Sabtu, 14 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 574

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000

Ditetapkan tanggal 26 Desember 2000

ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Subjek Pajak » Keputusan Menteri Keuangan » 2000 Topik: Semua PPh » Keputusan Menteri Keuangan » 2000

Keputusan Menteri Keuangan No 574/KMK.04/2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
					NOMOR 574/KMK.04/2000

						TENTANG

     ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL 
		       YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, 
serta menjaga konsistensi kebijaksanaan Pemerintah dengan lembaga/organisasi internasional yang selama ini 
telah berlangsung, perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Organisasi-organisasi 
Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak 
Penghasilan;

Mengingat	:

1.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3984);

2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana 
	telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah
	Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

4.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

5.	Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan 
	dan Peninjauan Kembali Keanggotaan Indonesia Serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Republik 
	Indonesia pada Organisasi Internasional;

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT 
PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.


						Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1.	Organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar 
	pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan 
	dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.

2.	Pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh 
	induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor 
	perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.


						Pasal 2

(1)	Organisasi-organisasi internasional bukan merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi 
	syarat sebagai berikut :
	a.	Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
	b.	tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia 
		selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari 	iuran para anggota.

(2)	Organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan bukan merupakan 
	Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
	a.	kerjasama teknik tersebut memberi manfaat pada Negara/Pemerintah Indonesia;
	b.	tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

(3)	Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat sebagai bukan Subjek Pajak Penghasilan 
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II 
	Keputusan Menteri Keuangan ini.

(4)	Pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bukan 
	merupakan Subjek Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :
	a.	bukan Warga Negara Indonesia; dan
	b.	tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan 
		dari Indonesia.


						Pasal 3

Organisasi-organisasi internasional dan atau pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional yang telah 
ditetapkan sebagai bukan Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran-II Keputusan 
Menteri Keuangan ini, dapat ditinjau kembali apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2.


						Pasal 4

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 
tentang Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Perwakilan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan 
Organisasi Internasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
260/KMK.04/2000, dinyatakan tidak berlaku.


						Pasal 5

Terhadap organisasi internasional yang telah ditetapkan sebagai bukan Subjek Pajak Penghasilan berdasarkan 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 611/KMK.04/1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.04/2000, sebagaimana ditetapkan kembali dalam Lampiran I Keputusan 
Menteri Keuangan ini beserta pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud, tetap merupakan bukan 
Subjek Pajak Penghasilan.


						Pasal 6

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Historis Peraturan
  • -
  • -
  • -
  • -
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 3084 kali - Dicetak 0 kali ›