Senin, 17 Juni 2019  

Peraturan Perpajakan

  • 520

Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP - 520/PJ./2000

Ditetapkan tanggal 4 Desember 2000

BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pembukuan » Keputusan Dirjen Pajak » 2000

Keputusan Dirjen Pajak No KEP - 520/PJ./2000 telah DICABUT.
Dan sudah tidak berlaku lagi karena diganti atau dicabut, untuk melihat peraturan yang mencabut Klik disini

			            KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
				          NOMOR KEP - 520/PJ./2000

					          TENTANG

		BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

				         DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (12) Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan. Tata Cara Perpajakan sebagaimana te!ah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2000, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang 
Bentuk dan Tata Cara Pencatatan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi;

Mengingat :

1. 	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
	Nomor 3262), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
	3984);
2.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik 
	Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), 
	sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
	Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
	3985);
3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
	Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, 
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir 
	dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
	Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

					      MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENCATATAN BAGI WAJIB 
PAJAK ORANG PRIBADI.


						Pasal 1

(1) 	Pencatatan wajib dilakukan oleh:
	a. 	Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang 
		diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan 
		Penghasilan Neto berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang 
		Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 
		Tahun 2000; dan
	b.	Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

(2)	Pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan 
	dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto, 	serta penghasilan
	yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.

(3)	Pencatatan dalam suatu Tahun Pajak meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan, mulai tanggal 1 
	Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

(4)	Pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal Wajib 
	Pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat 
	terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.


						Pasal 2

(1) 	Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus dapat menggambarkan jumlah peredaran 
	atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang 	bukan objek pajak
	dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final, sehingga dapat dihitung besarnya 
	pajak yang terutang.

(2)	Bagi Wajib Pajak yang mempunyai, lebih dari satu jenis usaha dan atau tempat usaha, pencatatan 
	harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-
	masing jenis usaha dan atau tempat usaha yang bersangkutan.


						Pasal 3

(1)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a harus mencatat peredaran atau 
	penerimaan bruto, dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan 
	pajak yang bersifat final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran 
	I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

(2)	Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b harus mencatat penghasilan bruto 
	dan penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat 
	final, dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II Keputusan 
	Direktur Jenderal Pajak ini.


						Pasal 4

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini 
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2000
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

MACHFUD SIDIK
Peraturan Terkait
  • -

Status Pencabutan Peraturan
  • -

Komentar


Kami menerima pertanyaan, komentar tentang Peraturan ini
PajakOnline.com menerima pertanyaan, komentar anda,
kritik, dan pemberitahuan apabila terdapat perubahan status peraturan (direvisi/dicabut)

Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.
Kami akan segera mengupdate artikel sesuai dengan peraturan terbaru yang telah berlaku.

© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 1422 kali - Dicetak 0 kali ›