Kamis, 18 Desember 2014  

Peraturan Perpajakan

  • 12

Undang-Undang Nomor 12 TAHUN 1994

Ditetapkan tanggal 9 November 1994

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Arsip Cari Peraturan Perpajakan Topik: Pajak Bumi dan Bangunan » Undang-Undang » 1994 Topik: Semua PBB » Undang-Undang » 1994

				UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
					  NOMOR 12 TAHUN 1994

					           TENTANG

		          PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
				  TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

				DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

				       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang	:

a.	bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam 
	kehidupan nasional, khususnya di bidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk 
	dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undang-undang 
	perpajakan yang sekarang berlaku;

b.	bahwa dalam usaha untuk selalu menjaga agar perkembangan perekonomian sebagai tersebut di atas 
	dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan 
	sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dan seiring dengan itu dapat 
	diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan 
	praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang, diperlukan langkah-langkah 
	penyesuaian yang memadai terhadap berbagai Undang-undang perpajakan yang telah ada;	

c.	bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam 
	Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat	:

1.	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.	Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
	Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah 
	dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 
	Lembaran Negara Nomor 3566);

3.	Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara 
	Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);

					     MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 
			1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.


						Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan, sebagai berikut :

1.	Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi 
	sebagai berikut :
					
						"Pasal 3

	(1) 	Obyek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
		a.	digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, 
			kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk 
			memperoleh keuntungan.
		b.	digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
		c.	merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah 
			penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani 
			suatu hak;
		d.	digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal 
			balik.
		e.	digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh 
			Menteri Keuangan.
	(2)	Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan
		pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
	(3)	Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00
		(delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
	(4)	Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada 
		ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan."


2.	Ketentuan Pasal 17 dihapus.


3.	Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut

						"Pasal 23

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-
undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3566) serta peraturan perundang-undangan lainnya".


						Pasal II

Dengan berlakunya Undang-undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada di bidang Pajak Bumi dan 
Bangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Undang-undang ini.


						Pasal III

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perubahan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan".


						Pasal IV

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.




							Disahkan di Jakarta
							Pada tanggal 9 Nopember 1994
							PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

								ttd

							     SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1994
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA

	ttd

MOERDIONO


		     LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 62





			  		    PENJELASAN
					          ATAS

			           UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
				            NOMOR 12 TAHUN 1994

					        TENTANG

			PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985
				 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang 
menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah 
satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat 
dalam membiayai pembangunan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang 
merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam 
pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau 
kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan 
kegotongroyongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam
pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang 
oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985, dengan makin
meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah Objek Pajak serta untuk menyelaraskan
pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk
menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985. 

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan
Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
a.	Menunjang kebijaksanaan pemerintah menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan
	yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak.
b.	Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
	pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-
undang Nomor 12 TAHUN 1985 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan
yang dituangkan dalam Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1985 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut :
a.	Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai 
	Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap Wajib Pajak;
b.	Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.


PASAL DEMI PASAL

Pasal I

     Angka 1

	Pasal 3

	     Ayat (1)

		Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa 
		objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak 
		ditujukan untuk mencari keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar 
		dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial,
 		kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah 
		hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang
 		Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
		Contoh :
		-  pesantren atau sejenis dengan itu.
		-  madrasah.
		-  tanah wakaf.
		-  rumah sakit umum.

	     Ayat (2)

		Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/
		digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 
		pemerintah. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar 
 		penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk  
		penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
		Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut  
		melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Mengenai bumi dan/atau bangunan milik  
		perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakannya   
		tergantung pada perjanjian yang diadakan.

	     Ayat (3)

		Untuk setiap Wajib Pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar 
		Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
		Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek Pajak, yang diberikan Nilai Jual 
		Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, 
		sedangkan Objek Pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual
		Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

		Contoh :
		1.	Seorang Wajib Pajak hanya mempunyai Objek Pajak berupa bumi dengan nilai 
			sebagai berikut :
			-   Nilai Jual Objek Pajak Bumi 			Rp. 3.000.000,00
			-   Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak	Rp. 8.000.000,00
			Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena 
			Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

		2.	Seorang Wajib Pajak mempunyai dua Objek Pajak berupa bumi dan bangunan 
			masing-masing di Desa A dan di Desa B dengan nilai sebagai berikut :
			a.   Desa A.
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi			     = 	Rp 8.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan		     = 	Rp 5.000.000,00

				Nilai jual Objek Pajak Untuk Penghitungan Pajak :
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		Rp   8.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	Rp   5.000.000,00 (+)
				-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak	Rp 13.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp   8.000.000,00 (-)
				-  Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak	Rp   5.000.000,00
	
			b.   Desa B.
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		= Rp 5.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	= Rp 3.000.000,00

				Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		Rp 5.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak  Bangunan	Rp 3.000.000,00 (+)
				-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak	Rp 8.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp              0,00 (-)
				-  Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak	Rp 8.000,000,00

			Untuk Objek Pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
 			sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
			Kena Pajak telah diberikan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.
	
		3.	Seorang Wajib Pajak mempunyai dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pada 
			satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :
			a.   Objek I.
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		= Rp 4.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	= Rp 2.000.000,00 

				Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		Rp 4.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	Rp 2.000.000,00 (+)
				-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak	Rp 6.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp 8.000.000,00

				Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak 
 				Kena Pajak, maka Objek Pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
				Bangunan.

			b.   Objek II. 
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		=  Rp 4.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	=  Rp 1.000.000,00

				Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak :
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bumi		Rp 4.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Bangunan	Rp 1.000.000,00 (+)
				-  Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan pajak	Rp 5.000.000,00
				-  Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak		Rp               0,00 (-)
				-  Nilai Jual Objek Pajak untuk Penghitungan Pajak	Rp 5.000.000,00

	     Ayat (4)

		Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya 
		Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 
		mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum 
		objek pajak setiap tahunnya.

     Angka 2

	Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan 
	Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  
	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun  
	1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

     Angka 3

	Pasal 23

		Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang- 
		undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan surat Paksa.

     Angka 4

	Cukup jelas.

Pasal II

	Cukup jelas

Pasal III

	Cukup jelas

Pasal IV
	Cukup jelas




		   TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3569
Peraturan Terkait

Historis Peraturan

Komentar



© PajakOnline.com |  ‹ Dibaca 8887 kali - Dicetak 0 kali ›