Kamis, 19 September 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 8

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 08/PJ.42/2002

Ditetapkan tanggal 17 Mei 2002

PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Objek Pajak Penghasilan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002 Topik: Semua PPh » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2002

	        		       DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
				       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
											          17 Mei 2002

			          SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				           NOMOR SE - 08/PJ.42/2002

						TENTANG

         PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING

				          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tanggal 
11 April 2002 Tentang Pengakuan Penghasilan Atas Penghasilan Bank Berupa Bunga Kredit Non-Performing 
sebagai pengganti Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-237/PJ./1998 tanggal 11 Desember 1998 
yang berlaku mulai tahun pajak 2001, dengan ini perlu diberikan penegasan mengenai pelaksanaannya 
sebagai berikut :

1.	Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas, diatur bahwa :

	Pasal 2 :
	(1)	Penghasilan bank berupa bunga kredit non-performing diakui pada saat penghasilan bunga 
		tersebut diterima oleh bank (cash basis).
	(2)	Dalam hal bank membukukan penerimaan bunga kredit non-performing sebagai pengurang 
		pokok kredit, saat pengakuan penghasilan ditunda hingga saat diterimanya penghasilan bunga 
		setelah pelunasan pokok kredit.

	Pasal 3 :
	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tersebut di atas berlaku sepanjang debitur yang 
	terkait melakukan penyesuaian saat pengakuan biaya bunga kredit non-performing dengan cara yang 
	sama.

	Pasal 4 ayat (1) :
	Bank wajib menyerahkan daftar debitur yang kreditnya digolongkan kurang lancar, diragukan, dan 
	macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat bank terdaftar sebagai Wajib Pajak sebagai lampiran 
	SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan.

2.	Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan bahwa:

	a.	Bank dan debitur yang terkait terlebih dahulu harus membuat perjanjian tambahan atau 
		addendum atas perjanjian kreditnya, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju untuk 
		memperlakukan setiap pembayaran yang dilakukan oleh debitur kepada bank sebagai cicilan 
		pokok kredit hingga lunasnya pokok kredit keseluruhan dan pembayaran-pembayaran setelah 
		itu diperlakukan sebagai bunga;

	b.	Bank dapat langsung menerapkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
		tersebut di atas, dengan menyerahkan satu dokumen perjanjian tambahan atau addendum 
		dimaksud pada huruf a bersamaan dengan penyerahan daftar debitur yang kreditnya 
		digolongkan kurang lancar, diragukan, dan macet kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat 
		bank terdaftar sebagai Wajib Pajak sebagai lampiran dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan 
		tahun pajak yang bersangkutan;

	c	apabila debitur ternyata tidak melakukan penyesuaian saat pengakuan biaya bunga dalam 
		pembukuan tahun yang bersangkutan sesuai dengan perjanjian tambahan atau addendum 
		dimaksud, maka harus dilakukan koreksi fiskal melalui prosedur pemeriksaan atau prosedur 
		lain yang berlaku;

	d.	Dalam hal terjadi gagal bayar (default) oleh debitur sehingga bank melakukan penghapusan 
		piutang tak tertagih atas bunga yang belum dibayar, maka sebagai konsekuensi belum 
		diakuinya bunga tersebut sebagai penghasilan bank dan biaya debitur, penghapusan piutang 
		tak tertagih atas bunga tersebut bagi bank bukan merupakan kerugian sedang bagi debitur 
		bukan merupakan keuntungan karena pembebasan utang;

	e.	Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-184/PJ./2002 tanggal 
		11 April 2002 mulai tahun pajak 2001, maka bagi Wajib Pajak bank dan debitur terkait yang 
		telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2001 sebelum 
		diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut, dapat menerapkan ketentuan ini 
		melalui pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan tahun pajak 2001.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
Peraturan Terkait
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1388 kali - Dicetak 0 kali ›