Jumat, 6 Desember 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 13

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 13/PJ.6/2000

Ditetapkan tanggal 24 Maret 2000

KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000 Topik: Semua PBB » Surat Edaran Dirjen Pajak » 2000

Surat Edaran Dirjen Pajak No SE - 13/PJ.6/2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

	        		       DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
				        DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
										                   24 Maret 2000

			         SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
			                        NOMOR SE - 13/PJ.6/2000

					          TENTANG

	        PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN 
		 		          PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

			                     DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-59/PJ./2000 tanggal 
10 Maret 2000 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, maka 
untuk memperoleh keputusan yang objektif dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan 
penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut:

1.	Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak pada dasarnya mengandung arti wajib pajak membantah 
	atau tidak sependapat atas isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)/Surat Ketetapan Pajak 
	(SKP) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, karena tidak atau kurang 
	sesuai dengan keadaan sebenamya, mengenai:
	a.	Luas objek bumi dan atau bangunan, klasifikasi/Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan atau 
		bangunan,
	b.	Terdapat perbedaan penafsiran Undang-undang dan peraturan perundang-undangan antara 
		wajib pajak dengan fiskus, misalnya :
		1)	Penetapan Subjek Pajak sebagai wajib pajak;
		2)	Objek Pajak yang seharusnya tidak dikenakan PBB;
		3)	Penerapan Nilai Jual Kena Pajak(NJKP), Standar Investasi Tanaman (SIT), Run Of 
			Mine (ROM), Free On Board (FOB), Free On Rail (FOR);
		4)	Penentuan saat pajak terutang;
		5)	Tanggal jatuh tempo.

2.	Syarat-syarat pengajuan keberatan meliputi syarat formal dan syarat materiil.
	a.	Syarat formal adalah:
		1)	Keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya 
			SPPT/SKP oleh Wajib Pajak;
		2)	Dalam hal keadaan terpaksa (force mayeure) Wajib Pajak harus dapat memberikan 
			dan membuktikan alasan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi.
		3)	Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
		4)	Diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang 
			menerbitkan SPPT/SKP;
		5)	Dalam hal dikuasakan kepada pihak lain harus melampirkan surat kuasa;
	b.	Syarat materiil adalah :
		1)	Diajukan masing-masing dalam satu Surat Keberatan kecuali yang diajukan secara 
			kolektif melalui Lurah/Kepala Desa untuk setiap SPPT/SKP per tahun pajak;
		2)	Mengemukakan alasan yang jelas dan. mencantumkan besarnya Pajak Bumi dan 
			Bangunan menurut perhitungan Wajib Pajak.

3.	Dalam pengajuan keberatan, Wajib Pajak melampirkan SPPT atau SKP tahun pajak bersangkutan 
	dan dapat melampirkan bukti pendukung yang terkait dengan alasan pengajuan keberatannya, bukti 
	pendukung tersebut antara lain :
	a.	fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas Wajib Pajak lainnya; 
	b.	fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah/sertifikat; 
	c.	fotokopi bukti surat ukur/gambar situasi; 
	d.	fotokopi Akta Jual Beli/Segel; 
	e.	fotokopi Surat Penunjukan Kaveling; 
	f.	fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); 
	g.	fotokopi Ijin Penggunaan Bangunan; 
	h.	Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa; 
	i.	fotokopi bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya;
	j.	fotokopi bukti resmi lainnya.

4.	a.	Surat keberatan yang diterima melalui pos, setelah diagendakan oleh petugas Sub Bagian 
		Tata Usaha dan didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan diteruskan 
		ke Pelayanan Satu Tempat (PST) untuk dicatat dan dibuatkan tanda terimanya (Tanda 
		Pendaftaran Pelayanan), tanggal penerimaan diisi dengan tanggal stempel pos, kemudian 
		oleh PST diteruskan ke Seksi Keberatan dan Pengurangan untuk diproses lebih lanjut;
	b.	Surat keberatan yang disampaikan langsung melalui PST. setelah dicatat dan dibuat tanda
		terimanya, oleh PST diteruskan ke Seksi Keberatan dan Pengurangan untuk diproses lebih
		lanjut.

5.	Seksi Keberatan dan Pengurangan setelah menerima Surat Keberatan dari PST segera mencatat / 
	membukukannya pada Buku Penjagaan Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak.

6.	Setiap Surat Keberatan diperiksa secara administratif yang meliputi :
	a.	Penelitian persyaratan batas waktu pengajuan keberatan atas SPPT/SKP, yaitu memenuhi 
		ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT/SKP dimaksud kecuali apabila 
		Wajib Pajak menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan 
		diluar kekuasaannya sebagaimana ketentuan dalam angka 2.a.2);
	b.	Pencocokan bukti lampiran surat keberatan dengan data yang ada di Kantor Pelayanan Pajak 
		Bumi dan Bangunan (Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran SPOP, Daftar Hasil 
		Rekaman (DHR), peta blok, peta Zone Nilai Tanah (ZNT), SK. Menteri Keuangan tentang NJOP 
		dan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB));
	c.	Penelitian syarat-syarat dilakukannya pemeriksaan, baik Pemeriksaan Sederhana Kantor 
		maupun Pemeriksaan Sederhana Lapangan.

7.	Pemeriksaan sederhana lapangan dapat dilakukan terutama untuk hal-hal sebagai berikut :
	a.	Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap ketetapan pajak :
		1)	Untuk wilayah DKI Jaya sama dengan atau lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta 
			rupiah);
		2)	Untuk wilayah Bogor, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Yogyakarta, 
			Surabaya, Medan, Denpasar dan Ujung Pandang sama dengan atau lebih dari 
			Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
		3)	Untuk wilayah lainnya sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu 
			rupiah).
	b.	Wajib Pajak mengajukan keberatan terhadap objek pajak yang lokasinya terletak dalam 
		beberapa wilayah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
	c.	Perbedaan data luas objek pajak;
	d.	Perbedaan NJOP/m2 antara Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Wajib Pajak 
		sama dengan atau lebih besar dari 20 % (dua puluh per seratus), dengan tetap 
		mempertimbangkan skala prioritas.
	e.	Jika terdapat hal-hal yang meragukan pada persyaratan dan data pendukung yang 
		disampaikan Wajib Pajak.

8.	Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor maupun Berita Acara Pemeriksaan 
	Sederhana Lapangan agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
	a.	Berita Acara harus memuat tanggapan atau bantahan atas hal-hal yang diajukan keberatan 
		oleh Wajib Pajak;
	b.	Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Lapangan agar menyebutkan tentang keadaan objek 
		pajak serta data pendukung yang menjadi dasar perhitungan penetapan PBB, misalnya :
		1)	Data pembanding objek pajak yang mendukung penentuan NJOP;
		2)	Data tanah yang meliputi uraian lokasi, zoning/peruntukan, pemanfaatan, akses 
			ke jalan besar, prasarana/fasilitas, infrastruktur, dan lain sebagainya;
		3)	Data bangunan yang meliputi uraian konstruksi, komponen, dan pemanfaatan 
			bangunan;
		4)	Data perkebunan/perhutanan yang meliputi pemanfaatan tanah serta jenis dan 
			produktivitas tanaman;
		5)	Data pertambangan yang meliputi pemanfaatan serta jenis dan produktivitas 
			tambang.

9.	Keputusan keberatan atas SPPT/SKP berupa:
	a.	menolak, apabila permohonan keberatan Wajib Pajak memenuhi persyaratan formal atau 
		formal dan materiil, dan telah dilakukan pemeriksaan sehingga alasan yang diajukan oleh 
		Wajib Pajak tidak tepat atau tidak benar.
	b. 	menerima seluruhnya atau sebagian 
		menerima seluruhnya, apabila alasan Wajib Pajak sesuai dengan data/keterangan yang 
		diperoleh dari hasil pemeriksaan dan diterima seluruhnya berdasarkan perhitungan Wajib 
		Pajak, atau atas perintah Undang-undang. 
		menerima sebagian, apabila sebagian alasan Wajib Pajak sesuai dengan data/keterangan 
		yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
	c.	tidak dapat diterima, apabila permohonan keberatan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan 
		jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) Keputusan 
		Direktur Jenderal Pajak No Kep-59/PJ./2000.
	d.	menambah besarnya jumlah pajak yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan 
		diperoleh perhitungan yang menambah besamya jumlah pajak yang terutang.

10.	Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan sekaligus mengajukan permohonan pengurangan 
	baik dalam satu surat permohonan, maupun secara terpisah, maka harus terlebih dahulu diselesaikan 
	permohonan keberatannya.

11.	Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Kantor Pelayanan 
	Pajak Bumi dan Bangunan wajib memberikan penjelasan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar 
	pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

12.	Meskipun batas waktu penyelesaian keberatan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya 
	pengajuan keberatan, dalam rangka mempercepat penyelesaian dan tersedianya rentang waktu untuk 
	membetulkan Keputusan Penyelesaian Keberatan apabila ditemukan adanya kekeliruan maka 
	penyelesaian keberatan diupayakan selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya 
	pengajuan keberatan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.




A.n.DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ttd

HASAN RACHMANY
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 2095 kali - Dicetak 0 kali ›