Senin, 20 Nopember 2017  

Peraturan Perpajakan

  • 74

Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2009

Ditetapkan tanggal 21 Desember 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Semua Peraturan Tambahan » Peraturan Pemerintah » 2009 Topik: Lain-lain » Peraturan Pemerintah » 2009

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2009
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
			DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat:

1.	Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran
	Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
	Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana
	telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan
	Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
	Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

			MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

			PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
			PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN
			PEMERIKSA KEUANGAN.

			Pasal 1

(1)	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
	berasal dari jasa:

	a.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Partner;

	b.	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Akuntan Publik untuk Pemeriksa; dan

	c.	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan
		Negara.

(2)	Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud
	pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

	=============================================
	JENIS PENERIMAAN		SATUAN	TARIF
	NEGARA BUKAN PAJAK
	=============================================
	A.	Pendidikan dan	Per peserta/	Rp. 2.510.000,00
		Pelatihan Sertifikasi	angkatan
		Akuntan Publik
		untuk Partner 2
		(dua) hari

	B.	Pendidikan dan	Per peserta/	Rp. 3.775.000,00
		Pelatihan Sertifikasi	angkatan
		Akuntan Publik
		untuk Pemeriksa 5
		(lima) hari

	C.	Pendidikan dan
		Pelatihan Teknis
		Pengelolaan dan
		Pemeriksaan
		Keuangan Negara
	==============================================
	1.	Pendidikan dan	Per peserta/	Rp. 1.215.000,00
		Pelatihan 1 (satu)	angkatan
		hari

	2.	Pendidikan dan	Per peserta/	Rp. 1.850.000,00
		Pelatihan 2 (dua)	angkatan
		hari

	3.	Pendidikan dan	Per peserta/	Rp. 2.565.000,00
		Pelatihan 3 (tiga)	angkatan
		hari
	===============================================

			Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif
dalam bentuk satuan rupiah.

			Pasal 3

(1)	Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
	1 tidak termasuk biaya transportasi.

(2)	Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Wajib
	Bayar.

			Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan
wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

			Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	21 Desember 2009

Presiden Republik Indonesia,
ttd,

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di	:	Jakarta
Pada tanggal	:	21 Desember 2009

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia,
ttd,

Patrialis Akbar



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 179



			PENJELASAN
			ATAS
			PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
			NOMOR 74 TAHUN 2009
			TENTANG
			JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
			YANG BERLAKU PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I.	UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan dengan Peraturan Pemerintah.

II.	PASAL DEMI PASAL

	Pasal 1

		Cukup jelas.

	Pasal 2

		Cukup jelas.

	Pasal 3

		Cukup jelas.

	Pasal 4

		Cukup jelas.

	Pasal 5

		Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5088

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1142 kali - Dicetak 0 kali ›