimaksud pada huruf a) di atas, Penyerahan Barang juga 
				dapat terjadi melalui perjanjian sewa beli dan leasing. Penyerahan Barang 
				dianggap telah terjadi pada saat barang dipindahkan penguasaannya dari 
				penjual atau lessor kepada pembeli atau lessee, meskipun pembayaran 
				dalam bentuk angsuran sewa-beli dilakukan secara bertahap;

			c)	pengalihan Barang dalam keadaan bergerak yaitu perpindahan Barang karena 
				suatu pesanan atau permintaan untuk menghasilkan Barang dengan bahan 
				dan atas petunjuk dari si pemesan;

			d)	yang dimaksud dengan pedagang perantara ialah orang atau badan yang 
				dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri 
				melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain 
				dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Yang 
				dimaksud dengan juru lelang di sini adalah juru lelang Pemerintah atau yang 
				ditunjuk oleh Pemerintah.

			e)	pemakaian sendiri diartikan pemakaian untuk kepentingan Pengusaha sendiri, 
				pengurus, atau karyawannya. Sedangkan pemberian cuma-cuma diartikan 
				sebagai pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, antara lain pemberian 
				contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli.

			f)	persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran 
				perusahaan disamakan dengan pemakaian sendiri, oleh karena itu dianggap 
				sebagai penyerahan barang yang dikenakan pajak.

		2)	Yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana 
			tersebut dalam angka 2 sebagai berikut :

			a)	cukup jelas;

			b)	cukup jelas;

			c)	yang dimaksud dengan perusahaan atau bagian-bagiannya adalah aktiva yang 
				menurut tujuan semula tidak untuk dijual.

	Huruf e

		Semua kegiatan pelayanan dan pekerjaan jasa, antara lain jasa angkutan, borongan, 
		persewaan barang bergerak, persewaan barang tidak bergerak, hiburan, biro perjalanan, 
		perhotelan, jasa notaris, pengacara, akuntan, konsultan, kantor administrasi, dan komisioner, 
		termasuk dalam pengertian Jasa.

	Huruf f

		Jasa Kena Pajak diartikan sebagai Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) 
		huruf d dan ayat (2) huruf b.

	Huruf g

		Lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b.

	Huruf h

		Kegiatan memasukkan barang dari pelabuhan bebas atau bonded area ke Daerah Pabean 
		termasuk pula dalam pengertian Impor.

	Huruf i

		Kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean ke pelabuhan bebas atau bonded area 
		termasuk pula dalam pengertian Ekspor.

	Huruf j

		Dalam pengertian Perdagangan termasuk kegiatan tukar-menukar barang.

	Huruf k

		Pengusaha dapat berbentuk usaha perorangan atau badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, 
		Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
		apapun, Persekutuan, Perseroan, atau Perkumpulan Lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan 
		Koperasi, Yayasan atau Lembaga, dan Bentuk Usaha Tetap.

		Orang atau badan tersebut melakukan kegiatan :
		1)	menghasilkan Barang seperti dimaksud dalam huruf m. Pengusahanya disebut 
			Pabrikan atau Produsen;
		2)	usaha Jasa. Pengusahanya disebut Pengusaha Jasa;
		3)	usaha Perdagangan. Pengusahanya disebut Pedagang;
		4)	impor. Pengusahanya disebut Importir.

		Untuk menjaga kemungkinan penafsiran yang sangat luas, maka pengertian Pengusaha 
		dibatasi pada orang atau badan yang melakukan kegiatan tersebut di atas dalam lingkungan 
		perusahaan atau pekerjaannya. Bila unsur ini tidak dipenuhi maka orang atau badan dimaksud 
		tidak merupakan Pengusaha.

	Huruf l

		Pengertian "dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini" adalah dikenakan pajak 
		berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5. Pada dasarnya semua Pengusaha Kena Pajak dikenakan 
		pajak, akan tetapi undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap Pengusaha Kena 
		Pajak yang tergolong sebagai pengusaha kecil meskipun melakukan Penyerahan Barang Kena 
		Pajak. Pembebasan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan pengusaha kecil.

	Huruf m

		Perubahan bentuk atau sifat Barang terjadi karena adanya atau dilakukannya suatu proses 
		pengolahan yang menggunakan satu faktor produksi atau lebih, termasuk kegiatan :

		-	merakit		:	menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu Barang 
						menjadi barang setengah jadi atau barang jadi seperti merakit 
						mobil, barang elektronik, perabot rumah tangga, dan 
						sebagainya;

		-	memasak	:	mengolah Barang dengan cara memanaskan. Pengertian 
						memanaskan termasuk merebus, membakar, mengasap, 
						memanggang, dan menggoreng, baik dicampur dengan bahan 
						lain atau tidak;

		-	mencampur	:	mempersatukan dua atau lebih unsur (zat) untuk 
						menghasilkan satu atau lebih Barang lain;

		-	mengemas	:	menempatkan suatu Barang kedalam suatu benda yang 
						melindunginya dari kerusakan dan/atau untuk meningkatkan 
						kekuatan pemasarannya; 

		-	membotolkan	:	memasukkan minuman atau benda cair ke dalam botol yang 
						ditutup menurut cara tertentu;

		-	menambang	:	mengambil hasil sumber kekayaan alam dari permukaan atau 
						dari dalam tanah, baik di darat maupun di laut,

		dan kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan kegiatan itu, atau menyuruh orang atau 
		badan lain melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.

		Ketentuan ini mengatur pula kegiatan tertentu yang hasilnya tidak dikenakan pajak menurut 
		undang-undang ini seperti tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 5) yang dapat 
		dijelaskan sebagai berikut :

		-	angka 1) dan 2) adalah kegiatan dibidang usaha yang bersifat agraris (pertanian, 
			perkebunan dan kehutanan, peternakan dan perikanan) yang hasilnya diperoleh 
			melalui proses pertumbuhan dan populasi (bukan pabrikasi) serta banyak dipengaruhi 
			oleh faktor alam;

		-	angka 3) adalah kegiatan melalui proses mengeringkan dan menggarami makanan dari 
			barang yang dihasilkan bidang usaha tersebut pada angka 1) dan 2) dengan cara 
			sederhana, misalnya mengeringkan atau menggarami ikan menjadi ikan asin;

		-	angka 4) adalah kegiatan membungkus atau mengepak Barang sebagai kegiatan 
			pelayanan lebih lanjut dari suatu kegiatan penjualan Barang yang dilakukan oleh 
			pedagang besar atau pengecer, yang berbeda dengan pengertian mengemas;

		-	angka 5) cukup jelas.

	Huruf n

		Cukup jelas.

	Huruf o

		Semua biaya seperti biaya pemasangan, asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, 
		biaya pengiriman, komisi, biaya garansi, bunga, dan biaya lain sepanjang berkaitan dengan 
		penyerahan Barang, merupakan unsur Harga Jual yang dikenakan pajak.

		Yang dapat dikurangkan dari Harga Jual adalah :

		1)	potongan harga seperti potongan tunai atau rabat, sepanjang masih dalam batas adat 
			kebiasaan pedagang yang baik, dapat dikurangkan dari Harga Jual asalkan tercantum 
			dalam Faktur Pajak.

			Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, komisi, premi, atau 
			balas jasa lainnya yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang;

		2)	Barang yang dikembalikan karena rusak, perbedaan mutu, jenis atau tipe, dan Barang 
			yang hilang dalam perjalanan.

	Huruf p

		Cukup jelas.

	Huruf q

		Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Patokan Impor (HPI) atau Cost 
		Insurance and Freight (CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua 
		biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Pabean.

	Huruf r

		Pengertian Pembeli dalam undang-undang ini lebih luas dari pengertian pembeli pada 
		umumnya, karena didalamnya termasuk orang atau badan yang menerima atau dianggap 
		menerima Penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d.

	Huruf s

		Cukup jelas.

	Huruf t

		Cukup jelas.

	Huruf u

		Pembeli, Penerima Jasa atau Importir wajib membayar Pajak Pertambahan Nilai dan menerima 
		bukti pungutan pajak pada saat menerima Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
		Pajak atau pada saat Impor Barang Kena Pajak. Pajak yang dibayar inilah yang dinamakan 
		Pajak Masukan.

	Huruf v

		Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib 
		memungut Pajak Pertambahan Nilai. Pajak yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak inilah 
		yang dinamakan Pajak Keluaran.

	Huruf w

	Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi Pengusaha Kena Pajak bahwa pajak 
	terhutang atas seluruh penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan selama 
	satu bulan takwim. Namun demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menentukan Masa 
	Pajak lain dari satu bulan takwim guna memudahkan instansi lain yang membantu pemungutan pajak, 
	misalnya dalam hal Impor.

Pasal 2

	Ayat (1)

		Pengaruh hubungan istimewa seperti yang dimaksud dalam undang-undang ini ialah adanya 
		kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini Direktur Jenderal 
		Pajak mempunyai kewenangan melakukan penyesuaian Harga Jual atau Penggantian yang 
		menjadi Dasar Pengenaan Pajak dengan harga pasar wajar yang berlaku di pasaran bebas.

	Ayat (2)

		Huruf a

			Yang dimaksud dengan pemilikan dalam ayat ini, menyangkut bidang permodalan, 
			sedangkan penguasaan berhubungan dengan bidang manajemen, termasuk hubungan 
			kekeluargaan antara para pihak yang bersangkutan.

			Kata langsung di sini diartikan bahwa seluruh atau sebagian modal atau manajemen 
			dari dua perusahaan atau lebih yang terlibat dalam Penyerahan Barang (penjual dan 
			pembeli) dimiliki dan dilaksanakan oleh Pengusaha yang sama atau di bawah 
			penguasaan Pengusaha yang sama. Kata tidak langsung diartikan bila pemilikan dan 
			penguasaan itu diperoleh karena adanya hubungan keluarga antara Pengusaha dengan 
			pemilik modal atau pelaksana manajemen dari perusahaan-perusahaan tersebut, 
			misalnya bila seluruh atau sebagian modal atau manajemen berada di tangan isteri, 
			anak, atau keluarga lainnya dari Pengusaha;

		Huruf b

			Penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari modal saham 
			atau modal ditempatkan atau modal disetor. Bila salah satu hasil hitungan itu 
			menunjukkan penyertaan modal berjumlah 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, 
			maka dianggap telah ada hubungan istimewa.

Pasal 3

	Ayat (1)

		Cukup jelas.

	Ayat (2)

		Orang atau badan yang mengekspor Barang dan/atau yang menyerahkan Barang di Daerah 
		Pabean kepada Pengusaha Kena Pajak tidak wajib melaporkan usahanya. Akan tetapi bila 
		berdasarkan beberapa pertimbangan, misalnya untuk dapat mengkreditkan atau meminta 
		kembali Pajak Masukan, orang atau badan tersebut dapat memilih atau meminta untuk 
		dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

	Ayat (3)

		Surat Keputusan Pengukuhan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak tidak merupakan 
		dasar untuk menentukan mulai saat terhutangnya pajak, tetapi hanya merupakan sarana 
		administrasi dan pengawasan bagi aparatur perpajakan, sebab saat pajak terhutang ditentukan 
		oleh adanya obyek yang dikenakan pajak.

	Ayat (4)

		Bila Pengusaha Kena Pajak tidak melaporkan usahanya, maka ia dianggap telah melanggar 
		kewajibannya dengan iktikad tidak baik dan melalaikan kepercayaan yang telah diberikan 
		kepadanya.

		Karena itu sudah sewajarnya atas pelanggaran tersebut selain harus menyetor pajak yang 
		terhutang, Pengusaha Kena Pajak juga dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 
		2% (dua persen) dari seluruh Dasar Pengenaan Pajak yang timbul sebelum Pengusaha 
		dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 4

	Ayat (1)

		Huruf a

			Penyerahan Barang yang terhutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 
			berikut :

			-	Barang yang diserahkan adalah Barang Kena Pajak;

			-	tindakan penyerahan adalah penyerahan kena pajak;

			-	penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha yang 
				memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak;

			-	penyerahan dilakukan dalam Daerah Pabean Republik Indonesia, termasuk 
				penyerahan untuk Ekspor, meskipun atas Ekspor dikenakan tarif 0% 
				(nol persen);

			-	penyerahan dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 
				sebagai Pengusaha Kena Pajak, artinya dalam rangka kegiatannya sehari-hari 
				sebagai Pengusaha Kena Pajak. Penyerahan Barang yang dilakukan tidak 
				dalam rangka menjalankan perusahaan atau pekerjaannya, misalnya 
				pengoperan aktiva yang tidak dimaksudkan untuk dijual, tidak terhutang pajak.

				Golongan Pengusaha Kena Pajak yang terhutang pajak adalah sebagai 
				berikut :

				1)	Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak. 
					Golongan pengusaha ini disebut Pabrikan atau Produsen. Atas 
					penyerahan Barang Kena Pajak hasil produksi Pabrikan itu kepada 
					pihak mana pun terhutang pajak;

				2)	Pengusaha yang mengimpor Barang Kena Pajak. Atas penyerahan 
					Barang Kena Pajak oleh Importir kepada pihak mana pun terhutang 
					pajak;

				3)	Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikan 
					dan/atau dengan Importir. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh 
					Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pabrikan 
					atau Importir kepada pihak mana pun terhutang pajak;

				4)	Agen dan penyalur utama dari Pabrikan dan Importir. Ditetapkannya 
					agen dan penyalur utama dari Pabrikan dan Importir sebagai 
					Pengusaha Kena Pajak berdasarkan pertimbangan adanya hubungan 
					khusus diantara mereka yang berpengaruh atas sistem perdagangan 
					dan pemasaran barang. Pabrikan atau Importir adalah pihak yang 
					menyuruh, atau meminta atau memberikan hak kepada penyalur atau 
					agen utama untuk memasarkan Barang hasil produksinya atau 
					Barang yang diimpornya berdasarkan jenis Barang dan/atau wilayah 
					pemasaran tertentu menurut perjanjian yang disetujui bersama.

					Atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh agen atau penyalur utama 
					kepada pihak mana pun terhutang pajak;

				5)	Pengusaha yang menjadi pemegang atau pemegang hak 
					menggunakan paten dan merek dagang dari Barang Kena Pajak.

					Ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, oleh karena Pengusaha 
					tersebut telah mempunyai hak dan kekuasaan untuk menghasilkan, 
					memasarkan atau menyuruh orang lain melakukan kegiatan itu 
					menurut perjanjian yang disetujui bersama.

					Atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha tersebut 
					kepada pihak manapun terhutang pajak;

		Huruf b

			Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak hanya 
			terhutang pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan kepada Pabrikan 
			atau Pengusaha Kena Pajak lainnya;

		Huruf c

			Pajak juga dipungut pada saat Impor Barang. Pemungutan dilakukan oleh Direktorat 
			Jenderal Bea dan Cukai.

			Berbeda dengan Penyerahan Barang Kena Pajak tersebut pada huruf a dan b, maka 
			siapa pun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa 
			memperhatikan apakah dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya 
			atau tidak, tetap dikenakan pajak;

		Huruf d

			Pada dasarnya semua Jasa dapat dikenakan pajak. Meskipun demikian Jasa dibidang 
			pendidikan, sosial, agama, dan kesehatan yang diselenggarakan untuk kepentingan 
			umum dan tidak semata-mata mencari laba, tidak dimaksudkan untuk dikenakan pajak 
			dalam rangka melindungi kepentingan umum.

	Ayat (2)

		Huruf a

			Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana 
			untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang untuk memperluas pengenaan 
			Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pedagang besar, 
			agen atau penyalur, dan pedagang eceran besar umpamanya super market;

		Huruf b

			Cukup jelas.

Pasal 5

	Ayat (1)

		Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan disamping Pajak Pertambahan Nilai, artinya 
		penyerahan atau Impor Barang Mewah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan sebagai 
		tambahannya juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak Penjualan atas 
		Barang Mewah tidak dikenakan terhadap semua penyerahan Barang Mewah melainkan hanya 
		atas penyerahan yang dilakukan oleh :
		a.	Pabrikan atau Produsen Barang Mewah;
		b.	Siapa pun yang mengimpor Barang Mewah tanpa memperhatikan apakah Impor 
			tersebut dilakukan terus menerus atau dilakukan hanya sekali-sekali saja.

	Ayat (2)

		Pengertian umum dari Pajak Masukan hanya berlaku pada Pajak Pertambahan Nilai, dan tidak 
		dikenal pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Oleh karena itu Pajak Penjualan atas 
		Barang Mewah yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Penjualan atas Barang 
		Mewah yang terhutang. Dengan demikian prinsip pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu 
		pada waktu :
		a.	penyerahan oleh Pabrikan atau Produsen Barang Mewah, atau
		b.	Impor Barang Mewah;

		Penyerahan pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenakan pajak.

Pasal 6

	Ayat (1)

		Terselenggaranya pencatatan semua jumlah harga perolehan dan Penyerahan Barang Kena 
		Pajak dan Jasa Kena Pajak serta segala hal ihwal yang berhubungan dengannya, merupakan 
		pencerminan teraturnya pembukuan sehingga Dasar Pengenaan Pajak dapat ditentukan 
		dengan mudah dan benar.

	Ayat (2)

		Hal-hal yang diwajibkan untuk dicatat ditentukan pada ayat ini, antara lain :
		-	jumlah harga perolehan atau Nilai impor;
		-	jumlah Harga Jual atau Nilai Penggantian;
		-	jumlah Harga Jual dari bukan Barang Kena Pajak (hasil agraria, perikanan, kehutanan, 
			dan sebagainya);
		-	jumlah Nilai Ekspor;
		-	jumlah Harga Jual yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

	Ayat (3)

		Yang harus dicatat oleh Pengusaha yang berdasarkan Undang-undang Tentang Pajak 
		Penghasilan dikenakan pajak dengan pedoman Norma Penghitungan, hanyalah nilai peredaran 
		bruto setiap bulan yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 7

	Ayat (1)

		Secara umum tarip Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku adalah 10% (sepuluh persen). Pada 
		saat berlakunya undang-undang ini pengenaan pajak masih pada tingkat Penyerahan Barang 
		oleh Pabrikan atau Importir, sehingga tarif efektif yang menjadi beban konsumen tidak akan 
		mencapai 10% (sepuluh persen) dari harga eceran, sebab Pertambahan Nilai yang terjadi 
		dalam sektor perdagangan belum dikenakan pajak ini.

	Ayat (2)

		Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang di dalam negeri, 
		maka Barang yang diekspor atau dikonsumsi di luar negeri tidak dikenakan Pajak 
		Pertambahan Nilai. Oleh karenanya Barang yang diekspor dikenakan tarif 0% (nol persen). 
		Dengan tarif 0% (nol persen) ini Pajak Masukan yang telah dibayar Eksportir pada waktu 
		Perolehan Barang yang diekspor tersebut dapat diminta pengembaliannya. Dengan demikian 
		dalam harga barang yang diekspor tersebut tidak ada lagi unsur Pajak Pertambahan Nilai.

	Ayat (3)

		Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana 
		untuk pembangunan, Pemerintah diberi wewenang untuk mengubah tarif pajak menjadi 
		serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-tingginya 15% (lima belas persen). 
		Perubahan tarif ini tidak boleh meninggalkan prinsip tarif tunggal, artinya harus diberlakukan 
		tarif yang sama untuk semua Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.

Pasal 8

	Ayat (1)

		Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah terdiri dari dua macam, yaitu 10% (sepuluh persen) 
		dan 20% (dua puluh persen).

		Pajak Penjualan tersebut dikenakan sebagai tambahan dari Pajak Pertambahan Nilai, dan 
		bukan sebagai pengganti dari pajak tersebut.

		Oleh karena itu Pajak Penjualan atas Barang Mewah dipungut bersama-sama dengan Pajak 
		Pertambahan Nilai.

		Perbedaan tarif 10% (sepuluh persen) dan 20% (dua puluh persen) diberlakukan berdasarkan 
		kenyataan adanya perbedaan pada tingkat kemewahan dari Barang-barang yang bersangkutan.

	Ayat (2)

		Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

	Ayat (3)

		Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana 
		pembangunan, pemerataan beban pajak, dan pengendalian pola konsumsi mewah, 
		Pemerintah diberi wewenang untuk mengubah tarif pajak menjadi setinggi-tingginya 35% 
		(tiga puluh lima persen).

	Ayat (4)

		Pemerintah diberi wewenang untuk menetapkan kelompok barang-barang tertentu yang 
		dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan Tarif 10% (sepuluh persen) atau 20% 
		(dua puluh persen).

	Ayat (5)

		Macam dan jenis Barang yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang 
		pengelompokkannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan ketentuan pada 
		ayat (4), akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 9

	Ayat (1)

		Cara menghitung pajak yang terhutang adalah dengan mengalikan jumlah Harga Jual, 
		Penggantian atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 
		(1). Pajak yang terhutang ini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena 
		Pajak.

	Ayat (2)

		Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau 
		Impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak 
		Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak 
		atau Jasa Kena Pajak. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut di atas 
		dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

	Ayat (3)

		Selisih yang dimaksud dalam ayat ini harus disetor ke Kas Negara menurut ketentuan 
		sebagaimana diatur dalam Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara 
		Perpajakan.

	Ayat (4)

		Selisih yang dimaksud dalam ayat ini adalah hak Pengusaha Kena Pajak yang dapat 
		dikompensasikan atau diminta kembali.

	Ayat (5)

		Pengusaha Kena Pajak dalam satu Masa Pajak dapat melakukan 2 (dua) macam penyerahan, 
		yaitu penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak. Dalam hal demikian, Pajak 
		Masukan yang dapat dikreditkan hanya Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan 
		kena pajak, yang harus dapat diketahui dengan pasti dari catatan dalam pembukuan 
		Pengusaha Kena Pajak.

	Ayat (6)

		Dalam hal pencatatan Pajak Masukan di dalam pembukuan Pengusaha Kena Pajak tidak 
		dapat diketahui dengan pasti, maka cara pengkreditan Pajak Masukan dihitung berdasarkan 
		pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pedoman tersebut dimaksudkan untuk 
		memberikan kemudahan dan kepastian kepada Pengusaha Kena Pajak.

	Ayat (7)

		Bagi Pengusaha Kena Pajak dimaksud dalam ayat ini, cara pengkreditan Pajak Masukan 
		terhadap Pajak Keluaran, ditentukan dengan suatu pedoman penghitungan kredit Pajak 
		Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pedoman ini selain diperlukan karena 
		golongan Pengusaha Kena Pajak ini hanya diwajibkan membuat catatan peredaran bruto 
		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), juga dimaksudkan untuk membantu golongan 
		Pengusaha Kena Pajak tersebut, agar dapat mengkreditkan Pajak Masukannya meskipun 
		golongan Pengusaha Kena Pajak ini tidak mempunyai bukti pungutan Pajak Masukan.

	Ayat (8)

		Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi khusus 
		untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

		Huruf a

			Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang telah 
			dikukuhkan menurut ketentuan dalam Pasal 3;

		Huruf b

			Cukup jelas.

		Huruf c

			Cukup jelas.

Pasal 10

	Ayat (1)

		Cara menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terhutang adalah dengan 
		mengalikan Harga Jual atau Nilai Impor dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan dalam 
		Pasal 8.

	Ayat (2)

		Berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut beberapa kali, Pajak Penjualan atas 
		Barang Mewah dikenakan satu kali saja pada tingkat Pabrikan atau pada waktu Impor. 
		Karenanya Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar, tidak dapat dikreditkan 
		dengan Pajak Pertambahan Nilai pada waktu penyerahan berikutnya.

	Ayat (3)

		Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibayar pada waktu perolehan, dapat diminta 
		kembali apabila Barang Mewah itu diekspor. Selanjutnya lihat penjelasan Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

	Ayat (1)

		Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip dasar akrual, artinya pajak terhutang 
		pada saat Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak atau Impor 
		Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya 
		diterima pembayarannya.

	Ayat (2)

		Berbeda dengan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), maka dalam hal pembayaran 
		diterima sebelum Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak, pajak 
		terhutang pada saat penerimaan pembayaran tersebut.

Pasal 12

	Ayat (1)

		Ketentuan ini memberikan penegasan mengenai tempat pajak terhutang yang akan 
		menentukan pula wilayah pemungutan pajak.

	Ayat (2)

		Bila Pengusaha Kena Pajak terhutang pajak pada lebih dari satu tempat, sedangkan 
		administrasi penjualan dan keuangan dipusatkan pada suatu tempat, maka untuk 
		memudahkan Pengusaha Kena Pajak tersebut memenuhi kewajiban perpajakan, Pengusaha 
		Kena Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan tertulis untuk memilih tempat 
		pajak terhutang. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian seperlunya memberikan 
		keputusan atas permohonan ini. Apabila permohonan tersebut ditolak, berlaku ketentuan 
		seperti diatur pada ayat (1).

	Ayat (3)

		Cukup jelas.

Pasal 13

	Ayat (1)

		Pembuatan Faktur Pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur 
		Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan 
		Pajak Pertambahan Nilai.

	Ayat (2)

		Lihat penjelasan Pasal 11 ayat (2).

	Ayat (3)

		Untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh 
		Pengusaha Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak. Pembuatan satu Faktur Pajak yang 
		meliputi semua Penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang 
		terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama (langganan tetap) dimaksudkan 
		untuk meringankan beban administrasi pengusaha tersebut. Pembuatan satu Faktur Pajak 
		tersebut baru dilakukan atas izin Direktur Pajak.

	Ayat (4)

		Pengusaha yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak tidak membuat 
		Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukannya kepada bukan 
		Pengusaha Kena Pajak.

	Ayat (5)

		Cukup jelas.

	Ayat (6)

		Cukup jelas.

	Ayat (7)

		Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeragamkan bentuk, ukuran, pengadaan, dan tata cara 
		penyampaian Faktur Pajak.

	Ayat (8)

		Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak, tetapi tidak melaksanakannya 
		atau tidak selengkapnya mengisi Faktur Pajak, dianggap telah melakukan pelanggaran dan 
		dikenakan sanksi berupa denda administrasi.

Pasal 14

	Ayat (1)

		Faktur Pajak hanya boleh dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Larangan membuat Faktur 
		Pajak oleh bukan Pengusaha Kena Pajak dimaksudkan untuk melindungi Pembeli dari 
		pemungutan pajak yang tidak semestinya.

	Ayat (2)

		Bila Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak melanggar ketentuan 
		ayat (1) maka Pengusaha tersebut dikenakan sanksi administrasi dan diwajibkan pula 
		menyetorkan jumlah pajak yang telah dibuat Faktur Pajaknya itu ke Kas Negara.

Pasal 15

	Ayat (1)

		Laporan penghitungan pajak harus disampaikan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari 
		setelah akhir Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa sebagaimana 
		di atur dalam Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal 
		hari kedua puluh adalah hari libur, maka laporan harus dimasukkan paling lambat pada hari 
		kerja berikutnya.

	Ayat (2)

		Catatan dan dokumen yang berkenaan dengan Impor, Penyerahan Barang Kena Pajak dan 
		Penyerahan Jasa Kena Pajak, misalnya Faktur Pajak, Daftar rekapitulasi Faktur Pajak, 
		dokumen ekspor, dan lain-lain yang harus dicantumkan atau dilampirkan pada Surat 
		Pemberitahuan Masa ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

	Ayat (3)

		Laporan ini bersifat wajib. Dalam hal ketentuan ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, maka laporan 
		dianggap tidak dimasukkan dan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang 
		Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 16

	Ayat (1)

		Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) 
		dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Tentang Ketentuan 
		Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Disamping ketentuan tersebut di atas, oleh Menteri 
		Keuangan ditetapkan jangka waktu lain, misalnya pengembalian pajak atas perolehan barang 
		modal.

	Ayat (2)

		Permohonan pengembalian pajak yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang 
		mengekspor Barang Kena Pajak (eksportir) harus dilengkapi dengan bukti-bukti/dokumen 
		Ekspor yang bersangkutan.

Pasal 17

	Hal-hal yang menyangkut ketentuan mengenai pengertian tata cara pemungutan dan sanksi, misalnya 
	wewenang melakukan pemeriksaan, penetapan, penagihan, pembayaran, keberatan, banding, dan 
	sanksi baik administrasi maupun pidana, diatur dalam Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Dan 
	Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ketentuan ini mengenai sanksi 
	dalam Undang-undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas 
	Barang Mewah diatur dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 13 ayat (8), dan Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

	Ayat (1)

		Huruf a

			Cukup jelas.

		Huruf b

			Semua peraturan pelaksanaan yang ada, yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan 
			Undang-undang Pajak Penjualan 1951, yang tidak bertentangan dengan isi dan 
			maksud undang-undang ini, masih tetap berlaku selama belum dicabut dan diganti 
			dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini.

	Ayat (2)

		Ketentuan ayat (2) ini dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam masa 
		peralihan sebagai akibat berlakunya Undang-undang Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang 
		dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan tidak diberlakukannya lagi 
		Undang-undang Pajak Penjualan 1951, terhadap obyek pengenaan yang sama, seperti :
		-	kontrak jangka panjang atau kontrak yang masa berlakunya meliputi dua masa 
			undang-undang seperti tersebut di atas;
		-	sisa Harga Jual atau Penggantian yang belum dibayar;
		-	persediaan Barang yang belum ada Pajak Masukannya.

		Dalam hal ini Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan yang lain 
		dari ketentuan tersebut pada ayat (1), untuk mengurangi ketidak adilan dalam pembebanan 
		pajak dan memperlancar pelaksanaan undang-undang ini.

Pasal 19

	Cukup jelas.

Pasal 20

	Cukup jelas.

Pasal 21

	Cukup jelas.




		      TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3264
Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1834 kali - Dicetak 0 kali ›